Sederet Media Asing Soroti Perjalanan Jokowi Membangun Dinasti Politik

13 Sep 2024, 14:57 WIB

ilustrasi dinasti politik. (IDN Times/Aditya Pratama)

Jakarta, IDN Times - Sejumlah media asing menyoroti perjalanan Presiden Joko “Jokowi" Widodo dengan narasi membangun dinasti di negara demokrasi. Mereka menyebut Jokowi justru sibuk memberi karpet merah untuk anak-anaknya di akhir jabatan jilid keduanya.

South China Morning Post (SCMP) salah satu media yang memberitakan tentang hal ini. Mereka mengulas bagaimana pada awal mula pemerintahannya, Jokowi hadir didukung masyarakat hingga menjadi sosok yang tampil dalam sampul majalah Time dengan judul "New Hope" atau “Harapan Baru”.

Hal itu sempat membawa keyakinan luas bahwa eks Wali Kota Solo itu akan membasmi korupsi pemerintah dan mengekang dominasi elite sebagai presiden Indonesia. Namun, kini Jokowi berbalik di akhir masa jabatannya hingga muncul nama pengganti terhadapnya yakni Mulyono.

“Indonesia mulai memanggilnya dengan nama lahirnya Mulyono untuk mempermalukannya,” kata Ian Wilson, sosiolog politik di Pusat Penelitian Indo-Pasifik Universitas Murdoch di Perth, dikutip SCMP dalam artikel berjudul "From ‘New Hope’ to ‘Mulyono’: how power grabs threaten Widodo’s legacy in Indonesia" yang terbit pada Minggu, 8 September 2024.

Jokowi disebut memperoleh dukungan kuat selama masa jabatan kepresidenannya, termasuk dugaan upaya melemahkan demokrasi.

Salah satunya yang terbaru adalah terkait Revisi UU Pilkada yang menuai protes luas di Indonesia. Sebab, lewat RUU Pilkada, Jokowi membuka jalan untuk putra bungsunya, Kaesang Pangarep untuk mencalonkan diri sebagai gubernur provinsi dan dapat memengaruhi hasil pemilihan gubernur Jakarta.

1. New York Times: "Periode Presiden Indonesia Berakhir, tapi Dinastinya Dimulai"

Anwar Usman (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Jauh sebelum usaha Jokowi melenggangkan kekuasaan lewat Revisi UU Pilkada, New York Times juga sempat menyoroti upaya Jokowi membangun dinastinya. Koran Amerika Serikat itu menulis judul "For Indonesia's President, a Term Is Ending, but a Dynasty Is Beginning" yang terbit pada 7 Januari 2024.

New York Times membahas putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres 2024 berpasangan dengan calon presiden Prabowo Subianto. Gibran diduga “dikawal” Jokowi maju Pemilu 2024 setelah Mahkamah Konstitusi yang dipimpin pamannya, Anwar Usman, mengubah batas usia minimal seseorang untuk menjadi capres atau cawapres.

Hubungan pernikahan Anwar Usman dengan adik Jokowi yaitu Idayati pada 2020 menuai sorotan karena dikhawatirkan menimbulkan konflik kepentingan. Anwar pun sempat didesak untuk mundur dari MK.

New York Times juga menyinggung pernyataan Gibran sebelum keputusan MK yang merasa dirinya belum layak karena belum sampai tiga tahun menjabat sebagai Wali Kota Solo.

“Saya masih baru banget, masih banyak yang harus saya pelajari. Jadi ya kalau dari wali kota ke cawapres itu loncatnya terlalu tinggi," kata Gibran dalam wawancara dengan Kompas TV pada 28 Juli 2023 yang dikutip New York Times.

2. Al Jazeera mengungkap dukungan warga Solo kini berubah menjadi kekecewaan

Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029, Gibran Rakabuming Raka blusukan di Pasar Nangka, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2024) (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Al Jazeera memiliki perspektif lain terkait perubahan sikap Jokowi. Dalam artikelnya berjudul "Disappointed: Indonesians reflect on legacy of departing Joko Widodo" yang terbit pada 13 Februari 2024, Al Jazeera mengulas perubahan dukungan masyarakat Solo dengan kekecewaan atas sikap Jokowi di akhir masa jabatan.

“Saya adalah pendukung kuat beliau saat menjadi presiden dan saya bangga karena beliau berasal dari Solo,” kata pedagang pasar Ferry Setiawan kepada Al Jazeera.

Ferry mengungkap bahwa kekecewaannya hadir setelah Gibran Rakabuming Raka berhasil lolos menjadi calon wakil presiden berkat keputusan MK. “Tetapi pada akhirnya, dia belum menjadi pemimpin yang baik, saya kecewa,” kata Ferry.

“Tidak ada demokrasi dalam putusan MK. Saya merasa malu dengan nepotisme yang terlihat jelas, namun karena ini adalah masa jabatannya yang kedua, mungkin Jokowi merasa perlu menemukan cara untuk mempertahankan kekuasaannya,” imbuhnya,

Al Jazeera juga menyinggung soal permintaan Jokowi kepada Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Sukarnoputri agar dirinya menjadi presiden periode ketiga. Berdasarkan sumber Al Jazeera dari anggota PDIP menyebut, permintaan Jokowi itu dimentahkan Megawati. Sebab, menurut Mega hal itu inkonstitusional.

3. The Conversation menyoroti kemunduran demokrasi di Indonesia

Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana saat memberikan keterangan kepada pers di Surakarta, Selasa (7/11). (dok. BPMI via Setkab.go.id)

The Conversation pun ikut menyoroti kemunduran demokrasi selama sepuluh tahun Indonesia si tangan Jokowi. Hal itu ditandai dengan pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga MK. Padahal kedua lembaga pengawas utama pemerintah itu adalah untuk mewujudkan demokratisasi di Indonesia setelah jatuhnya kepemimpinan Suharto pada 1998.

Hal itu diulas dalam artikel berjudul "Jokowi wants to build a political dynasty in Indonesia. A once-pliant court and angry public are standing in the way" yang terbit pada 27 Agustus 2024.

Meskipun demikian, popularitas Jokowi tetap berada di atas 70 persen. Dalam beberapa tahun terakhir, para pendukungnya bahkan mengusulkan amandemen konstitusi agar dia bisa mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga. Meskipun hal ini tidak membuahkan hasil, Jokowi tetap bertekad untuk mempertahankan kekuasaan dan pengaruhnya setelah ia meninggalkan jabatannya.

“Hal ini menyebabkan terbentuknya aliansi baru dengan mantan saingannya dan presiden yang akan datang, Prabowo Subianto, dan upaya untuk menciptakan dinasti politik keluarga dengan membantu putra-putranya memenangkan jabatan,” tulis The Conversation dalam artikel tersebut.

4. The Strait Times terus soroti soal dinasti politik Jokowi

Massa berdemonstrasi #KawalPutusanMK di Bali. (IDN Times/Irma Yudistirani)

The Strait Times adalah salah satu media yang rajin memberitakan Jokowi perihal upaya dinasti politiknya. Media tersebut bahkan sudah memprediksi hal itu sejak menerbitkan artikel "Indonesia may have a new political dynasty with Jokowi's family" pada 8 Desember 2020.

Dalam artikel berjudul "The making of Jokowi’s dynasty with 3 ‘political heirs" yang diterbitkan pada 27 Agustus 2023 misalnya, Strait Times memuat tulisan opini Johannes Nugroho yang menyoroti tiga anggota keluarga Jokowi yang diprediksi maju dalam pemilu. Pada waktu itu, Kaesang Pangarep juga sempat diprediksi akan maju selain Gibran Rakabuming dan menanti Jokowi, Bobby Nasution yang sudah lebih dulu terjun ke pemilu.

The Strait Times terus mengikuti langkah demi langkah keluarga Jokowi dalam tahun politik 2024 dan memberitakannya secara teratur. Pada 27 Agustus 2024, media itu juga memberitakan analis politik Djayadi Hanan yang menyebut ambisi Jokowi untuk menciptakan dinasti politik kandas sebelum dimulai dalam kasus Kaesang.

Hal itu terjadi usai DPR menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang pencalonan kepala daerah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam ketentuan itu, MK menegaskan bahwa syarat usia calon kepala daerah dihitung sejak penetapan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah oleh KPU.

Media itu menyoroti pula tentang aksi unjuk rasa yang dipimpin mahasiswa. Artikel itu menyebut bahwa langkah Jokowi untuk memasukkan putra bungsunya dalam pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) memancing kemarahan publik, sehingga dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada presiden.

Infografis Dinasti Politik (IDN Times/Aditya)

5. Jokowi digugat ke PTUN Jakarta soal dinasti politik dan nepotisme

Rapat Paripurna soal pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka di DPRD Kota Solo, Rabu (17/7/2024). (IDN Times/Larasati Rey)

Presiden Jokowi digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) terkait dinasti politik dan nepotisme. Berkas gugatan sudah teregister PTUN Jakarta dengan nomor perkara 11/G/TF/2024/PTUN.JKT pada 12 Januari 2024.

Koordinator TPDI Petrus Selestinus mengatakan pihak tergugat tidak hanya Jokowi. Pihak lain yang ikut digugat adalah Anwar Usman, Gibran Rakabuming Raka, Mohammad Boby Afif Nasution, Prabowo Subianto dan KPU RI.

"Dan Mahkamah Konstitusi, Saldi Isra, Arief Hidayat, Ibu Iriana, Kaesang Pangarep dan Tempodotco Podcast Bocor Alus Politik sebagai turut tergugat, agar semuanya bisa terungkap secara jelas dan terang benderang," ujar Petrus dalam keterangannya kepada IDN Times, dikutip Selasa (16/1/2024).

Petrus mengatakan, gugatan itu terkait dengan dinasti politik dan nepotisme terhadap putusan mantan Ketua MK, Anwar Usman, yang mengizinkan warga yang belum berusia 40 tahun untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden, asalkan pernah atau masih menjabat kepala daerah.

"(Gugatan terkait) dinasti politik dan nepotisme sebagai perbuatan melanggar hukum," kata dia.

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, mengatakan Kementerian Sekretariat Negara belum menerima salinan gugatan dari PTUN Jakarta yang diajukan oleh TPDI.

“Sampai saat ini, Kementerian Sekretariat Negara belum menerima salinan gugatannya. Jadi belum bisa mengomentari lebih lanjut mengenai substansi gugatan tersebut," ujar Ari kepada wartawan.

Ari mengatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada PTUN Jakarta untuk menilai gugatan tersebut. “Kita serahkan saja ke PTUN untuk menilai apakah ini murni gugatan Tata Usaha Negara, atau gugatan yang bermuatan politis menjelang Pemilu 2024," kata dia.