RI-Singapura Dorong Pertemuan Kepala Negara ASEAN Bahas Isu Myanmar

26 Mar 2021, 05:00 WIB

Dok. Kementerian Luar Negeri

Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia Retno Marsudi dan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan menyampaikan duka mendalam atas korban nyawa yang terus berjatuhan di Myanmar. Mereka juga mendesak supaya aparat menghentikan pendekatan represif terhadap para demonstran yang menolak kudeta militer.

Pernyataan itu disampaikan oleh kedua menteri usai mengadakan pertemuan langsung di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (25/3/2021).

“Indonesia dan Singapura sangat prihatin dengan kondisi terkini Myanmar, kami sangat prihatin karena banyaknya korban nyawa, serta penggunaan kekerasan oleh aparat,” kata Vivian melalui konferensi pers yang ditayangkan secara virtual.

1. Mendesak restorasi demokrasi dan memulai dialog

Default Image IDN

Pada kesempatan yang sama, Retno mendesak supaya junta militer yang dipimpin Jenderal Min Aung Hlaing, mulai membuka pintu dialog dengan pihak Aung San Suu Kyi yang direbut junta kekuasaannya pada 1 Februari 2021.

“Kami (Indonesia-Singapura) berbagi posisi untuk menyerukan kepada Militer Myanmar agar menghentikan penggunaan kekuatan dan mencegah korban lebih lanjut. Kami mendesak Myanmar untuk memulai dialog untuk mengembalikan demokrasi, perdamaian dan stabilitas ke jalurnya,” papar Retno.

2. Mendorong pertemuan kepala negara untuk menyatakan sikap

(Dok. Kementerian Luar Negeri)

Menyambung keterangan Retno, Vivian berharap situasi di Myanmar tidak memburuk dengan intervensi pihak asing. Dia juga memastikan bila pendekatan yang digunakan ASEAN tetap menghormati prinsip non-intervensi.

Kemudian, alumni kedokteran Universitas Nasional Singapura (NUS) menekankan pentingnya pertemuan kepala negara setingkat kawasan untuk mempertegas posisi ASEAN di tengah krisis yang telah merenggut ratusan nyawa.

“Kami mendukung pertemuan antar pemimpin kami (ASEAN), untuk mempertegas posisi kami, mempertegas posisi ASEAN terkait Myanmar. ASEAN akan selalu berada pada posisi untuk siap membantu dengan cara apapun,” ujar dia.

3. Lebih dari 286 orang meninggal

Default Image IDN

Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) menyampaikan, setidaknya 286 orang pendemo tewas akibat bentrok dengan aparat. Sementara, juru bicara militer memiliki data yang berbeda, mengatakan korban jiwa hanya 164 orang.

Pada Rabu (24/3/2021), junta militer telah membebaskan ratusan tahanan politik. Tidak ada kabar dari pihak berwenang tentang berapa banyak tahanan yang dibebaskan. Tetapi, AAPP mengatakan sekitar 628 orang telah dibebaskan, setelah lebih dari 2.900 orang ditangkap sejak kudeta.

Militer berdalih kudeta adalah tindakan yang tak terhindarkan, mengingat Suu Kyi bersama elite Partai Liga Nasional Demokrasi (NLD) dituduh berkolusi untuk memenangkan pemilu 8 November 2020.

Perempuan peraih Nobel Perdamaian itu telah didakwa dengan empat pasal pidana. Mulai dari dakwaan mengimpor alat komunikasi ilegal, pelanggaran karena menyebabkan kerumunan di tengah pandemik COVID-19 hingga pasal penyuapan.

Pernyataan yang tidak kalah meresahkan datang dari pemerintah, yang justru menyalahkan para demonstran sehingga ratusan nyawa harus tumbang.

"Bisakah kita menyebut ini sebagai unjuk rasa damai?” kata juru bicara Junta Zaw Min Tun sambil memperlihatkan video pembakaran pabrik, ketika menggelar konferensi pers di Naypyidaw, Selasa, dilansir dari Reuters.

"Negara atau organisasi mana yang menganggap kekerasan ini aksi damai?" tambah dia.