Jakarta, IDN Times - Rusia dan Ukraina saling tuduh terkait serangan yang terjadi di pembangkit nuklir di Zaporizhzhia milik Ukraina. Kremlin menuduh pasukan Ukraina menembaki pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa tersebut pada Senin (8/8/2022).
Rusia juga memperingatkan serangan itu berpotensi menimbulkan "konsekuensi bencana." Di sisi lain, Kiev mengatakan Kremlin lah yang bertanggung jawab dan menyerukan agar daerah itu didemiliterisasi.
Pertempuran berlanjut di sepanjang wilayah Ukraina bagian timur dan tenggara, termasuk Zaporizhzhia. Masing-masing pihak saling menyalahkan atas eskalasi pertempuran di sekitar fasilitas nuklir di Zaporizhzhia di tenggara Ukraina.
Pertempuran baru-baru ini di pembangkit nuklir tersebut telah mendorong pengawas nuklir PBB, International Atomic Energy Agency (IAEA), untuk memperingatkan "risiko yang sangat nyata dari bencana nuklir". Sebagian negara cukup dikabarkan menaruh perhatian yang sama terkait ancaman dari meningkatnya eskalasi perang di wilayah itu.
Ukraina mengatakan pabrik itu harus dibersihkan dari pasukan Rusia. Ukraina juga menyerukan pembentukan tim keamanan dan energi internasional untuk mengawasi pembangkit nuklir tersebut.
"Yang perlu dilakukan adalah menyingkirkan pasukan penjajah dari pembangkit dan menciptakan zona demiliterisasi di wilayah pembangkit," kata Petro Kotin, presiden Energoatom yang bergerak di bidang nuklir.
"Harus ada misi penjaga perdamaian termasuk para ahli dari IAEA dan organisasi keamanan lainnya," tambahnya, dilansir The Moscow Times. "Kehadiran mereka dan pemberian kendali kepada pihak Ukraina akan memecahkan masalah ini."
Pengerahan pasukan PBB bisa menjadi opsi yang dapat dilakukan mengingat potensi ancaman yang besar dari adanya perang Rusia-Ukraina ini. Namun, pengerahan tersebut tampaknya akan memakan waktu yang cukup lama.
Kotin mengatakan bahwa Rusia telah mengerahkan sekitar 500 tentaranya dan 50 alutsista dan perangkat perang di Zaporizhzhia. Rusia tampaknya ingin menggunakan pembangkit itu untuk perlindungan saat perang seperti yang dituduhkan Ukraina.
Sementara it, Perdana Menteri Ukraina, Denys Shmygal, menuduh Rusia "terorisme nuklir". Denys mendesak dunia untuk bersatu dalam mencegah bencana yang diakibatkan oleh kerusakan pembangkit nuklir tersebut.
Utusan Rusia untuk wilayah Zaporizhzhia, Yevgeny Balitsky, mengatakan di media sosial pada Senin (8/8/2022) bahwa dia telah menandatangani dekrit "tentang masalah penyelenggaraan referendum tentang penyatuan kembali wilayah Zaporizhzhia dengan Federasi Rusia". Artinya, Rusia memang menargetkan Zaporizhzhia sebagai wilayahnya walau keputusan tersebut akan ditentang dunia internasional.