Rusia Menghalangi Resolusi Gencatan Senjata PBB di Ghouta

Dewan Keamanan PBB yang melaksanakan rapat darurat untuk membahas konflik di Ghouta, mendapatkan sebuah resolusi yang cukup baik dari Swedia dan Kuwait. Kedua negara ini mengajukan sebuah resolusi.

isinya meminta kepada kedua belah pihak yang bertikai untuk melalukan gencatan senjata selama 30 hari agar bantuan kemanusiaan dapat masuk ke Kota Damaskus, Ghouta, Suriah. Resolusi ini hampir diterima oleh keseluruhan anggota Dewan Keamanan PBB, sebelum akhirnya Rusia menolak keras keputusan tersebut.

Delegasi Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia menyatakan bahwa resolusi itu sangat tidak masuk akal dan realistik. Mereka tidak menginginkan adanya gencatan senjata. karena hal itu dapat digunakan pemberontak untuk berkumpul dan menyusun kekuatannya kembali.

Rusia juga menganggap bahwa kehancuran yang sedang diberitakan secara gencar oleh media-media internasional mengenai kehancuran di Ghouta hanya sebuah produk "Kegilaan Massal". "kegilaan massal di media global berperan dalam koordinasi, menyebarkan rumor dalam beberapa hari terakhir, tidak sama sekali membantu memperbaiki pengertian situasi ini," ujar Vassily Nebenzia.

Selama konflik Suriah, Delegasi Rusia yang termasuk dalam anggota tetap Dewan Keamanan PBB tidak secara langsung terus menyebabkan berbagai tindakan kontroversi dimata internasional. Dari penolakan dukungan resolusi hingga aksi "Veto", dianggap sebagai 'Kartu Truf' Rusia untuk membantu Presiden Suriah, Bashar al Assad.

Rusia secara terang-terangan menyatakan bahwa mereka telah menolak resolusi baru yang diajukan pada hari Kamis (22/2/2018), dan tetap akan terus mendukung Pemerintah Suriah. Delegasi Rusia dapat dipastikan akan melakukan veto pada pengambilan suara di hari Jumat (23/2/2018) jika resolusi yang diterima adalah gencatan senjata serta berkaitan dengan masalah pemberontakan.

Federasi Rusia sendiri sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB setidaknya telah menggunakan 10 hak veto mereka dalam konflik Suriah. Mereka berusaha untuk mengantisipasi penuduhan maupun penangkapan Presiden Bashar al Assad jika dalam tuduhan aksi kejahatan perangnya, dan upaya PBB untuk menyelidiki lebih jauh mengenai senjata kimia yang dimiliki oleh Pemerintah Suriah.

Keterlibatan Rusia dalam pengambilan keputusan di PBB terus menciptakan situasi-situasi paradoks yang akan mengubah jalannya sejarah Suriah untuk ke depannya.

Menurut para relawan dan masyarakat Suriah, yang dulunya pernah hidup di Aleppo ketika serangan besar-besaran oleh Pemerintah Suriah untuk merebut kota tersebut dari ISIS, mereka menyatakan bahwa pengeboman yang mereka rasakan di sini (Ghouta), sekarang semakin lama mengingatkan mereka terhadap apa yang telah terjadi di Aleppo sebelumnya.

Perbuatan Pemerintah Suriah yang melancarkan serangkaian serangan udara secara bertubi-tubi di Ghouta, telah membuat kematian dan ketakutan bagi para penduduknya.

Kehancuran, mayat, dan puing-puing bangunan membuat daerah pinggiran di Kota Damaskus ini menjadi zona pertempuran yang paling rusak. Pemerintah Suriah yang sudah mengepung Ghouta dari berbagai arah, sekarang hanya akan melancarkan berbagai serangan udara untuk melemahkan kekuatan pasukan pemberontak, sebelum nantinya akan menggerakkan pasukan darat.

Para saksi mata di Ghouta menyatakan jelas bahwa daerah ini tidak lama lagi akan berubah menjadi neraka seperti Aleppo jika tidak ada yang bertindak.