RI Minta Vanuatu Berhenti Campuri Urusan Domestik soal Papua Barat

Vanuatu selalu menyatakan warga di Papua Barat adalah saudaranya. Lantaran, mereka memiliki ciri fisik yang sama yakni ras Melanesia. Tetapi, dari sudut pandang Indonesia, Vanuatu justru dinilai kerap mencampuri urusan dalam negeri dengan mengungkit isu Papua di forum multilateral seperti PBB. 

"Padahal, yang seharusnya dilakukan tidak mencampuri urusan domestik negara kami. Selain itu, mereka seharusnya menghormati kedaulatan dan teritorial negara lain," ungkap Silvany. 

"Biar saya katakan kepada mereka, kalian bukan lah representasi orang-orang Papua dan berhenti membayangkan menjadi warga Papua," tutur dia lagi secara tegas. 

Pernyataan serupa juga pernah disampaikan oleh diplomat muda lainnya Rayyanul Muniah Sangadji dalam sesi debat ke-74 Majelis Umum PBB. Diplomat berdarah Ambon itu mengajak dunia internasional untuk membuka kembali catatan mereka bahwa Papua sejak awal sudah menjadi bagian dari Indonesia. 

“Papua sejak awal proklamasi kemerdekaan sudah menjadi bagian dari NKRI. Itu adalah kesepakatan yang sudah selesai. Dan itu diperkuat oleh Sidang Umum Majelis Umum PBB pada tahun 1969 melalui resolusi 2504. Pemahaman yang benar dan tepat tentang basis hukum dan sejarah ini penting supaya Vanutau tidak melakukan kesalahan berulang-ulang,” ungkap Rayyanul tahun lalu. 

Sementara, sudah sejak lama Pemerintah Indonesia menilai Vanuatu tidak tulus dalam mendukung perbaikan Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua. Hal itu lantaran organisasi United Liberation Movement for West Papua (UMLWP) didirikan di Vanuatu pada 7 Desember 2014. Organisasi itu masih dipimpin oleh Benny Wenda yang kini bermukim di Inggris. 

Pada tahun 2019, Benny mengklaim memperoleh waktu untuk menyerahkan petisi referendum kemerdekaan Papua Barat. Ia mengklaim sempat ikut masuk bertemu dengan pejabat tinggi Dewan HAM dengan ikut bersama delegasi Vanuatu. 

Benny mengklaim petisi yang sudah ia serahkan ditandatangani oleh 1,8 juta orang. Namun, menurut juru bicara markas PBB di Jenewa, momen tersebut untuk membahas laporan penegakan HAM tahunan (Universal Periodic Review/UPR) Vanuatu sehingga dinilai tak ada kaitan dengan masalah Papua.

Sebelumnya, pada 2018 lalu, Presiden Joko "Jokowi" Widodo pernah mengundang PBB untuk berkunjung ke Papua. Undangan disampaikan ketika menerima kunjungan Komisioner Tinggi HAM PBB Zeid Raad Al Hussein. 

Tetapi, hingga kini Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (KT HAM PBB) masih menunggu tanggal pasti pemberian akses ke Papua untuk meninjau situasi terkini di pulau paling timur Indonesia tersebut.

"Mengenai akses, kami masih mendiskusikan tanggalnya dengan pemerintah," ujar wakil juru bicara kantor KT HAM PBB, Ravina Shamdasani kepada media pada 2018 lalu. 

Shamdasani juga mengatakan KT HAM PBB sangat khawatir dengan peningkatan "kekerasan" di Papua selama beberapa tahun terakhir. PBB pun meminta semua pihak untuk menahan diri.