Saudi: Gencatan Senjata Tak Cukup untuk Normalisasi dengan Israel

07 Feb 2024, 21:47 WIB

Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud, dalam World Economic Forum 2024. (twitter.com/@KSAmofaEN)

Jakarta, IDN Times – Saudi kembali menegaskan posisinya dalam konflik Israel-Palestina dalam hal upaya normalisasi hubungan dengan Israel. Hal itu terus diupayakan oleh Amerika Serikat (AS) sebagai mediator di antara keduanya.

Pada konferensi pers di Doha pada Selasa (6/2/2024) malam, Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, berbicara dengan optimis tentang kemungkinan kesepakatan normalisasi Saudi-Israel.

“Khususnya sehubungan dengan normalisasi, putra mahkota menegaskan kembali minat kuat Arab Saudi untuk mewujudkan hal itu,” kata Blinken, dilansir Jerussalem Post, Rabu.

Namun demikian, upaya perdamaian kedua pihak saja tidak dirasa cukup oleh Saudi. Diperlukan balasan yang lebih besar demi normalisasi hubungan dengan Israel, yakni pengakuan negara Palestina.

1. Saudi tegaskan pengakuan Palestina

Bendera Arab Saudi (unsplash.com/aboodi vesakaran)

Upaya normalisasi antara Israel dan Arab Saudi kembali kandas ditengarai akibat berkecamuknya konflik di Gaza. Kemenlu Saudi menegaskan, pihaknya tidak akan menormalisasi hubungan dengan Israel sebelum pengakuan negara Palestina merdeka.

“Kerajaan telah mengomunikasikan posisi tegasnya kepada pemerintah AS bahwa tidak akan ada hubungan diplomatik dengan Israel kecuali negara Palestina merdeka diakui di perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem timur sebagai ibu kotanya,” kata Kemenlu Saudi.

Pernyataan itu dikeluarkan sehari setelah Blinken mengunjungi Saudi pada Senin untuk membicarakan upaya gencatan senjata di Gaza bersama pangeran Mohammed Bin Salman. Seruan itu membuat AS sebagai mediator kembali tidak memenuhi harapan di tahun ini.

2. Seruan untuk DK PBB

Rapat DK PBB pada Jumat 8 Desember 2023 (twitter.com/@antonioguterres)

Kemlu Saudi juga kembali menyerukan seruannya terhadap negara anggota Dewan Keamanan (DK) PBB untuk segera mengakui negara Palestina.

“Kerajaan mengulangi seruannya kepada anggota tetap Keamanan PBB yang belum mengakui negara Palestina, sehingga masyarakat Palestina dapat memperoleh hak-hak mereka yang sah sehingga perdamaian yang menyeluruh dan adil dapat dicapai bagi semua orang,” ungkap Kemenlu.

Beberapa negara Eropa dan Amerika seperti Inggris dan AS sama sekali tidak mengakui kedaulatan Palestina sebagai sebuah negara.

3. Netanyahu tolak Palestina merdeka

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. (Twitter.com/Prime Minister of Israel)

Sementara itu, Israel bersikeras bahwa mereka hanya akan menghentikan perang setelah Hamas berhasil dihancurkan dan setelah konflik selesai, IDF harus mempertahankan kendali keamanan di daerah kantong tersebut.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan pemerintahannya juga sudah jelas menyatakan penolakan mereka terhadap negara Palestina.

Hingga saat ini perang di Gaza terus berlangsung. Jumlah korban menurut laporan Middle East Eye terbaru mengungkap bahwa korban tewas di Gaza hampir mencapai 28 ribu jiwa. Sementara 67 ribu lainnya mengalami luka-luka.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.