Rohingya Jadi Korban Hoaks, Bangladesh Diminta Buka Akses Internet

12 Jun 2020, 18:42 WIB

Seorang pengungsi Rohingya di kamp pengungsi Cox's Bazar, Bangladesh. ANTARA FOTO/REUTERS/Mohammad Ponir Hossain

Dhaka, IDN Times - Sejumlah tokoh Rohingya mengungkap dampak sangat buruk dari larangan mengakses internet bagi para pengungsi di kamp Cox's Bazar saat pandemik COVID-19. Dua di antaranya, hoaks beredar luas dan menyebabkan kepanikan di antara pengungsi yang kemudian membuat mereka menolak tes.

Berdasarkan laporan Badan Kesehatan Dunia (WHO), per Rabu (10/6) ada 35 pengungsi Rohingya yang dikonfirmasi positif COVID-19 dan tiga lainnya meninggal. Walau ada 30 pengungsi yang berada di karantina, tak sedikit yang khawatir bahwa jumlah kasus sesungguhnya jauh lebih banyak.

Ini mengingat kamp Rohingya di Cox's Bazar dikategorikan sebagai area yang terpadat di dunia. Saad Hammadi dari Kantor Amnesty International wilayah Asia Selatan menjelaskan pada bulan lalu kepadatan di kamp Cox Bazaar hampir 40.000 orang per kilometer persegi. Padahal, rata-rata kepadatan populasi global adalah 25 orang per kilometer persegi.

Lalu, bagaimana cara untuk mencegah agar tidak ada klaster pengungsi Rohingya di kamp Cox's Bazar?

1. Pengungsi Rohingya kesulitan mengakses informasi yang akurat karena tak ada koneksi internet

Pengungsi Rohingya di kamp di Cox Bazar, Bangladesh. ANTARA FOTO/REUTERS/Navesh Chitrakar

Seorang pengungsi, Mohammad Shaiful mengatakan ada rumor yang beredar bahwa orang-orang akan dibunuh ketika dilakukan karantina. Hal itu disampaikan oleh laki-laki berusia 25 tahun tersebut kepada harian Inggris, The Guardian. Di kamp pengungsian, ia tinggal bersama istri, paman dan anak berusia satu tahun.

"Misalnya, dokter menyuntik mereka dengan sesuatu yang bisa menyebabkan kematian. Juga, dokter 'memberikan' virus corona kepada orang-orang yang tak terinfeksi lalu membunuh mereka. Orang-orang cenderung percaya rumor itu daripada mempertanyakannya," ungkap Shaiful.

Salah satu penyebab mereka sulit memperoleh informasi yang akurat soal pandemik COVID-19 karena tidak ada akses internet. Ini juga yang menjadi perhatian Tun Khin, Presiden Organisasi Rohingya Burma di Inggris. Ia mengatakan warga Rohingya bersyukur kepada Bangladesh karena telah memberi penampungan, tapi ia meminta akses internet untuk diaktifkan karena sangat krusial.

"Mereka tak bisa mengikuti apa yang sedang terjadi di dunia dan berapa banyak orang meninggal," ujar Tun. "Mereka perlu mengetahui apa yang terjadi dengan COVID-19, agar mereka bisa belajar dan melihat betapa itu adalah sesuatu yang berbahaya bagi seluruh masyarakat," tuturnya lagi.

2. Para pekerja kemanusiaan di Bangladesh merasa larangan mengakses internet dapat membahayakan mereka

Default Image IDN

Bukan hanya dari sisi para pengungsi yang sangat dirugikan dengan ketiadaan akses internet, para pekerja kemanusiaan yang rata-rata berpaspor asing pun turut merasa kebijakan pemerintah Bangladesh itu berdampak buruk kepada mereka.

International Federation for Human Rights mengatakan pada April lalu bahwa pekerja kemanusiaan kesulitan memberi informasi dasar soal virus dan bagaimana menyikapinya. Mereka terpaksa datang dan berbicara secara tatap muka dengan para pengungsi untuk membagikan informasi tersebut.

Alih-alih efektif, hal itu mubazir dan justru membahayakan keselamatan mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka meminta agar akses internet dibuka agar informasi kesehatan yang mendasar dan sangat penting bisa sesegera mungkin sampai ke pengungsi.

3. Human Rights Watch sudah mengingatkan risiko mampetnya informasi saat pandemik COVID-19

Kondisi di kamp pengungsi Rohingya di Cox's Bazar, Bangladesh. ANTARA FOTO/REUTERS/Mohammad Ponir Hossain

Kondisi hidup para pengungsi Rohingya -- mulai dari buruknya tempat tinggal, minimnya akses ke layanan kesehatan dan sanitasi, sampai sulitnya beraktivitas sambil menjaga jarak -- membuat mereka menjadi salah satu kelompok paling rentan terinfeksi virus corona.

Kondisi ini diperburuk ketika mereka tidak tahu skala bahaya dari virus dan oleh karena itu tak melakukan pedoman-pedoman kesehatan seperti rajin mencuci tangan serta memakai penutup wajah. Para April lalu, Direktur Human Rights Watch Asia Brad Adams pun mengingatkan Pemerintah Bangladesh tak bisa membuang-buang waktu.

"Pemerintah harus mengakhiri pembatasan internet yang menghambat aliran informasi krusial tentang gejala dan pencegahan COVID-19, atau malah akan membahayakan nyawa para pengungsi, masyarakat sekitar, dan para petugas kesehatan," kata Adams.

Hampir satu juta pengungsi Rohingya berada di Bangladesh sejak menyelamatkan diri dari pemerintah dan militer Myanmar pada 2017 lalu. Mulai September 2019, Bangladesh memutus akses internet di kamp-kamp pengungsi berdasarkan instruksi dari Komisi Regulasi Telekomunikasi setempat.

Mereka beralasan kebijakan itu diambil karena faktor keamanan. Namun, kelompok-kelompok HAM melihat alasan itu tidak sah dan melanggar hukum HAM internasional. Apalagi kebijakan itu terus berlanjut saat pandemik COVID-19 sedang terjadi.