Rusia Resmi Usir Dubes Estonia, Diberi Deadline untuk Angkat Kaki

Dilansir dari AP News, pengumuman itu juga menyebutkan bahwa perwakilan diplomatik Estonia mulai saat ini akan diturunkan menjadi kuasa usaha yang mengepalai misi negara Uni Eropa di Rusia. Ketegangan antara Estonia dengan Rusia semakin meningkat pada pekan lalu setelah perwakilan dari 11 negara NATO berkumpul di pangkalan militer di Estonia untuk membahas berbagai paket baru dalam membantu Ukraina kembali merebut wilayahnya serta menghadapi Rusia.

Kementerian Luar Negeri Estonia pada awal Januari 2023 lalu memerintahkan Rusia untuk mengurangi jumlah staf kedutaannya menjadi 8 diplomat dan 15 anggota staf administrasi,
teknis, dan layanan untuk mencapai keseimbangan dalam staf kedutaan pada awal Februari 2022 ini.

Pada (11/1/2023), Menteri Luar Negeri Estonia, Urmas Reinsalu, mengatakan telah mengurangi hubungan bilateralnya dengan Rusia hingga tingkat minimum absolut sejak pihak Rusia mengirim pasukan ke Ukraina.

"Sekarang kami membatasi jumlah diplomat Rusia yang bekerja di Estonia untuk mencapai paritas. Langkah hari ini berkorelasi dengan rendahnya hubungan kita secara umum," ungkap pernyataan dari Urmas Reinsalu yang dikutip dari BBC.

Pada Oktober 2022 lalu, anggota parlemen Estonia telah mengadopsi pernyataan yang menyatakan bahwa Rusia diklaim sebagai "rezim teroris" dan mengutuk pencaplokan empat wilayah Ukraina. Dari 101 anggota parlemen, sebanyak 88 anggota di antaranya menyatakan setuju, 10 anggota tidak hadir, dan 3 anggota lainnya abstain. Parlemen Estonia menyatakan Rusia sebagai rezim teroris dan Federasi Rusia sebagai negara yang mendukung terorisme.

Mereka menambahkan Presiden Rusia, Vladimir Putin, dengan ancaman serangan nuklirnya, telah mengubah Rusia menjadi bahaya terbesar bagi perdamaian baik di Eropa maupun di seluruh dunia. Selain itu, parlemen Estonia juga menganggap perlu untuk mendefinisikan angkatan bersenjata yang disebut Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk yang didirikan oleh Federasi Rusia serta perusahaan militer swasta, Wagner, sebagai organisasi teroris.

Sebelum Estonia, parlemen Latvia pada Agustus 2022 lalu terlebih dahulu menyebut Rusia sebagai negara sponsor terorisme atas serangan militer yang ditargetkan terhadap warga sipil dan tempat-tempat umum. Parlemen unikameral Latvia, yang dikenal sebagai Saeima, menyetujui resolusi yang mencatat bahwa Rusia telah mendukung dan membiayai rezim serta organisasi teroris selama bertahun-tahun.

Pernyataan Saeima mengatakan Rusia saat ini telah menggunakan taktik yang sama kejam, tidak bermoral, dan ilegal di Ukraina, karena menggunakan senjata dan amunisi yang tidak tepat dan dilarang secara internasional pada warga sipil.

Hal ini juga mengutip dari laporan kelompok HAM dan pengamat internasinoal, yang telah mendokumentasikan kekejaman  Rusia terhadap warga sipil Ukraina. Pasukan Rusia dianggap sudah melakukan penyiksaan, pemerkosaan, pembunuhan, dan penahanan massal terhadap warga sipil.

Mereka meminta Uni Eropa dan Barat untuk segera mengintensifkan dan menerapkan sanksi komprehensif terhadap Rusia, serta meminta negara-negara anggota Uni Eropa untuk segera menangguhkan penerbitan visa turis dan membatasi penerbitan visa masuk bagi warga negara Rusia serta Belarusia, di antara langkah-langkah lainnya.