RI Bantah Klaim Malaysia: Tak Pernah Setuju Gabung Sistem Rekrut TKI

Judha menegaskan, pemerintah Indonesia tidak pernah menyampaikan persetujuan soal integrasi sistem yang diklaim Malaysia. Indonesia jelas keberatan dengan masih diberlakukannya SMO tersebut.

“Indonesia tidak pernah menyampaikan persetujuan atas integrasi mekanisme penempatan melalui OCS dan SMO. Keberatan Indonesia dengan dilanjutkannya SMO akan membuat OCS tidak berjalan efektif dan hal ini melanggar Pasal 3 dan Appendix C MoU yang disepakati dua negara,” kata Judha ketika dihubungi IDN Times, Kamis (21/7/2022).

Judha menambahkan, SMO ini akan menjadi jalur terpisah dari berbagai klasul perlindungan yang disepakati dalam MoU dan menempatkan posisi TKI rentan tereksploitasi.

Untuk menyelesaikan masalah ini, Indonesia meminta digelarnya pertemuan bilateral dengan Malaysia.

“Integrasi sistem dilakukan dengan tetap merujuk pada kesepakatan dua negara dalam MoU yang baru berusia tiga bulan ini, bukan menggunakan SMO,” ujar Judha lagi.

Sementara itu, ia menyampaikan bahwa sistem yang ada di Malaysia dapat digunakan sebagai platform yang bisa mengimplementasikan kesepakatan dua negara tersebut.

Di samping itu, Judha membenarkan bahwa pemerintah Malaysia telah berkomunikasi dengan KBRI Kuala Lumpur, serta adanya pertemuan informal antara KBRI dengan pejabat Kementerian Sumber Daya dan Kementerian Dalam Negeri Malaysia.

Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia, M Saravanan, tampaknya bersikukuh bahwa sistem tersebut tak akan dihapus, dikutip dari Free Malaysia Today.

“Tidak ada syarat dalam Nota Kesepahaman (MoU) dengan Indonesia tentang penerimaan TKI ke Malaysia tanpa sistem tersebut,” ucap Saravanan.

Dia menyebut bahwa Indonesia ‘kebingungan’ terkait mekanisme perekrutan TKI tersebut dan tidak ada pembekuan selamanya, melainkan hanya pembekuan pengiriman sementara.

“Hal itu dibahas dalam rapat komite yang melibatkan Kementerian Sumber Daya Manusia dan Kementerian Dalam Negeri kemarin,” tuturnya.