Selandia Baru: Ada Pelanggaran HAM Berat di Xinjiang

06 Mei 2021, 17:10 WIB

Ilustrasi bendera Selandia Baru. (Unsplash.com/Liam Shaw)

Wellington, IDN Times - Parlemen Selandia Baru sepakat mengatakan bahwa warga Uighur di wilayah Xinjiang, China, sedang mengalami pelanggaran hak asasi manusia berat. Mosi tersebut dibawa oleh partai sayap kanan ACT dalam rapat pada Rabu kemarin (5/5/2021).

ACT, yang cuma mendapat 10 kursi, pada rancangan awal mosi sempat menyelipkan kata "genosida." Tetapi kata tersebut harus dihilangkan agar disetujui oleh Partai Buruh yang menjadi mayoritas.

"Hati nurani kami menuntut bahwa jika kami yakin ada genosida, kami harus mengatakannya," ujar Wakil Deputi Partai ACT, Brooke van Velden, seperti dikutip dari Reuters.

1. Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Nanaia Mahuta, menyebut pemerintah punya alasan enggan menggunakan kata "genosida"

Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Nanaia Mahuta, sedang berbicara dalam sebuah acara kenegaraan pada 9 Juli 2020. (Facebook.com/Nanaia Mahuta MP - Hauraki-Waikato)

Nanaia Mahuta selaku Menteri Luar Negeri Selandia Baru menyebut pemerintah punya alasan kuat tidak menyisipkan "genosida." Kata tersebut tak bisa sembarangan dipakai lantaran perlu ada penyelidikan mendalam terlebih dahulu.

“Ini bukan karena kurangnya perhatian. Genosida adalah kejahatan internasional yang paling parah dan keputusan hukum formal hanya boleh dicapai setelah penilaian yang ketat atas dasar hukum internasional," ujar Mahuta seperti dilansir euronews.

Meski begitu, pemerintah Selandia Baru disebut Mahuta tetap menyerukan agar Beijing segera memberi "akses penting dan tak terbatas" bagi utusan PBB dan pengamat independen dari lembaga internasional ke Xinjiang. Ini dilakukan untuk memastikan situasi seperti apa yang sedang dialami oleh etnis minoritas Uighur.

2. Kedutaan Besar China di Wellington menyebut mosi ini bisa mencederai hubungan antara kedua negara

Duta Besar China untuk Selandia Baru, Wu Xi, sedang memberi keterangan pers pada Februari 2020. (Facebook.com/Embassy of the People's Republic of China in New Zealand)

Merespons mosi dari parlemen, Kedutaan Besar China di Wellington mengutarakan rasa "tidak puas dan penentangan yang kuat." Mereka turut menyebut langkah ini sangat mengganggu urusan dalam negeri China, bertentangan dengan hukum internasional dan norma dasar yang mengatur hubungan internasional.

"Menggunakan masalah terkait Xinjiang untuk menekan China adalah hal sia-sia dan hanya akan merusak rasa saling percaya antara kedua belah pihak," demikian pernyataan Kedutaan Besar China pada Rabu kemarin (5/5/2019).

Mereka mendesak agar pemerintahan pimpinan Perdana Menteri Jacinda Ardern tersebut agar menjunjung tinggi hubungan China-Selandia Baru lewat tindakan nyata. Parlemen Negeri Kiwi juga diminta memperkuat kerja sama kedua negara dan bukan sebaliknya.

3. Senat Australia sempat berusaha membahas "persekusi yang dialami etnis Uighur" namun gagal lolos masuk agenda

Pemandangan Gedung Parlemen Australia yang berada di kota Canberra. (Facebook.com/Visit Australian Parliament House)

Sebelumnya, dua negara barat sudah secara terang-terangan menyatakan telah terjadi "pemusnahan etnis Uighur secara sistematis" di Xinjiang. Mereka antara lain Amerika Serikat --lewat Menteri Luar Negeri era Donald Trump, Mike Pompeo-- dan Kanada selaku negara kedua pada 22 Februari silam.

Hal serupa juga pernah coba ditempuh senat Australia, tetangga Selandia Baru, pada pertengahan Maret silam. Tetapi proposal yang meminta pemerintah China menghentikan "tindak persekusi kepada etnis Uighur" gagal dibahas secara formal. Ini terjadi lantaran hanya mendapat 12 suara setuju berbanding 33 yang bersikap menentang.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.