Polisi menghentikan kendaraan dan memeriksa dokumen mereka pada hari ke-21 lockdown secara nasional untuk menghambat penularan virus corona di Kochi, India, pada 25 Maret 2020. ANTARA FOTO/REUTERS/Sivaram V
Lockdown memang tidak semudah hanya berdiam diri di dalam rumah. Masyarakat miskin yang setiap hari menggantungkan hidupnya dari kerja serabutan atau harian, sulit mengerti, mengapa mereka harus mengikuti instruksi pemerintah ketika mereka tidak tahu, apakah besok bisa makan atau anak mereka bisa minum susu.
Human Rights Watch pun ikut bersuara. Dalam sebuah rilis pers, Direktur Asia Selatan Meenakshi Ganguly mengingatkan, pemerintah harus menyeimbangkan antara pengendalian virus corona dengan perlindungan hak asasi manusia. Jika tidak, alih-alih membaik, situasi di India justru akan memburuk.
"Pemerintah India menghadapi tantangan luar biasa untuk melindungi lebih dari satu miliar orang yang tinggal berdesakkan, tapi peningkatan upaya untuk mencegah penyebaran virus corona di India perlu menyertakan perlindungan hak," kata Ganguly.
"Otoritas setempat wajib menyadari bahwa malnutrisi dan penyakit yang tak terawat akan memperburuk masalah, dan wajib memastikan bahwa kelompok paling marjinal tidak menanggung beban tak adil akibat ketiadaan suplai esensial," lanjut Ganguly, merujuk kepada kebutuhan makan, minum dan tempat tinggal.
Mengutip Times of India, pemerintah India baru menggelontorkan dana Rp204 miliar sebagai bagian dari paket stimulus kedua untuk membantu usaha kecil dan menengah bertahan di tengah pandemik COVID-19. Kemudian, sebanyak Rp356 miliar disalurkan untuk bantuan tunai serta pangan kepada masyarakat.