Sesumbar Joe Biden Amerika Tak Bisa Dikalahkan Tiongkok

26 Mar 2021, 19:14 WIB

Xi Jinping dan Joe Biden (Instagram.com/chinaxinhuanews/facebook.com/Joe Biden)

Jakarta, IDN Times - Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, menegaskan Tiongkok tidak akan mampu mengalahkan Negeri Paman Sam untuk menjadi negara yang paling kuat di dunia. Biden berjanji, rancangan skema investasi terbaru akan memperlebar jarak AS dengan Tiongkok, yang saat ini menjadi dua kekuatan ekonomi terbesar dunia.

"China memiliki tujuan untuk menjadi negara terkemuka, terkaya, dan paling kuat di dunia. Itu tidak akan terjadi dalam pengawasan saya, karena AS akan terus tumbuh," kata Biden pada konferensi pers pertamanya di Gedung Putih, Kamis (25/3/2021), dilansir Rappler.

Di hadapan awak media, Biden meyakini demokrasi adalah masa depan dunia. Oleh sebab itu, Tiongkok dianggap tidak akan berkembang karena masih percaya dengan otokrasi. Pernyataan itu merupakan refleksi dari pengalaman Biden ketika berbincang dengan Presiden Tiongkok, Xi Jinping, saat menjadi pendamping dari Presiden Barrack Obama.

Terkait otokrasi, Presiden AS ke-46 itu menyejajarkan Xi dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. "Dia seperti Putin, yang berpikir otokrasi merupakan gelombang masa depan, dan demokrasi tidak dapat berfungsi di dunia yang selalu kompleks," ujarnya.

1. Tiongkok membantah tuduhan Biden

Situasi sebuah sekolah di Provinsi Xinjiang, Tiongkok, 11 Juli 2019. (IDN Times/Uni Lubis)

Kepada CNN, Duta Besar Tiongkok untuk AS, Cui Tiankai, membantah segala tuduhan Biden. Menurut Tiankai, tujuan utama Tiongkok adalah menyejahterakan seluruh rakyatnya.

"Tujuan kami memenuhi aspirasi yang berkembang dari rakyat China untuk kehidupan lebih baik. Bukan untuk bersaing atau menggantikan negara lain. Ini tidak pernah menjadi strategi nasional kami," papar dia.

Tiankai menambahkan, memecah dunia bukanlah solusi yang akan membantu memberantas virus corona, kemiskinan, atau mengatasi perubahan iklim.

"Kami tidak berpikir ada upaya untuk membagi dunia menjadi kubu berbeda, atau bahkan membangun blok militer yang konfrontatif. Kami tidak berpikir pendekatan semacam ini adalah solusi," ujar Tiankai.

2. Biden ingin Tiongkok mematuhi hukum internasional

Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat menandatangani perintah eksekutif pada Minggu (7/2/2021). (Facebook.com/President Joe Biden)

Pasangan dari Kamala Harris itu menggarisbawahi, AS sejatinya tidak ingin berkonfrontasi dengan salah satu kekuatan terbesar di Asia. Namun, Biden akan berupaya untuk menekan Tiongkok agar mereka mematuhi norma dan hukum internasional.

Biden mengatakan, dia akan bekerja dengan sekutu AS untuk meminta pertanggungjawaban Tiongkok atas tindakannya di Taiwan, Hong Kong, Laut Tiongkok Selatan, dan perlakuannya terhadap etnis minoritas Uighur.

Politikus Demokrat itu juga sempat menyinggung percakapan berdurasi dua jam dengan Xi beberapa hari setelah menjabat. "Selama Anda dan negara Anda terus secara terang-terangan melanggar hak asasi manusia, kami tak akan henti-hentinya menarik perhatian dunia, dan membuatnya menjadi jelas, jelaskan apa yang terjadi. Dan dia mengerti itu. "

Menanggapi Biden, Tiankai mengklarifikasi bila Tiongkok tidak mendiskriminasi etnis Uighur di Xinjiang. "Biar saya jelaskan. China tidak melakukan hal-hal ini (melanggar hak asasi manusia)."

3. Visi Biden memajukan AS

Presiden AS Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Haris (Twitter.com/JoeBiden)

Dari sudut pandang Biden, banyak kebijakan mantan Presiden Donald Trump dinilai gagal dan merusak kredibilitas AS. "Saat seorang presiden menjauh dari kredibilitas, seperti yang terakhir dilakukan (oleh Trump), (itu) adalah saat kami mulai kehilangan legitimasi di seluruh dunia," katanya.

Biden juga mengungkap proposal infrastruktur senilai multi-triliun dolar pada pekan depan. Dia memastikan AS akan meningkatkan investasi pada bidang teknologi, seperti komputasi kuantum, kecerdasan buatan, dan bioteknologi.

Melalui proposal tersebut, Biden bertujuan untuk mengembalikan investasi AS pada penelitian dan pengembangan teknologi mendekati dua persen dari pendapatan domestik bruto (PDB), sebagaimana dana riset pada 1960, yang saat ini hanya sekitar 0,7 persen.

"Masa depan dimiliki pada siapa saja yang memiliki teknologi, komputasi kuantum, dan berbagai hal, termasuk di bidang medis. Kami akan melakukan investasi nyata," ungkap dia, seraya menyinggung pengeluaran Tiongkok tiga kali lebih besar dari AS namun untuk pembangunan infratsruktur, bukan dana riset.