Rusia Tuduh Barat Gerakkan Kudeta di Georgia

Galuzin mengklaim bahwa Barat kemungkinan besar sedang merencanakan penggulingan pemerintahan menjelang pemilu parlementer di Georgia. Ia menyebut Barat terus membuat situasi di negara Kaukasus Selatan itu panas. 

"Kami melihat Barat berupaya mengeskalasi tensi di Georgia dalam konteks pemilu parlementer yang akan digelar pada Oktober tahun ini," terang Galuzin pada Selasa (4/6/2024), dikutip The Moscow Times. 

"Kita tidak dapat mengelak bahwa tujuan mereka adalah menciptakan skenario yang mirip dengan Maidan di Ukraina. Mereka ingin mengubah rezim dan menciptakan tensi negara sekitar Rusia," tambahnya. 

Ia menambahkan bahwa AS dan UE terus menekan negara lain di tengah penetapan hukum anti-agen asing. Ia menyebut bahwa AS juga memiliki hukum seperti itu dan justru lebih ketat dibandingkan yang ada di Georgia. 

Ia mengecam sebutan UU (Undang-Undang) transparansi pengaruh asing tersebut sebagai sebuah pengrusakan demokrasi di Georgia. Galuzin mengklaim bahwa AS dan UE hipokrit karena mengatakan hal tersebut. 

"Brussels dan Washington terus menyuarakan tuduhan hipokrit terkait pengrusakan demokrasi dan larangan dalam mengikuti nilai-nilai Eropa dan Euro-Atlantik, serta ancaman sanksi individu hingga pemblokiran aksesi Georgia di UE," terangnya, dikutip Tass. 

Galuzin juga mengungkapkan kritikan terhadap rencana keikutsertaan Menlu Lithuania, Estonia, dan Islandia dalam protes di Tbilisi pada pertengahan Mei. 

"Ini sulit digambarkan bahwa ini bukanlah sebuah ikut campur terhadap urusan dalam negeri sebuah negara merdeka. Ini adalah contoh buruk dari praktik neo-kolonialisme untuk mengurangi dan membatasi kedaulatan negara lain," sambungnya. 

Pada Senin (3/6/2024), juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) AS Matthew Miller mengungkapkan bahwa negara siap dan tidak akan ragu menetapkan sanksi kepada individu yang sudah merusak demokrasi di Georgia. 

"Kami sudah mengumumkan kebijakan sanksi baru kepada individu di Georgia. Namun, kami masih belum mengumumkannya dan saya akan berbicara sampai di sini saja. Kami harus membuat kejelasan dan tidak ragu memberikan sanksi kepada mereka," tuturnya, dilansir Civil.

Ketika ditanya soal tidak adanya pernyataan Georgia dalam kunjungan Menlu AS Anotny Blinken di Eropa Timur, ia menyebut masih dibutuhkan ulasan kebijakan dan menghormati rakyat Georgia. 

"Masih dibutuhkan kajian mendalam agar tidak berdampak pada bantuan kepada rakyat  Georgia. Kami sudah mengumumkan pembatasan visa yang sudah dipastikan akan ditetapkan oleh otoritas AS," tambahnya.