RUU Transportasi Baru Inggris: Atur Skuter Listrik hingga Gaji Pelaut

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Inggris pada Selasa (10/5/2022) memperkenalkan RUU baru mengenai tranportasi. Rencana aturan baru itu diumumkan pemerintah dalam pidato Ratu Elizabeth II.
RUU baru ini akan mengatur penggunaan skuter listrik, pembentukan badan sektor publik baru untuk mengawasi kereta api, dan mengatur upah minimum untuk pelaut.
1. Uji coba skuter listrik untuk menilai keamanan
Melansir BBC, di Inggris sekuter listrik banyak dijual, tapi tidak dapat dikendarai di jalanan umum atau di trotoar, karena adanya kekhawatiran keamanan. Untuk itu, pemerintah saat ini sedang mempertimbangkan merancang aturan yang membuat skuter listrik lebih aman dan juga mendukung inovasi.
Uji coba penyewaan skuter listrik untuk digunakan di ruang publik telah disiapkan di lebih dari 30 wilayah di seluruh Inggris, sebagai penilaian keamanan dan dampaknya terhadap ruang publik. Dalam uji coba ini, pemerintah membatasi kecepatan hingga 15,5 mil per jam dan skuter memuliki lampu otomatis sebagai fitur keselamatan.
Akhir tahun lalu, Transport for London melarang penggunaan skuter listrik dan sepeda roda satu listrik di jaringannya. Hal itu diterapkan setelah ada sejumlah kebakaran yang disebabkan oleh kendaraan tersebut.
Rencana untuk mengatur penggunaan skuter elektrik di jalanan umum, sebelumnya telah disampaikan oleh Menteri Transportasi Grant Shapps di parlemen, dengan catatan skuter harus memenuhi standar pemerintah.
Edmund King yang memimpin AA, sebuah perusahaan otomotif, menyampaikan bahwa mengatur keamanan kehadiran skuter listrik di jalanan umum merupakan hal yang masuk akal.
Lebih lanjut, King mengatakan jika ada infrastruktur yang sesuai, maka kehadiran kendaraan listrik dapat membantu memberikan perubahan positif dalam perjalanan lokal yang lebih ramah lingkungan.
Royal National Institute of Blind People(RNIB) mengingatkan bahwa laju skuter listrik yang tenang membuat kehadirannya sulit diketahui, sehingga menimbulkan risiko bagi mereka yang buta atau kesulitan melihat. Karena itu, RNIB meminta pemerintah mempertimbangkan risiko tersebut.