Jakarta, IDN Times - Pemerintah Senegal, pada Selasa (13/2/2024), memblokir layanan internet di tengah demonstrasi akbar imbas penundaan pemilu. Keputusan ini dilangsungkan untuk mencegah merebaknya hoaks dan ujaran kebencian di media sosial.
Belakangan ini, Senegal terus dilanda kerusuhan akibat keputusan sepihak Presiden Macky Sall untuk menunda pemilu yang seharusnya dilangsungkan pada 25 Februari. Sebelumnya, pemerintah setempat juga sudah memblokir akses internet di tengah demonstrasi.
Menteri Komunikasi, Moussa Bocar Thiam, mengungkapkan bahwa layanan internet dari operator seluler dihentikan untuk sementara waktu. Ia menyebut keputusan ini berdasarkan rencana silent march dari kelompok aktivis.
Dilaporkan Africa News, Senegal terus melarang adanya demonstrasi dan long-march di negaranya setelah pengumuman penundaan pemilu.
Sampai saat ini, masih belum diketahui kelanjutan dari aksi silent march yang direncanakan aktivis. Sejumlah tantangan yang dihadapi berupa logistik di tengah larangan dari pemerintah. Pihak aktivis masih akan mengumumkan rencana selanjutnya.
Kantor HAM PBB dan Amnesty International menuding otoritas Senegal melanggar hak fundamental kebebasan berekspresi dan penggunaan kekerasan dalam mengusir demonstran.
Dilansir Reuters, tuduhan ini datang setelah munculnya kabar tewasnya tiga orang dan penangkapan 270 orang di tengah demonstrasi di Dakar dan beberapa kota utama di Senegal pada akhir pekan lalu.
"Di tengah tensi dan laporan munculnya protes selanjutanya adalah hal yang krusial bahwa otoritas Senegal seharusnya tanpa pandang bulu menghormati dan memastikan hak asasi manusia di negaraya," ungkap juru bicara Kantor HAM PBB Elizabeth Throssel.
"Hari ini, penangguhan akses internet seluler dan larangan silent march adalah pelanggaran hak kebebasan berekspresi dan hak untuk mendapatkan informasi," ungkap Kantor Amnesty International Afrika Barat.
Pada Senin (13/2/2024), ECOWAS (Economic Community of West African States) telah mengirimkan misi diplomatik ke Senegal untuk mendiskusikan situasi politik dan mencari solusi menyusul penundaan pemilu.
Misi diplomatik tersebut diwakili oleh juru bicara Parlemen ECOWAS, Sidie Mohamed Tunis, dan beberapa anggota parlemen yang akan bertemu langsung dengan otoritas, politikus, dan perwakilan organisasi masyarakat di Senegal.
Pekan lalu, ECOWAS sudah mengadakan rapat darurat untuk mendiskusikan masalah di kawasan Afrika Barat, termasuk penundaan pemilu di Senegal. Selain itu, ECOWAS juga mengajak Mali, Burkina Faso, dan Niger untuk berpikir ulang sebelum keluar dari blok tersebut.