Port au Prince, IDN Times - Ratusan warga Haiti melangsungkan demonstrasi yang dimulai pada hari Jumat (15/01) di jalanan Ibukota Port au Prince. Unjuk rasa yang dilakukan warga ini dipicu tentangan dari pemimpin oposisi Haiti yang mendesak Presiden Jovenel Moïse untuk mundur mulai bulan depan.
Bahkan adanya unjuk rasa ini membuat jalanan Ibukota Haiti, Port au Prince ditutup dengan barikade. Namun terjadi kericuhan setelah polisi berupaya keras untuk membubarkan massa yang ada di jalan.
Sejak hari Jumat (15/01) ratusan warga Haiti turun ke jalan setelah pemimpin oposisi Haiti mendesak Presiden Jovenel Moïse untuk mundur dari jabatannya mulai awal Februari mendatang. Pihak oposisi mengkhawatirkan makin besarnya kekuasaan Moïse apabila ia memasuki periode kedua kepemimpinan ilegalnya.
Melansir dari AP News, oposisi Haiti dari koalisi Demokratik dan Sektor Populer André Michel mengatakan, "Prioritas saat ini adalah menempatkan sistem ekonomi, sosial dan politik lain. Ini sudah jelas apabila Moise sedang bergentung pada kekuasaan"
Permintaan mundurnya Jovenel Moïse ini ditengarai klaim apabila jabatannya sudah resmi berakhir bulan depan, tepat ketika presiden sebelumnya Michel Martelly sudah mengakhiri jabatannya pada Februari 2016 lalu.
Akan tetapi Moïse tetap memaksa untuk melanjutkan lantaran ia mulai menjabat pada awal 2017. Kala itu prosesi pelantikannya sebagai presiden harus ditunda karena kacaunya pemilihan umum dan memaksa adanya perjanjian menunjuk presiden sementara dalam waktu satu tahun, dikutip dari AP News.
Sementara itu, oposisi dan internasional juga mendesak segera diadakannya pemilihan umum parlementer. Mengingat sebelumnya pemilu tersebut harusnya digelar pada bulan Oktober 2019 lalu, namun harus tertunda karena mandeknya politik yang berujung protes hingga melumpuhkan negara di Karibia tersebut, dilansir dari Jamaica Gleaner.
Pada masa kepemimpinan Moïse terdapat sejumlah kebijakan kontroversialnya salah satunya membatasi kekuatan dari pengadilan untuk mengaudit pemerintahan yang berkuasa. Selain itu, ia juga memasukkan aksi protes, perampokan dan pembakaran yang marak saat ini sebagai aksi terorisme dengan hukuman yang berat. Bahkan ia membuat badan intelijen yang diperintah dan menjawab untuk presiden.
Melaporkan dari RCI, demonstrasi di Haiti terjadi di beberapa kota besar, seperti Port au Prince, Gonaives, Les Cayes dan lainnya. Adanya unjuk rasa ini membuat jalanan di Haiti lumpuh setelah tertutup blokade demonstran yang menutup dengan membakar ban, sampah dan lainnya.
Namun unjuk rasa ini masih menjadi permulaan, sedangkan mobilisasi terbesar diperkirakan akan dimulai pada tanggal 20 Januari nanti. Ketika pelantikan presiden AS terpilih Joe Biden dan tanggal 22 Januari untuk memeringati protes besar di tahun 2016 lalu.
Selama dipimpin Moïse, negara berpenduduk 11 juta jiwa tersebut masih menghadapi ketidakstabilan politik. Bahkan terpilihnya Moïse yang mendapatkan suara lebih dari 50 persen dengan pemilih yang sebesar 21 persen dari total warga yang berhak mengikuti pemilu, dilansir dari AP News.
Hingga kini Haiti masih berupaya pulih dari bencana Gempa Bumi 2010 dan Badai Matthew pada tahun 2016. Bahkan sejak itu, ekonomi, sosial politik di Haiti begitu terdampak dengan naiknya tingkat kekerasan dan inflasi yang mengakibatkan makin langkanya makanan dan bahan bakar.