Jakarta, IDN Times - Salah satu isu yang dibahas dalam pertemuan bilateral Presiden Joko "Jokowi" Widodo dengan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yasin yaitu soal konflik kudeta di Myanmar. Jokowi dan Muhyiddin sepakat konflik yang terjadi di Myanmar harus diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku dan mengacu ke piagam ASEAN.
"Sebagai satu keluarga, kami minta dua menteri luar negeri untuk berbicara dengan chair (Ketua) ASEAN guna menjajaki dilakukannya pertemuan khusus mengenai perkembangan di Myanmar," ujar Jokowi ketika memberikan keterangan pers bersama di Istana Merdeka pada Jumat (5/2/2021), dan disiarkan melalui saluran YouTube Sekretariat Presiden.
Selain itu, kedua pemimpin negara juga membahas mengenai etnis Rohingya yang selama ini menjadi kelompok yang dirugikan dari rezim militer di Myanmar. Bahkan, banyak warga etnis Rohingya yang kabur dari Myanmar untuk bermukim di Negeri Jiran. Tetapi, sering kali kapal yang mereka tumpangi justru terdampar di Indonesia.
Jokowi juga menyebut penyelesaian konflik kudeta di Myanmar harus mengacu kepada prinsip good governance dan pemerintahan konstitusional. Bagaimana sikap Malaysia menyikapi situasi di Myanmar saat ini?