Rusia Dituduh Gunakan Kelaparan sebagai Taktik Militer di Mariupol

Berdasarkan Statuta Roma yang ditetapkan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC), membuat warga sipil kelaparan dengan merampas benda-benda yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup mereka sebagai taktik militer didefinisikan sebagai kejahatan perang.

Olha Matskiv, penasihat hukum GRC asal Ukraina, mengatakan bahwa definisi tersebut tidak hanya merujuk pada makanan.

“Ini (tentang) segala sesuatu yang dibutuhkan seseorang untuk bertahan hidup,” jelasnya.

Ia mengatakan bahwa pemanas, air dan ketersediaan layanan kesehatan juga dapat menjadi objek yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup.

“Kami menemukan beberapa kasus mengerikan, di mana orang lanjut usia meninggal di apartemen mereka karena kekurangan air atau karena kedinginan, karena (tidak ada) pemanas di dalam Mariupol,” ujarnya.

Pasukan Rusia mengepung Mariupol selama hampir tiga bulan antara Maret dan Mei 2022. Diperkirakan 22 ribu orang tewas selama pengepungan tersebut.

Catriona Murdoch, mitra di GRC, mengatakan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk melihat apakah ada narasi yang lebih luas yang menunjukkan perampasan makanan dan fasilitas penting lainnya oleh militer Rusia dan kepemimpinannya secara sengaja.

“Apa yang bisa kami lihat adalah ada empat fase serangan Rusia, dimulai dengan serangan terhadap infrastruktur sipil, pemutusan pasokan listrik, pemanas, dan air. Kemudian evakuasi kemanusiaan ditolak dan bahkan diserang, sementara bantuan dicegah untuk masuk,” kata Murdoch, dikutip The Guardian.

“Pada fase ketiga, sisa infrastruktur penting menjadi sasaran, warga sipil diteror dengan bantuan dan titik-titik air dibom. Terakhir, pada fase keempat, Rusia melakukan serangan strategis untuk menghancurkan atau merebut infrastruktur yang tersisa," tambah dia. 

Menurutnya, penargetan Mariupol secara bertahap menunjukkan bahwa Rusia telah berencana untuk merebut kota tersebut tanpa menaruh belas kasihan terhadap warga sipilnya, yang diperkirakan berjumlah 450 ribu sebelum invasi pada Februari 2022.

Yuriy Belousov, kepala unit kejahatan perang di Kantor Kejaksaan Agung Ukraina, mengatakan bahwa kasus-kasus yang tercatat dalam laporan Mariupol telah dimasukkan ke dalam berkas perkara yang diajukan di Kejaksaan Nasional saat ini.

ICC mempunyai yurisdiksi atas kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida yang dilakukan di wilayah Ukraina. Pengadilan sejauh ini telah mengeluarkan empat surat perintah penangkapan terkait Ukraina, termasuk terhadap presiden Rusia Vladimir Putin atas deportasi anak-anak Ukraina.