Sengketa Laut Lebanon-Israel, Hizbullah: Kami Siap Bertindak Keras

Presiden dan perdana menteri Lebanon telah memperingatkan Israel terhadap operasinya di Karish. Hal itu memicu kekhawatiran eskalasi kekerasan atas masalah tersebut.

Hizbullah, yang memiliki persenjataan lengkap menurut beberapa ahli bahkan menyaingi tentara Lebanon, mengatakan bahwa mereka akan bertindak hanya jika pemerintah Lebanon secara resmi menuduh Israel melanggar hak-hak maritim.

"Ketika negara Lebanon mengatakan bahwa Israel menyerang perairan dan minyak kami, maka kami siap untuk melakukan bagian kami dalam hal tekanan, pencegahan, dan penggunaan cara yang tepat, termasuk kekuatan," kata Qassem.

"Masalah ini membutuhkan keputusan tegas dari negara Lebanon," tambahnya, seraya mengatakan bahwa Hizbullah mendesak pemerintah untuk bergegas, menetapkan tenggat waktu untuk hal tersebut.

Qassem mengatakan, kelompok yang didukung Iran tersebut akan bertindak tidak peduli tanggapan yang diperolehnya, bahkan jika hal itu dapat menyebabkan konflik yang lebih luas.

Lebanon berencana seorang mediator Amerika Serikat (AS) ke Beirut untuk melanjutkan negosiasi tidak langsung dengan Israel, mengenai batas-batas laut yang disengketakan. Negosiasi tersebut telah terhenti sejak tahun lalu.

Israel mengatakan bahwa perselisihan itu adalah masalah sipil yang harus diselesaikan secara diplomatik dengan mediasi AS. Negara tersebut menolak tuduhan Lebanon yang disebutnya sangat jauh dari kenyataan.

Lebanon juga akan menghubungi negara-negara besar lainnya dan PBB untuk menegaskan posisinya. Negara itu membenarkan bahwa setiap pengeboran atau eksplorasi Israel di daerah yang disengketakan akan menjadi provokasi dan tindakan agresi, yang mengancam perdamaian dan keamanan.

Beirut berharap untuk mencapai kesepakatan yang kemudian dapat membantu membuka cadangan gas yang berharga, untuk meringankan krisis keuangan terburuknya. Pada akhir Mei, kabinet Lebanon meloloskan road map untuk pemulihan ekonomi yang telah lama ditunggu-tunggu, meskipun ada keberatan dari para menteri Hizbullah.

Qassem mengisyaratkan bahwa rencana baru harus dinegosiasikan sejak pemilihan parlemen Lebanon bulan lalu. Hizbullah dan sekutunya kehilangan mayoritas parlemen dalam pemungutan suara, tetapi tetap memegang kendali atas peran ketua parlemen dan wakil ketua.

“Langkah terpenting yang harus kita ambil sesegera mungkin adalah membentuk pemerintahan, karena negara tanpa pemerintahan akan runtuh menuju situasi yang lebih buruk lagi,” katanya.

Qassem mengatakan prioritas berikutnya adalah fokus pada pemulihan keuangan. Sementara Hizbullah menyatakan skeptisisme tentang perjanjian bantuan awal Lebanon dengan Dana Moneter Internasional (IMF). Ia mengatakan kesepakatan seperti itu adalah "jembatan yang diperlukan" untuk mengakses pendanaan lain.