Rusia Apresiasi Georgia yang Tolak Desakan Barat Akui LGBT

07 Sep 2024, 13:13 WIB

Brahm

Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov. (twitter.com/mfa_russia)

Intinya sih...

Menteri Luar Negeri Rusia memberikan apresiasi kepada Georgia atas hukum anti-agen asing dan larangan LGBTQ+.
Georgia semakin mendekat ke Rusia dan menjauh dari Barat, bahkan membekukan aksesi Georgia menjadi anggota UE.
Uni Eropa mengkritisi UU anti-LGBT di Georgia karena merusak hak-hak fundamental dan menyerukan penangguhan proses aksesi Georgia menjadi anggota UE.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri (Menlu) Rusia Sergey Lavrov, pada Jumat (6/9/2024), memberikan apresiasi kepada pemerintah Georgia atas keputusannya mengesahkan hukum anti-agen asing dan melarang LGBTQ+. Ia menyebut bahwa langkah Georgia di bawah Partai Georgian Dream sudah benar.

Dalam beberapa bulan terakhir, Georgia semakin mendekat ke Rusia dan menjauhkan diri dari Barat. Bahkan, Uni Eropa (UE) menekankan keputusan Tbilisi mengesahkan Undang-Undang (UU) anti-agen asing telah membekukan aksesi Georgia menjadi anggota UE.

1. Klaim Georgia mampu bertahan dari pengaruh Barat

ilustrasi bendera Georgia (pexels.com/kokorevas)

Lavrov menekankan bahwa Georgia telah berhasil mempertahankan diri dari pengaruh Barat yang ingin menjaga hegemoninya di seluruh dunia lewat promosi hak-hak LGBTQ+.

"Apa yang dilakukan Georgia adalah menyadari identitas nasionalnya dan memahami bahwa rakyat Georgia memiliki nilai-nilai yang sama dengan ajaran Kristen Ortodoks. Mereka khawatir akan budaya nasional yang sudah terkikis, terhapus, dan terpinggirkan oleh pengaruh Barat," terangnya, dikutip OC Media.

Menlu Rusia tersebut menekankan bahwa rakyat Georgia tidak senang dengan pemaksaan agenda LGBTQ+ yang terus digaungkan di negaranya.

"Rakyat Georgia yang saya ketahui benar, termasuk salah satu yang menjaga dengan baik kebudayaan dan sejarahnya selama masih berada di bawah Uni Soviet. Untuk ini, saya pikir, mereka sudah menerima peringatan dari Barat," sambungnya.

2. Lavrov sebut Georgia sempat menuruti seluruh perintah Barat

Mantan Presiden Georgia, Mikheil Saakashvili. (x.com/SaakashviliM)

Lavrov menambahkan bahwa hubungan Rusia-Georgia sempat retak dan berbuntut pada peperangan akibat ulah pemerintah Georgia sebelumnya yang terus menuruti seluruh perintah Barat.

"Terdapat konflik besar dengan mantan Presiden Georgia Mikheil Saakashvili yang tidak mengikuti kewajibannya terhadap Rusia untuk mendirikan pusat anti-teroris di Tbilisi dengan partisipasi Rusia di dalamnya. Cerita ini menunjukkan bagaimana kredibilitas negosiasi antara Barat dan negara lain yang secara buta harus mengikuti instruksi Barat," tuturnya, dilansir Civil.

Di sisi lain, Lavrov membantah soal retaknya hubungan Rusia dan Abkhazia dalam sepekan terakhir. Kabar ini santer setelah adanya penangguhan bantuan dana dari Moskow ke wilayah pecahan Georgia tersebut.

"Saya membantah adanya keretakan hubungan antara Kremlin dan Abkhazia. Namun, kami menekankan pentingnya pemenuhan segala kesepakatan antara kedua belah pihak dan persetujuan dari presiden," sambungnya.

3. Uni Eropa kritisi persetujuan UU anti-LGBT di Georgia

bendera Uni Eropa. (unsplash.com/alexandrelallemand)

Pada Rabu (4/9/2024) UE mengkritisi rencana penerapan UU anti-LGBT di Georgia. Pihaknya mengklaim bahwa kebijakan tersebut akan merusak hak-hak fundamental rakyat Georgia dan bisa memunculkan stigma negatif kepada komunitas LGBT.

"Kebijakan ini akan menimbulkan dampak negatif terhadap jalan Georgia untuk menjadi anggota UE. Kami menyayangkan UU ini disetujui tanpa konsultasi publik dan analisa kesesuaiannya dengan standar Eropa maupun internasional," tuturnya.

"UE menyerukan agar proses aksesi Georgia secara de factor sudah ditangguhkan. Kami mendesak agar pemerintah setempat berkomitmen kembali dalam proses integrasi menjadi anggota UE," tambahnya.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.