Sebut China Pelanggar HAM, Menlu Jerman Tolak Hadiri Olimpiade Beijing

Sejumlah negara telah memboikot diplomatik Olimipade Beijing. Gerakan itu dimulai oleh Amerika Serikat (AS), yang pertama kali mengumumkan bahwa mereka tidak akan mengirim perwakilan resminya ke Olimipiade. 

Keputusan AS diikuti oleh Kanada, Inggris, dan Selandia Baru. Beberapa pejabat Jepang kemungkinan juga tidak akan hadir, tapi tidak menggunakan kata boikot untuk keputusannya.

Terbaru, dilansir Deutscheland, Menlu Baerbock juga memutuskan untuk tak menghadiri acara tersebut.

"Saya penggemar berat olahraga, tetapi saya tidak akan pergi ke Olimpiade saat ini, itu juga tidak biasa bagi menteri luar negeri di masa lalu," ujarnya. 

Tentang pertanyaan boikot diplomatik Olimpiade Beijing, Jerman masih mencari garis yang searah dengan UE.

Salah satu alasan ketidakhadiran para pejabat tinggi negara ke Olimpiade Beijing adalah karena China dituduh telah melakukan pelanggaran HAM terhadap minoritas Uighur di Xinjiang dan Tibet. Alasan lain termasuk penindasan terhadap demokrasi Hong Kong dan ancaman Beijing terhadap Taiwan.

Baerbock adalah pemimpin Partai Hijau Jerman. Partainya bergabung dengan pemerintah yang baru, dalam koalisi bersama Partai Sosial Demokrat yang mengusung Olaf Scholz sebagai Kanselir Jerman.

Barbock telah mengambil posisi yang kritis terhadap China dalam urusan HAM dan standar demokrasi. Akan tetapi, belum diketahui secara pasti apakah Kanselir Scholz mendukung sikap kritis tersebut.

Baerbock juga mendukung keputusan Parlemen Eropa untuk melarang impor semua produk yang terkait dengan kerja paksa.

"Usulan Parlemen Eropa untuk melarang impor barang yang diproduksi dengan kerja paksa, menurut pandangan saya, sangat tepat," kata dia dikutip dari Politico.

Larangan impor UE akan berdampak terhadap beberapa perusahaan, yang masih dianggap menerapkan kerja paksa. Itu juga disinyalir akan mempengaruhi China yang telah dituduh melakukan kerja paksa terhadap muslim Uighur di Xinjiang.

Pekan lalu, Presiden AS Joe Biden telah menandatangani undang-undang yang melarang produk kerja paksa dari Xinjiang.

Sejauh ini, negara-negara UE memiliki pendapat yang berbeda soal boikot diplomatik. Lithuania, secara tegas menyatakan tidak akan hadir di acara tersebut.

Lithuania telah bersitegang dengan China karena negara itu secara resmi membuka kedutaan besar untuk Taiwan.

Tapi beberapa negara lain, seperti Prancis, awal bulan ini mengatakan bahwa mereka tidak akan mengikuti keputusan boikot diplomatik seperti yang dilakukan AS. Alasannya, politisasi olahraga tidak akan berdampak signifikan terhadap masalah yang saat ini terjadi di China

Dilansir Associated Press, Menteri Luar Negeri Austria, Alexander Schallenberg, juga mengatakan bahwa politisasi olahraga merupakan hal yang tidak menarik bagi dirinya. 

Hungaria, salah satu negara UE yang memiliki hubungan dagang baik dengan China, menolak boikot diplomatik. Akan tetapi, ada baiknya blok tersebut memberikan keputusan secara konsensus.

China merupakan mitra dagang terbesar kedua UE. China dan UE juga pernah bersepakat untuk masalah larangan impor produk yang dihasilkan dari kerja paksa. Namun, kesepakatan itu pada praktiknya dinilai kabur.