Jakarta, IDN Times – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) akhirnya mengesahkan sebuah resolusi rancangan Amerika Serikat yang membentuk Dewan Perdamaian transisi (transitional Board of Peace/BoP). Mereka juga memberi mandat bagi International Stabilization Force (ISF) untuk mengawasi tata kelola, rekonstruksi, serta keamanan di Gaza.
Resolusi tersebut lolos dengan 13 suara setuju, sementara China dan Rusia memilih abstain, menandai salah satu keputusan paling signifikan DK PBB sejak perang Gaza kembali berkobar.
Sebelum pemungutan suara, Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, mengatakan kepada para anggota dewan, bahwa komunitas internasional hari ini memiliki kekuatan untuk memadamkan api dan membuka jalan menuju perdamaian.
“Rancangan resolusi tersebut merupakan cetak biru berani dan pragmatis, yang lahir dari rencana komprehensif 20 poin Presiden Donald Trump untuk mengakhiri konflik Gaza, ditempa melalui diplomasi bersama Qatar, Mesir, Arab Saudi, UEA, Turki, Pakistan, dan Indonesia,” katanya, dikutip dari Anadolu, Selasa (18/11/2025).
Ia menegaskan, resolusi ini menawarkan jalur memungkinkan bagi penentuan nasib sendiri Palestina. “Utamanya setelah Otoritas Palestina menyelesaikan reformasi yang diperlukan, di mana roket akan digantikan oleh ranting zaitun dan peluang politik kembali terlihat,” lanjut dia.
Waltz juga menyinggung keberatan sejumlah anggota, termasuk rancangan tandingan Rusia. “Kami mendengar kekhawatiran mengenai mandat, tetapi keraguan rekan-rekanlah musuh sebenarnya,” ujarnya.
Setelah hasil pemungutan suara diumumkan, Waltz menyambut pengesahan resolusi tersebut sebagai langkah penting menuju Gaza yang stabil.
Ia menambahkan Dewan Perdamaian, yang menurutnya akan dipimpin oleh Presiden AS Donald Trump, menjadi pilar utama upaya rekonstruksi politik Gaza. “Sedangkan ISF akan menstabilkan situasi keamanan, mendukung proses demiliterisasi Gaza, membongkar infrastruktur teror, menonaktifkan senjata, dan menjaga keselamatan warga sipil Palestina,” imbuhnya.
Dalam ketentuannya, DK PBB menyatakan kehadiran BoP dan ISF diotorisasi hingga 31 Desember 2027, dan perpanjangan berikutnya harus dilakukan dalam kerja sama penuh dengan Mesir, Israel, dan negara anggota lain yang bekerja dengan ISF.
Resolusi ini menandai babak baru yang berpotensi mengubah dinamika keamanan dan tata kelola Gaza, meski masih menyisakan pertanyaan besar tentang implementasi, legitimasi di lapangan, serta penerimaan dari pihak-pihak yang bertikai.