Ribuan Buruh di Haiti Gelar Demo, Tuntut Kenaikan Gaji 200 Persen

Dilansir Reuters, upah harian para pekerja garmen di Haiti adalah 500 gourde (5 dolar) atau sekitar Rp 71 ribu. Para pekerja menuntut gaji dinaikkan menjadi sekitar 1.500 gourde (15 dolar) atau sekitar Rp215,3 ribu.

Pemimpin Serikat Pekerja Nasional Haiti, Dominique St Eloi, dalam sebuah wawancara telepon menjelaskan, "dengan 500 gourde per hari, tanpa subsidi pemerintah, kami tidak dapat memenuhi kebutuhan sementara harga barang-barang pokok, biaya transportasi meningkat."

Dengan kata lain, para demonstran menuntut kenaikan gaji hingga 200 persen. 

Haiti telah mengalami pukulan bertubi-tubi, baik itu di sektor politik atau ekonomi. Gempa bumi yang menghancurkan telah membuat ribuan orang kesulitan. Kekacauan politik pascapembunuhan Presiden Jovenel Moise juga masih membuat pemerintahan goyah.

Selain itu, ancaman keamanan yang ditimbulkan oleh geng kriminal telah menjadi salah satu kekhawatiran, baik itu penduduk atau para pekerja.

Dengan situasi yang parah itu, secara ekonomi, inflasi di Haiti juga mengalami kenaikan tajam. Pemerintah telah mencoba untuk menyelesaikan permasalah tersebut.

Demonstrasi para pekerja pabrik garmen tidak hanya terjadi kali ini, melainkan telah berjalan selama berminggu-minggu. Dilansir Associated Press, pada awal Februari para pekerja telah turun ke jalan untuk melakukan protes.

Similien Luckgelson, salah satu pekerja yang ikut dalam demonstrasi, mengatakan bahwa orang miskin tidak akan bisa berbuat apa-apa dengan gaji yang menyedihkan.

Para demonstran menggunakan ban dan membakarnya untuk memblokir jalan-jalan utama. Polisi diturunkan untuk membubarkan massa dan bahkan sempat menembakkan gas air mata.

Pekerja pabrik lainnya, Telemark Pierre, mengatakan bahwa para pekerja menghabiskan 200 gourde (2 dolar) atau Rp28 ribu untuk transportasi saja, sehingga gaji mereka tidak cukup untuk menutupi biaya kebutuhan dasar.

Haiti saat ini dipimpin oleh Perdana Menteri sementara Ariel Henry. Secara resmi jabatannya berakhir pada 7 Februari. Tapi, dia mengatakan akan tetap menjabat sampai pemilu diadakan.

Keputusan Henry itu, menurut Al Jazeera, menciptakan krisis legitimasi dan menambah masalah ekonomi di Haiti.

Henry telah menyerukan upaya baru penyelenggaraan pemilu saat kelompok oposisi mendorong untuk membentuk pemerintahan transisi, guna mengatasi kelompok kriminal bersenjata yang terus mengancam.

Namun, Henry mengatakan pemilu adalah satu-satunya solusi dari kebuntuan politik, dan menolak gagasan bahwa dia akan menyerahkan jabatannya kepada pemerintah transisi yang diusulkan berjalan selama dua tahun.