Rwanda Tolak Desakan AS untuk Tarik Pasukannya dari RD Kongo

20 Feb 2024, 19:23 WIB

Tentara Rwanda. (twitter.com/RwandaMoD)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Rwanda, pada Senin (19/2/2024), menolak desakan Amerika Serikat (AS) untuk menarik sistem misil dan pasukannya di teritori Republik Demokratik Kongo. Pihaknya menekankan bahwa persenjataan tersebut penting untuk pertahanan negara melawan RD Kongo.

Belakangan ini, hubungan RD Kongo dan Rwanda terus memanas di tengah tudingan Kigali mendukung pemberontak M23. Pada Desember lalu, PBB juga sudah memperingatkan ketegangan kedua negara akan semakin memperparah krisis keamanan di RD Kongo bagian timur.

1. Rwanda sebut AS tidak kredibel menjadi mediator dengan RD Kongo

Presiden Rwanda, Paul Kagame. (twitter.com/UrugwiroVillage)

Kementerian Luar Negeri Rwanda menyatakan, keberadaan tentara RD Kongo dan sejumlah pemberontak di perbatasan merupakan ancaman keamanan nasional. Pihaknya juga menyebut tentara itu adalah pelaku genosida di Rwanda pada 1994.

"Pemberontak FDLR yang menjadi pelaku genosida sudah resmi masuk ke dalam tentara Republik Demokratik Kongo. Maka dari itu, kami menolak desakan untuk menarik pasukan dan persenjataan kami di sana," ungkapnya, dikutip Africa News.

Kemlu menerangkan, pernyataan AS semakin meragukannya untuk menjadi penengah ketegangan antara RD Kongo dan Rwanda.

"Perubahan kebijakan AS secara tiba-tiba ini jelas menunjukkan kurangnya koordinasi internal. Ini membuat Rwanda mempertanyakan kesanggupan AS untuk menjadi mediator yang kredibel di kawasan Great Lakes Afrika," sambungnya.

2. Warga Goma tolak dukungan Barat kepada Rwanda

Pada hari yang sama, warga di Goma, Kivu Utara, RD Kongo mengadakan demonstrasi menentang dukungan Barat kepada Rwanda. Mereka menganggap Rwanda mendukung pemberontak M23 yang hendak melancarkan serangan ke Goma.

"Bendera ini (AS dan Prancis) adalah negara yang bersekongkol dengan Rwanda. Mereka yang membiayai dan mendukung musuh kami," terang Patrik Ricky Paluku selaku perwakilan dari kelompok Veranda Mutsanga, dilansir RFI.

"Tidak ada negosiasi antara pemerintah RD Kongo dan pemberontak M23. Kami meminta pemerintah RD Kongo melancarkan serangan baru karena sekarang pemberontak telah mengontrol sebagian wilayah Kivu Utara," ujar Felicien Tumusifu dari kelompok pergerakan masyarakat.

Dalam beberapa hari terakhir, Uni Eropa (UE) dan Rwanda sudah menyetujui perjanjian ekspor bahan mentah logam dan mineral. Sedangkan, UE akan berinvestasi dalam pembangunan berkelanjutan di Rwanda.

3. Rwanda tolak pengiriman tentara Afrika Selatan ke RD Kongo

Tentara Afrika Selatan di Republik Demokratik Kongo. (twitter.com/SANDF_ZA)

Pekan lalu, Rwanda sudah melayangkan permintaan kepada Dewan Keamanan PBB untuk tidak mendukung pasukan misi Afrika Selatan (SADC) di Republik Demokratik Kongo. Pemerintah mendesak PBB untuk mengambil langkah diplomasi untuk menyelesaikan tensi.

Dilaporkan News24, Rwanda menekankan, dukungan dan pengiriman tentara Afrika Selatan di RD Kongo bagian timur akan menimbulkan pecahnya konflik regional. Sebagai informasi, tentara Afrika Selatan juga dibantu oleh pasukan dari Tanzania, Malawi dan RD Kongo.

Kigali menambahkan pengiriman pasukan berpotensi menyeret masuk Burundi dalam ketegangan Rwanda-RD Kongo. Selama ini, Burundi mendukung RD Kongo karena menuding Rwanda membantu pemberontak RED Tabara yang melancarkan serangan ke teritorinya.

Selain itu, Rwanda menuding komunitas internasional tidak menyelesaikan akar permasalahan konflik di RD Kongo bagian timur. Kigali menyebut RD Kongo mendukung Democratic Forces for the Liberation of Rwanda (FDLR) yang melakukan genosida di negaranya pada 1994.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.