Rusia Tuduh AS Ikut Campur Pemilu Georgia Lewat OSCE

SVR menyebut bahwa Kementerian Luar Negeri AS sudah mempersiapkan alat baru untuk memuluskan jalannya dalam mengintervensi pemilu parlementer di Georgia dan melengserkan Partai Georgian Dream. 

"Mereka berusaha mencegah kemenangan Partai Georgian Dream yang saat ini tidak diinginkan oleh Washington. Maka dari itu, AS setuju bekerja sama dengan pemimpin OSCE/ODIHR yang ditempatkan di Georgia," terangnya, dikutip Civil.

"Rencana OSCE sudah dipublikasikan dalam laporan sementara 10-20 hari sebelum berlangsungnya pemilu dengan sebuah konklusi tidak ada kondisi yang bebas dan adil dalam pemilu di Georgia. Konklusi tersebut akan disampaikan dengan hasil proses tidak sejalan dengan norma demokrasi," sambungnya. 

Intelijen Rusia menambahkan, AS akan memberikan alasan kepada partai oposisi pro-Barat untuk melancarkan demonstrasi besar-besaran dengan tujuan melengserkan pemerintahan yang dipegang Georgian Dream secara paksa. 

Sehari sebelumnya, Perdana Menteri (PM) Georgia Irakli Kobakhidze sudah mengumumkan 20 kandidat dari Partai Georgian Dream yang akan maju dalam pemilu parlementer pada Oktober mendatang. Salah satu kandidat utamanya adalah sosok oligarki, Bidzina Ivanishvili. 

Melansir dari RFE/RL, penunjukkan Ivanishvili ini menjadi yang pertama kali dilakukan dalam 12 tahun kepemimpinan Partai Georgian Dream. Pendiri partai itu sebelumnya pernah menjabat sebagai PM Georgia pada 2012-2013. 

Meski tidak menjabat di pemerintahan, Ivanishvili sebagai pemimpin Partai Georgian Dream disebut memiliki peran besar dalam krisis politik di Georgia. Ia juga menjadi sosok yang mendorong disahkannya Undang-Undang (UU) anti-agen asing yang mengikuti hukum di Rusia. 

Pada hari yang sama, Kobakhidze juga mengumumkan bantuan dari dana negara kepada organisasi non-profit (NGO) yang secara sukarela mendaftar di Pusat Registrasi Agen Asing. Ia menyebut bantuan internasional akan diputus jika mereka mendaftarkan organisasinya. 

"Detail mengenai program bantuan ini akan diumumkan nanti. Institusi yang memuluskan program ini akan disiapkan dalam 2 bulan ke depan dan bantuan pertama akan dibayarkan pada Januari 2025," tuturnya, dilansir OC Media.

Sejak Agustus, NGO di Georgia diperintahkan mendaftar secara sukarela di dalam basis data milik pemerintah hingga 2 September. Mereka diharuskan memberikan keterangan sumber dananya dan organisasi yang mendapatkan dana lebih dari 20 persen dapat dianggap sebagai agen asing.