[LINIMASA] Sejarah Politik Ukraina Sejak Merdeka dari Rusia

1991: Leonid Kravchuk, pemimpin Republik Soviet Ukraina, mendeklarasikan kemerdekaan Ukraina dari Moskow. Dalam sebuah referendum dan pemilihan presiden, 92 persen rakyat Ukraina menyetujui kemerdekaan dan memilih Kravchuk sebagai presiden mereka. Ukraina memiliki populasi terbesar kedua dan ekonomi terbesar kedua dari lima belas Republik Soviet.

1994: Leonid Kuchma mengalahkan Kravchuk dalam pemilu presiden dan resmi menjadi presiden Ukraina ke dua. Di tahun yang sama, Rusia, Ukraina dan AS menandatangani perjanjian yang menegaskan kembali komitmen Ukraina untuk mentransfer semua hulu ledak nuklir strategis ke Rusia dan membongkar peluncur strategis di wilayahnya.

Pernyataan itu juga menegaskan kesiapan Rusia untuk memberikan kompensasi kepada Ukraina atas nilai uranium yang sangat tinggi nilainya di hulu ledak, mencatat kesiapan AS untuk membantu Ukraina dalam membongkar peluncur, dan menentukan jaminan keamanan yang akan diterima Ukraina setelah menyetujui Nuclear Nonproliferation Treaty atau Perjanjian Nonproliferasi Nuklir (NPT) sebagai negara non-senjata nuklir.

Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau The North Atlantic Treaty Organization (NATO) menyambut Ukraina ke dalam Kemitraan untuk Perdamaian, pengaturan kolaboratif yang terbuka untuk semua negara Eropa non-NATO dan negara-negara pasca-Soviet. Ukraina dan Hungaria menjadi anggota kelima dan keenam dari kemitraan tersebut. Rusia menjadi anggota pada bulan Juni dan melakukan berbagai kegiatan kerjasama dengan NATO, termasuk latihan militer bersama, hingga 2014, ketika NATO secara resmi menangguhkan hubungan. Saat Perang Dingin berakhir, Rusia menentang ekspansi timur NATO. Namun, tiga belas mantan anggota kemitraan akhirnya bergabung dengan aliansi.

1997: Ukraina memperdalam kemitraan dengan NATO pada Juli 1997. Di Madrid, Kuchma bertemu dengan para pemimpin NATO dan menandatangani dokumen yang membangun kemitraan khusus antara Ukraina dan aliansi pertahanan. Di bawah kemitraan ini, NATO-Ukraina bertemu setidaknya dua kali setahun untuk membicarakan hubungan ini.

1999: Kuchma terpilih lagi jadi presiden meskipun banyak pengamat yang menilai adanya kejanggalan dalam pemungutan suara. Kuchma menunjuk Viktor Yushchhenko, mantan ketua Bank Nasional dan seorang pendukung reformasi ekonomi sebagai Perdana Mentri. Kondisi ekonomi Ukraina perlahan membaik namun situasi politik Kuchma memburuk.

2000: Pada 16 September, Heorhiy Gongadze, seorang jurnalis Ukraina yang menyelidiki dugaan korupsi di pemerintahan Kuchma, tiba-tiba menghilang. Tubuhnya yang dipenggal ditemukan dua bulan kemudian di hutan di luar Kiev. Sebuah rekaman audio akhirnya muncul dan menunjukkan Kuchma memerintahkan bawahannya untuk membunuh Gongadze. Skandal itu memicu ketidakpuasan publik tentang korupsi di kalangan elit Ukraina, yang berujung pada protes di jalanan. Negara-negara Barat mempertimbangkan kembali dukungan mereka terhadap pemerintah Kuchma.

2001: Parlemen meloloskan mosi tidak percaya terhadap Perdana Menteri Viktor Yushchenko, yang kemudian mengundurkan diri. Pemungutan suara dilakukan oleh partai-partai yang bersekutu dengan Kuchma, yang mengejutkan pengamat politik padahal Kuchma sendiri yang menominasikan Yushchenko menjadi perdana menteri pada tahun 1999 silam. Yushchenko dan wakilnya, Yulia Tymoshenko, telah mendorong reformasi sektor energi yang menjadi tidak populer di kalangan banyak pendukung oligarki Kuchma.

2004: Pemilihan presiden 2004 diisi oleh Yushchenko yang berorientasi paham Barat melawan Viktor Yanukovych. Yanukovych adalah pilihan Kuchma dan kandidat yang didukung oleh Moskow. Pemilu tersebut merupakan tarik ulur antara mereka yang mencari hubungan lebih dekat dengan Uni Eropa (UE), NATO, dan Barat dan mereka yang mendukung keselarasan lebih dekat dengan Rusia.

Yushchenko secara misterius menderita keracunan dioksin pada bulan September; dia selamat tetapi wajahnya menjadi rusak. Setelah dua putaran pemungutan suara yang dianggap tak ideal memberikan posisi kepada Yanukovych, pengunjuk rasa yang mengenakan pakaian oranye, warna kampanye Yushchenko, turun ke jalan dalam jumlah besar dan memaksa untuk melakukan pemungutan suara ulang pada bulan Desember, yang kemudian dimenangkan Yushchenko. Revolusi tersebut kemudian dikenal sebagai Orange Revolution dalam sejarah politik Ukraina.

2005: Yushchenko mengambil alih kekuasaan dengan janji untuk memimpin Ukraina ke luar dari pengaruh Kremlin, menuju NATO dan UE. Yushchenko menunjuk mantan bos perusahaan energi, Yulia Tymoshenko, sebagai perdana menteri namun setelah pertempuran di kubu pro-Barat, dia dipecat.

2008: NATO memulai KTT ke-20 di tengah adanya perdebatan apakah NATO harus menawarkan Membership Action Plans (MAPs) atau Rencana Aksi Keanggotaan ke Kroasia, Georgia dan Ukraina. Dalam diskusi antara NATO dan Vladimir Putin, Putin menyatakan ketidaksetujuannya untuk memperluas MAP ke Georgia dan Ukraina. Tak menemui konsensus, NATO menolak untuk menawarkan MAP ke kedua negara. Di pertemuan terpisah, Putin dilaporkan berkata pada Presiden AS saat itu, George W. Bush bahwa Ukraina "bukan negara-kebangsaan yang nyata."

Agustus 2008: pasukan Rusia menyerbu Georgia setelah operasi militer Georgia melawan kubu separatis Ossetia Selatan. Invasi tersebut menyebabkan perang lima hari dan mengakibatkan peningkatan kehadiran Rusia di republik Georgia yang memisahkan diri, Abkhazia dan Ossetia Selatan, yang mewakili sekitar seperlima wilayah Georgia. Yuschenko memihak Georgia, yang kemudian semakin meningkatkan ketegangan antara Kiev dan Moskow. Rusia kemudian mengakui kedua republik sebagai negara merdeka, meskipun tidak diakui sebagai negara merdeka oleh sebagian besar negara.

September 2008: UE dan Ukraina memulai pembicaraan tentang "perjanjian asosiasi" baru dan mengeluarkan komunike atau pemberitahuan resmi dari pemerintah bahwa "masa depan Ukraina ada di Eropa." UE menganggap perjanjian semacam itu sebagai kontrak yang mengikat secara hukum yang mengikat negara-negara untuk mengembangkan hubungan politik, hukum, dan perdagangan yang lebih dekat dengan UE dan terkadang mengarah pada aksesi ke blok tersebut. Pelaksanaan perjanjian asosiasi dapat berarti perubahan besar di Ukraina yang akan membawanya lebih dekat ke standar UE.

2010: Yanukovych dengan tipis mengalahkan Tymoshenko, perdana menteri saat itu, dalam pemilihan presiden yang oleh sebagian besar pengamat internasional dianggap bebas dan adil. Dibantu oleh konsultan politik dari Amerika Serikat, Yanukovych menyusun kembali dirinya sebagai sosok yang lebih terbuka untuk integrasi UE. Kemenangannya merupakan tanda kekecewaan pemilih terhadap Tymoshenko dan Yushchenko setelah beberapa tahun mengalami kesulitan ekonomi.

Sementara itu, di tahun ini pula Rusia dan Ukraina mencapai kesepakatan harga gas sebagai imbalan untuk memperpanjang sewa untuk angkatan laut Rusia di pelabuhan Laut Hitam Ukraina.

2011: Yanukovych telah menangkap Tymoshenko karena "penyalahgunaan jabatan," dan dia dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara. Pengamat internasional melihat penuntutan tersebut sebagai cara bermotivasi politik bagi Yanukovych untuk mengesampingkan lawan utamanya, dan duta besar AS menyebut persidangan itu sebagai lelucon, sebuah pandangan yang juga dimiliki oleh banyak orang. Pemenjaraan itu pun menghentikan negosiasi dengan Uni Eropa mengenai peningkatan hubungan perdagangan dan politik. Brussels menolak untuk menyelesaikan perjanjian asosiasi pada KTT Uni Eropa-Ukraina Desember di Kiev.

2013: Pemerintah Yanukovich menangguhkan pembicaraan perdagangan dan asosiasi dengan Uni Eropa pada November dan memilih untuk menghidupkan kembali hubungan ekonomi dengan Moskow, yang memicu demonstrasi massal selama berbulan-bulan di Kiev. 

Februari 2014 - Maret 2014: Yanukovych dan para pemimpin oposisi mencapai kesepakatan yang mencakup rencana pemilihan presiden sebelum akhir tahun. Segera setelah itu, Yanukovych melarikan diri ke Rusia. Dia meninggalkan istana yang didekorasi dengan mewah, yang dilihat oleh para pengunjuk rasa sebagai bukti korupsinya. Penjabat presiden dan penjabat perdana menteri Ukraina memperjelas bahwa prioritas utama adalah membawa Ukraina lebih dekat ke Eropa.

Pasukan pro-Rusia, termasuk tentara Rusia yang berseragam Rusia dengan lencana pengenal dihapus—merebut Krimea, semenanjung Ukraina di mana mayoritas penduduknya adalah etnis Rusia. Segera setelah itu, pihak berwenang mengadakan referendum yang disengketakan di mana pemilih Krimea memilih untuk memisahkan diri dan bergabung dengan Rusia.

Brussels menyebut referendum itu "ilegal dan tidak sah," dan Washington berjanji referendum tersebut tidak akan pernah diterima. Rusia mencaplok Krimea pada 21 Maret 2014, meskipun Majelis Umum PBB memberikan suara 100–11 menentang mengakui hasil referendum dan Rusia dikeluarkan dari Kelompok Delapan. Sebulan kemudian, Putin mengakui bahwa tentara Rusia terlibat dalam pencaplokan dan membenarkannya sebagai cara untuk melindungi etnis Rusia yang diduga terancam oleh kekerasan dari Kiev.

Mei 2014: Petro Poroshenko, seorang oligarki pro-Barat, memenangkan mayoritas langsung di putaran pertama pemilihan presiden Ukraina, yang mana mengejutkan banyak orang. Poroshenko berjanji untuk memperbaiki ekonomi dengan menyelaraskan Ukraina dengan Eropa dan membasmi korupsi yang telah membuntuti Ukraina sejak kemerdekaannya. Pemerintahan Presiden AS Barack Obama mengisyaratkan minat untuk membantu Poroshenko memerangi korupsi dan menugaskan Wakil Presiden, Joe Biden, sebagai utusan utamanya untuk Ukraina.

Juli 2014: Sebuah penerbangan Malaysia Airlines dari Amsterdam ke Kuala Lumpur ditembak jatuh oleh rudal darat-ke-udara di atas wilayah Ukraina timur yang dikendalikan oleh pasukan proksi Rusia dan Rusia, yang mengakibatkan kematian 298 orang di dalamnya. Penyelidikan yang dipimpin Belanda kemudian menemukan fakta bahwa Rusia yang harus bertanggung jawab, dengan fakta rudal tersebut telah disediakan oleh brigade tentara Rusia, tetapi Rusia menyangkal bertanggung jawab dan mengelak atas keterlibatan mereka dalam tragedi ini.

2017: Di bawah Presiden Donald J. Trump, Amerika Serikat menyetujui penjualan senjata mematikan ke Ukraina, melampaui bantuan senjata militer tidak mematikan yang diizinkan pemerintahan Obama. Musim panas itu, Trump telah menunjuk Kurt Volker sebagai utusan khusus untuk negosiasi Ukraina. Sebelum itu, Kongres AS menciptakan Ukraine Security Assistance Initiative atau Inisiatif Bantuan Keamanan Ukraina, yang mengizinkan ratusan juta dolar bantuan militer tambahan untuk Ukraina.

2019: The Ecumenical Patriarch of Constantinople atau Patriark Ekumenis Konstantinopel, otoritas terkemuka untuk Kekristenan Ortodoks, mengakui kemerdekaan Gereja Ortodoks Ukraina, yang secara resmi memutuskannya dari Gereja Ortodoks Rusia, yang memiliki hubungan dekat dengan Kremlin dan telah mengawasi gereja Ukraina selama berabad-abad. Rusia menuduh Amerika Serikat mendorong perpecahan untuk melemahkan Moskow, dan juru bicara Kremlin mengeluarkan kembali janji untuk membela "kepentingan Rusia dan penutur bahasa Rusia."

Mantan aktor komika Volodymyr Zelenskiy mengalahkan Poroshenko dalam pemilihan presiden di bulan April dengan janji untuk mengatasi korupsi dan mengakhiri perang di Ukraina timur. Partai Servant of the People memenangkan pemilihan parlemen bulan Juli.

Presiden AS Donald Trump meminta Zelenskiy pada bulan Juli untuk menyelidiki Joe Biden, saingannya dalam pemilihan presiden AS, dan putra Biden, Hunter, mengenai kemungkinan transaksi bisnis di Ukraina. Seruan itu mengarah pada upaya yang gagal untuk memakzulkan Trump.

2020: Ukraina melakukan lockdown pertama mereka untuk mengurangi angka COVID-19. Disusul dengan penunjukan Ukraina sebagai Mitra Peningkatan Peluang NATO atau Enhanced Opportunities Partner di bulan Juni, bergabung dengan Australia, Georgia, Finlandia, Yordania dan Swedia sebagai negara dengan kerja sama yang lebih dalam di sektor misi dan latihan yang dipimpin oleh NATO. Aliansi tersebut menyatakan bahwa status baru tersebut 'tak berasumsi apapun terhadap keputusan soal kenaggotaan NATO.'

September 2020, Zelensky menyetujui Strategi Keamanan Nasional baru Ukraina, yang kemudian menyediakan pengembangan kemitraan khusus dengan NATO yang bertujuan mendatangkan keanggotaan baru. Tahun sebelumnya, pendahulu Zelensky menandatangani amandemen konstitusi yang mengharuskan Ukraina untuk menjadi anggota NATO dan UE.

2021: Zelensky memerintahkan serangkaian tindakan terhadap oligarki, terutama Viktor Medvedchuk, seorang pengusaha, ketua partai politik pro-Rusia terbesar di Ukraina, dan teman dekat Putin. Pemerintah membekukan aset keuangannya selama tiga tahun dan menutup tiga saluran TV pro-Rusia yang dikendalikan Medvedchuk, menuduh bahwa mereka menyiarkan “informasi yang salah.”

Mei 2021, pihak berwenang mengajukan tuduhan pengkhianatan terhadap Medvedchuk, mengklaim bahwa ia mentransfer lisensi produksi minyak dan gas di Krimea ke pihak berwenang Rusia. Zelensky mengatakan langkah-langkah itu diperlukan untuk membela negara, sementara Putin mengecamnya karena dimotivasi oleh bias anti-Rusia.

Pejabat dari Ukraina dan negara-negara anggota Uni Eropa memperingatkan tentang penempatan Rusia yang baru-baru ini di dekat daerah perbatasan Ukraina dan di Krimea. Rusia menambahkan hingga lebih dari 100 ribu tentara, bersama dengan tank, peluncur roket dan persenjataan lainnya, para analis menyebutnya sebagai penumpukan pasukan terbesar sejak pencaplokan Krimea oleh Rusia pada 2014.

Biden, yang sekarang presiden AS, dan Putin menyetujui pertemuan puncak Juni untuk membahas berbagai masalah kontroversial, termasuk Ukraina, dan meluncurkan dialog tentang stabilitas strategis dan keamanan siber. Bulan berikutnya, Putin menerbitkan sebuah artikel berjudul “On the Historical Unity of Russians and Ukrainians,”  di mana ia mempertanyakan legitimasi perbatasan Ukraina, menegaskan bahwa Rusia dan Ukraina adalah “satu orang,” dan menyalahkan runtuhnya hubungan bilateral pada plot asing dan konspirasi anti-Rusia.

September 2021: Perusahaan energi Rusia, Gazprom menyelesaikan pembangunan Nord Stream 2, sebuah pipa yang akan mengirimkan gas alam di bawah Laut Baltik ke Jerman dan dapat memotong sumber pendapatan utama bagi Ukraina, negara transit saat ini. Para pemimpin di Kiev memprotes bahwa Moskow akan menggunakan pipa, yang dapat melipatgandakan pengiriman gas ke seluruh Eropa, sebagai senjata geopolitik.

Pemerintahan Biden menentang pipa itu tetapi setuju untuk menunda sanksi dan mencapai kesepakatan dengan Jerman untuk mendanai proyek energi alternatif untuk Ukraina. Di tengah penumpukan militer Rusia di dekat Ukraina, Jerman mengatakan sebuah perusahaan yang berbasis di Jerman yang terlibat dalam proyek tersebut harus mengambil langkah-langkah administratif sebelum gas dapat mengalir, sebuah proses yang bisa memakan waktu hingga pertengahan 2022.

Desember 2021 - Januari 2022: Ketika Rusia terus memobilisasi puluhan ribu tentara di sepanjang perbatasan dengan Ukraina, pemerintah Putin menuntut serangkaian jaminan keamanan dari Amerika Serikat dan NATO. Ini termasuk rancangan perjanjian yang menyerukan pembatasan ketat pada kegiatan politik dan militer AS dan NATO, terutama larangan ekspansi NATO. Pemerintahan Biden memberikan tanggapan tertulis pada bulan Januari; sedikit rincian yang dipublikasikan, tetapi menolak desakan Rusia bahwa Ukraina tidak pernah diterima ke dalam NATO dan mengusulkan parameter baru untuk keamanan di wilayah tersebut.

Februari 2022: Putin mengerahkan pasukan Rusia ke wilayah separatis Ukraina di Luhansk dan Donetsk setelah Kremlin mengakui mereka sebagai independen. Tindakan militer tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa Rusia akan mencoba untuk melakukan kontrol penuh atas wilayah, yang sebagian diperintah oleh Ukraina, dan menggunakan langkah itu sebagai dalih untuk invasi yang lebih luas ke negara itu. Dalam pidatonya di Rusia, Putin mengatakan pemerintah di Kiev adalah "rezim boneka" yang dijalankan oleh kekuatan asing dan NATO mengabaikan tuntutan keamanan Moskow. Menanggapi langkah Rusia, Jerman mengumumkan penangguhan pipa Nord Stream 2, sementara Amerika Serikat, UE, dan Inggris menjanjikan sanksi keuangan tambahan terhadap entitas Rusia.

Putin 'mengemas' intervensinya sebagai misi untuk "demiliterisasi" dan "de-Nazifikasi" negara itu dan melindungi penduduknya yang berbahasa Rusia di timur dari genosida. Putin memperingatkan negara-negara luar untuk tidak campur tangan, mengancam mereka dengan “konsekuensi yang belum pernah Anda hadapi dalam sejarah Anda.” Invasi tersebut menarik kecaman internasional yang luas, termasuk dari Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Washington dan Brussel menjanjikan sanksi "berat" terhadap Rusia. Namun, Biden mengesampingkan keterlibatan pasukan AS di Ukraina.