Sempat Ditahan Selama 21 Jam, CEO Rappler Maria Ressa Akhirnya Bebas

Dalam keterangannya kepada media pada siang tadi waktu setempat, Maria menyebut ini merupakan kali keenam ia harus membayar uang jaminan supaya tidak dibui. Di antara enam proses penjaminan yang harus ia bayar, penahanan terakhir lah yang dibayar dengan harga paling mahal. 

"Ini merupakan kali keenam saya membayar uang jaminan dalam waktu dua bulan. Uang jaminan kali ini hanya untuk satu tuduhan dan nilainya 100 ribu Peso (atau setara Rp27 juta). Ini merupakan nominal uang jaminan terbesar yang pernah saya bayarkan," kata Maria dalam video yang direkam oleh Rappler pada siang tadi. 

Ia pun mengaku baru kali pertama menjalani proses penahanan. Begitu ia dibebaskan, Maria langsung kembali ke kantor Rappler. Tiba di ruang redaksi, seluruh kru Rappler menyambutnya dengan tepuk tangan meriah. 

Maria juga menggaris bawahi dua poin penting begitu ia keluar dari tahanan. Pertama, penyalahgunaan kekuasaan dan kedua, menggunakan hukum sebagai senjata bagi pihak lain. 

"Apa yang kini kita saksikan adalah kematian oleh ribuan tusukan ke sistem demokrasi kita," kata Maria dengan ekspresi emosional seperti dikutip dari laman Al Jazeera edisi Kamis (14/2). 

Menurut pemimpin redaksi berusia 55 tahun itu, kelompok pembela HAM dan kebebasan pers telah ditahan di bawah kepemimpinan rezim Presiden Rodrigo Duterte sebagai bentuk intimidasi. Tujuannya apalagi kalau bukan untuk membungkam dan tidak lagi mengkritik kebijakan Duterte yang banyak dinilai telah melanggar HAM. 

Sementara, juru bicara Presiden Rodrigo Duterte, Salvador Panelo membantah dengan tegas tudingan adanya upaya kriminalisasi terhadap Maria dan media yang ia pimpin, Rappler. Salvador bahkan menyebut pemerintahan saat ini justru mendorong untuk memberikan masukan dan kritik. 

"Ibu Ressa sebagai seorang praktisi media dan pejabat tinggi di media yang kerap mengkritik kebijakan pemerintahan saat ini sama sekali tidak terkait atau menyebabkan ia berada dalam situasi saat ini," ujar Salvador seperti dikutip dari laman Al Jazeera. 

Ia menambahkan proses penahanan Maria oleh petugas NBI sama sekali tidak terkait dengan kebebasan berekspresi atau kritis terhadap pemerintahan Duterte. 

Penahanan Maria sempat diproses oleh banyak pihak. Salah satunya Komisi HAM Antar-Pemerintah ASEAN (AICHR) Yuyun Wahyuningrum.

Dia menyatakan ketidaksetujuan dan keprihatinan atas penangkapan Maria Ressa, pemimpin redaksi Rappler--situs berita yang kritis terhadap pemerintah Filipina.

"Tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal 23 Deklarasi HAM ASEAN yang menjamin kebebasan bependapat dan berekspresi," ujar Yuyun Wahyuningrum saat dihubungi Antara di Jakarta, Rabu malam.

Filipina adalah salah satu yang menandatangani Deklarasi HAM ASEAN. Saat itu, Presiden Filipina Benigno S. Aquino III menandatangani deklarasi tersebut. Dengan demikian, lanjut Yuyun, penangkapan Maria Ressa melanggar komitmen yang disepakati sendiri oleh Filipina.

Sementara, Ketua Umum Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Uni Lubis menyesalkan tindakan kriminalisasi atas Maria Ressa. Dalam keterangan tertulisnya pada siang ini, mereka menyatakan tindakan aparat hukum menggunakan artikel jurnalistik yang dipublikasikan tahun 2012 menunjukkan sikap otoriter kekuasaan terhadap media yang dianggap kritis terhadap pemerintah.

"Journalism is not a crime. Negara yang menjunjung tinggi demokrasi tidak memberangus kemerdekaan pers," kata Uni.

Kasus yang menyebabkan Maria ditahan bermula dari laporan seorang pengusaha bernama Wilfredo Keng. Nama pengusaha itu pernah ditulis oleh Rappler sebagai pemilik mobil SUV yang digunakan oleh mantan Hakim Konstitusi selama proses sidang dakwaan. 

Laman Rappler edisi Rabu kemarin menulis yang dikeluhkan Wilfredo bukan soal laporan bahwa ia disebut sebagai pemilik sesungguhnya dari mobil SUV, tapi mengenai informasi latar belakang, bahwa ia pernah diduga terkait dengan kasus perdagangan narkoba dan perdagangan manusia. Informasi itu diperoleh dari laporan badan intelijen. 

Mari menjelaskan sebelum artikel itu tayang, mereka sudah melakukan konfirmasi kepada badan intelijen. Wilfredo pun sudah diberikan kesempatan untuk memberikan komentar. 

"Kami sudah melakukan pengecekan (sebelum artikel itu terbit). Bahkan, kasus soal pencemaran nama baik itu sempat ditangguhkan oleh NBI sebelum akhirnya diproses kembali oleh Departemen Kehakiman," kata Maria dalam wawancarannya di kantor Rappler pada hari ini. 

Lalu, apa pesan yang ingin ia sampaikan kepada pemerintahan Duterte? Ia mengaku bukan korban dari rezim pemerintahan Duterte. 

"Saya akan memastikan pemerintah bertanggung jawab atas setiap keputusan yang mereka buat. Perbuatan jauh lebih kuat dari sekedar kata-kata. Kami jurnalis. Dan kami mengerjakan hal yang menjadi pekerjaan kami," tuturnya lagi.