Rusia Cabut Visa dan Buka Kembali Penerbangan ke Georgia

Kementerian Transportasi Rusia menyatakan, maskapai Moskow akan mengoperasikan tujuh penerbangan dalam sepekan ke Tbilisi. Langkah ini diambil untuk memfasilitasi komunikasi dan kontak kedua negara. 

Selain menyediakan penerbangan, warga Georgia juga difasilitasi dengan pembebasan visa masuk ke Rusia selama 90 hari mulai Senin (15/5/2023). Ini merupakan kabar baik. Sebab, Rusia memberlakukan visa bagi warga Georgia sejak 2000 dengan alasan maraknya terorisme, dilaporkan Reuters.

Padahal, Georgia sejak 2012 telah membebaskan warga Rusia masuk ke negaranya hingga setahun lamanya, termasuk memberikan hak bekerja. Maka dari itu, Georgia menjadi destinasi utama warga Rusia yang melarikan diri di tengah konflik Rusia-Ukraina. 

Sejak pecahnya perang Rusia-Georgia 2008, Moskow dan Tbilisi diketahui tidak memiliki hubungan diplomatik resmi. Rusia pun kemudian mengakui kemerdekaan Ossetia Selatan dan Abkhazia. 

Dilansir Civil, Menteri Luar Negeri Georgia Ilia Darchiashvili mengungkapkan sambutan baiknya. Ia menyebut bahwa keputusan Rusia adalah bentuk tanggung jawab dilihat dari sisi kemanusiaan. 

"Lebih dari 1 juta warga Georgia tinggal di Rusia. Mereka punya hubungan dekat dengan keluarga masing-masing yang tinggal di Georgia. Keputusan Rusia ini akan mengurangi beban warga Georgia setiap harinya," papar Darchiashvili. 

"Saya juga mengklarifikasi bahwa keputusan Rusia ini adalah keputusan sebagai negara merdeka dan berdaulat. Setiap negara berhak memutuskan menerapkan visa atau tidak pada warga negara asing," tambahnya. 

Presiden Georgia, Salome Zurabishvili, menolak pembukaan penerbangan Moskow-Tbilisi dan pembebasan visa kepada warganya. Ia menyebut bahwa kebijakan ini merupakan bentuk provokasi lanjutan dari Rusia. 

"Publik harus tahu ketika Rusia melangkah, itu selalu didasarkan pada kepentingan pribadinya. Ini memalukan bahwa pemerintah kita masih belum paham dan tidak berpikir dari sejarah dan fakta. Rusia akan merespons dengan sesuatu yang menyulitkan," tutur Zurabishvili, dikutip Jam News.

Ia pun menyerukan kepada pemerintah agar mendengarkan suara rakyat. Bukan mendengar sosok yang memegang kekuatan. 

"Saya yakin bahwa rakyat akan bersatu dalam masalah ini. Ini bukan hanya status kandidasi. Ini lebih mengenai harga diri. Kami harus tahu di mana negara ini berdiri. Teritori tersebut diokupansi dan kami harus menjunjung solidaritas pada Ukraina. Kami harus loyal pada posisi ini hingga akhir, Ini yang diinginkan rakyat," sambungnya.