Jakarta, IDN Times - Pemerintah Rusia menuding Prancis berniat mengadakan perang dan merusak stabilitas di kawasan Kaukasus Selatan pada Rabu (19/6/2024). Tuduhan ini datang setelah Prancis menyetujui perjanjian pengadaan senjata dengan Armenia.
Sebelumnya, Rusia sudah menuding Barat ingin merenggut kedaulatan Armenia dan menggunakannya sebagai alat untuk menyerang negaranya. Moskow pun menuduh Barat terus merayu Armenia agar keluar dari CSTO (Collective Security Treaty Organization).
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan bahwa Prancis menggunakan cara lain dan memanfaatkan Armenia untuk memicu konflik baru di Kaukasus Selatan.
"Paris terus memprovokasi timbulnya konfrontasi bersenjata di Kaukasus Selatan. Mereka sedang melakukan ini dengan cara yang lain. Penjualan senajata ini adalah langkah baru dari Prancis," terangnya, dilansir The Moscow Times.
Ia menyebut bahwa Prancis sebenarnya tidak mempedulikan kepentingan dari Armenia, tapi hanya menggunakannya pandangannya yang berbeda sebagai alat untuk mencapai tujuan oportunisnya.
Zakharova juga mengatakan Prancis sebagai konduktor ideologi NATO untuk memperluas pengaruhnya dengan menjual senjata howitzer CAESAR ke Armenia.
Pada saat yang sama, Zakharova menyebut Rusia tidak pernah menolak hubungan sektor teknis militer dengan Armenia. Ia menerangkan bahwa pembatasan sejumlah senjata dan peralatan tempur tidak hanya kepada Armenia, tapi juga negara lain.
"Pengiriman senjata ke negara lain dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan operasi militer khusus seperti yang sudah berulang kali disampaikan. Maka, pembatasan sejumlah senjata dan peralatan tempur tidak hanya diterapkan kepada Armenia, tapi juga negara lain," ungkapnya, dikutip News AM.
"Sedangkan kontak teknis militer dengan Armenia, kami selama ini tidak pernah menolaknya. Mereka memulai kerja sama ini seperti biasa, kami tidak melihat adanya komplain dari pihaknya sendiri," tambahnya.
Zakharova juga menanggapi terkait dengan keputusan mantan pejabat Nagorno-Karabakh, Ruben Vardanyan yang menghapus kewarganegaraan Rusia.
"Anda tahu, saya tidak pernah melihat masalah Ruben Vardanyan yang juga bukan warga negara Armenia, tapi dia berada di penjara Azerbaijan. Jika Anda memberikan informasi kepada kami, ini akan menarik dan berguna bagi kami," ucapnya.
"Kami ingatkan lagi bahwa Ruban Vardanyan sudah menanggalkan kewarganegaraan Rusia dan melakukannya secara terbuka. Maka dari itu, pertanyaan mengenai dirinya seharusnya menjadi urusan Baku dan Yerevan." sambungnya.
Ia menambahkan bahwa secara umum, Rusia selalu mendukung kesepakatan tripartit yang menjadi landasan pembebasan seluruh tawanan di Armenia maupun Azerbaijan.