RI Kirim Surat untuk Gabung ke COVAX agar Dapat Vaksin Harga Subsidi

17 Okt 2020, 13:31 WIB

Dirjen WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus berfoto dengan Menlu Retno Marsudi, Menteri BUMN Erick Thohir (Dokumentasi PTRI Jenewa)

Jakarta, IDN Times - Pasokan vaksin COVID-19 untuk Indonesia kembali bertambah, setelah pemerintah resmi bergabung dengan platform COVAX Advanced Market Commitment (AMC). Badan Kesehatan Dunia (WHO) menjamin Indonesia akan memperoleh pasokan vaksin 20 persen dari jumlah penduduk, atau sekitar 53,6 juta dosis vaksin.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ketika memberikan keterangan pers virtual dari Jenewa, Swiss, mengatakan Indonesia menyampaikan minatnya untuk bisa memperoleh vaksin melalui platform COVAX/AMC, dengan mengirimkan surat kepada organisasi aliansi vaksin bernama Gavi. Sebelumnya pada 18 September 2020 lalu, Gavi melayangkan surat kepada Presiden Joko "Jokowi" Widodo.

"Isi surat itu pada intinya menyampaikan bahwa Indonesia layak menerima Official Development Assistance (ODA) di dalam COVAX/AMC dalam kerangka kerja multilateral," ungkap Menlu perempuan pertama di Indonesia itu pada Jumat malam, 16 Oktober 2020.

Namun, menurut Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu, Febrian A Ruddyard, bantuan yang dimaksud bukan berarti Indonesia menerima vaksin secara gratis dari WHO. Usai dilakukan peninjauan oleh panel, Indonesia dinyatakan layak memenuhi kriteria sebagai negara yang bisa membeli vaksin COVID-19 dengan harga subsidi, bukan harga pasar.

"Jadi, itu (vaksin) yang diperoleh Indonesia nanti tidak gratis," kata Febri melalui pesan pendek kepada IDN Times, Sabtu (17/10/2020).

Kapan vaksin COVID-19 ini siap untuk didistribusikan ke semua negara yang bergabung melalui platform COVAX?

1. Para ahli di WHO memperkirakan imunisasi massal baru bisa terjadi pertengahan 2021

Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus (REUTERS/Denis Balibouse)

Harian Singapura, The Straits Times, 6 September 2020 lalu melaporkan, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menegaskan, tidak akan bersedia menyetujui vaksin tertentu bila tidak dinyatakan aman dan efektif. Meskipun ia menyadari saat ini beberapa kandidat vaksin COVID-19 sudah memasuki uji klinis tahap ketiga.

Juru Bicara WHO Margaret Harris mengatakan, dalam proses pengembangan vaksin COVID-19, semua pihak harus bersikap secara realistis. Sehingga, proses pengembangannya tidak bisa diburu-buru.

"Dalam perkiraan waktu yang realistis kami memproyeksikan imunisasi massal vaksin baru akan terjadi pada pertengahan 2021," ungkap Harris.

Menlu Retno pun ketika bertemu dengan Ghebreyesus menyadari hal itu. Ia juga mengatakan, dalam proses pengembangan vaksin selalu ada risiko dan ketidakpastian.

"Para ahli di dunia akan terus berupaya untuk mendapatkan vaksin secara tepat waktu, aman, efektif serta adaptasi dan adjusment perlu terus dilakukan di tengah situasi yang sulit ini," ujar Retno.

2. COVAX adalah platform agar vaksin COVID-19 didistribusikan secara merata ke semua negara

Bendera berkibar di kantor pusat WHO di Jenewa, Swiss (who.int)

Febri menjelaskan, COVAX adalah platform untuk memastikan vaksin COVID-19 tidak dimonopoli oleh negara tertentu. Namun, di sisi lain, tidak bisa semua warga di semua negara dapat memperoleh vaksin tersebut.

"Prinsipnya lebih kepada some people in all countries (sebagian orang di seluruh negara)," ujarnya.

Proses Indonesia bisa dimasukkan ke dalam negara yang akan memperoleh vaksin dengan harga subsidi, lantaran pemerintah mengajukan permintaan tersebut secara resmi ke organisasi aliansi vaksin GAVI. Kemudian, ada panel tertentu yang melakukan penilaian untuk menentukan apakah Indonesia layak menjadi negara yang diberikan vaksin dengan harga subsidi.

"Jadi, dinilai layak di sini maksudnya setelah dilakukan review, Indonesia diperkenankan membeli dengan harga subsidi dari ODA tadi," tutur Febri.

Mengutip situs resmi Gavi--salah satu lembaga yang memimpin COVAX selain WHO dan CEPI, saat ini sudah ada 180 negara yang bergabung dengan platform COVAX. Namun, tidak semua negara itu memiliki kemampuan ekonomi yang maju dan kaya.

Oleh sebab itu, tujuan utama dibentuknya COVAX/AMC adalah memastikan 92 negara dengan kekuatan ekonomi menengah dan rendah yang tidak mampu membeli dengan harga pasar vaksin COVID-19, bisa mendapatkan akses ke vaksin tersebut.

Negara dengan berpenghasilan menengah dan rendah akan dibantu melalui ODA, sektor swasta, dan organisasi filantropi. Di dalam situs GAVI, salah satu donaturnya adalah Yayasan Bill & Melinda Gates.

Pada akhir tahun 2020, COVAX/AMC membutuhkan dana sekitar US$2 miliar. Sementara, dana yang terkumpul saat ini baru mencapai US$700 juta. Artinya, masih kurang US$1,3 miliar. Dana yang nantinya terkumpul akan digunakan untuk membeli vaksin COVID-19 dari perusahaan farmasi dan didistribusikan ke 92 negara tersebut.

3. Indonesia juga memborong vaksin dari Tiongkok dan Inggris

Penandatanganan kesepakatan pembelian vaksin COVID-19 AstraZeneca dengan Indonesia (Dokumentasi Kementerian Luar Negeri)

Selain mengandalkan fasilitas COVAX, Indonesia juga memborong vaksin COVID-19 dari dua negara berbeda yakni Inggris dan Tiongkok. Ada tiga perusahaan farmasi asal Tiongkok yang akan memasok vaksin yakni Sinovac Biotech, Cansino, dan Sinopharm. Sedangkan dari Inggris, Indonesia mengandalkan vaksin buatan perusahaan farmasi AstraZeneca yang bekerja sama dengan Universitas Oxford.

Di antara empat perusahaan farmasi itu, hanya Sinovac Biotech yang melakukan uji klinis di Indonesia dan menggandeng PT Bio Farma. Indonesia memesan 40 juta dosis vaksin COVID-19 yang sebagiannya akan tiba pada November mendatang.

Sedangkan, kesepakatan dengan AstraZeneca yaitu pengiriman vaksin sebanyak 100 juta dosis baru terwujud pada pertengahan 2021.