Setelah Kudeta, Uni Afrika Ancam Beri Sanksi ke Mali

Melansir dari DW, keputusan penangguhan Mali dari UA diumumkan pada malam 1 Juni 2021 oleh Dewan Perdamaian dan Keamanan, yang dituangkan dalam sebuah pernyataan yang menyampaikan bahwa Republik Mali segera dilarang berpartisipasi dalam kegiatan Uni Afrika.

"Sangat prihatin dengan situasi yang berkembang di Mali dan dampak negatifnya terhadap kemajuan yang dicapai sejauh ini dalam proses transisi di negara itu."

Dalam pernyataan yang dirilis UA itu meminta Mali melakukan transisi, pembebasan semua pemangku kepentingan politik, termasuk Presiden sementara Bah Ndaw dan Perdana Menteri sementara Moctar Ouane. yang berada di bawah tahanan rumah, dan agar pihak berwenang menghormati masa transisi 18 bulan yang sebelumnya telah disepakati. Lebih lanjut, UA "mendesak keras militer Mali untuk segera dan tanpa syarat kembali ke barak, dan menahan diri dari campur tangan lebih lanjut dalam proses politik di Mali." 

Blok negara-negara Afrika itu juga menyerukan agar Mali segera menciptakan kondisi yang kondusif dan transparan, sehingga dapat cepat melakukan transisi. Dalam pernyataannya Dewan Perdamaian dan Keamanan UA, menyampaikan jika Mali tidak mematuhi hal tersebut, maka UA "tidak akan ragu untuk memberikan sanksi yang ditargetkan dan tindakan hukuman lainnya terhadap setiap pelaku dari transisi saat ini."

Melansir dari Al Jazeera, dua kali kudeta selama sembilan bulan nembuat ECOWAS, blok negara-negara Afrika Barat yang memiliki 15 anggota ini melakukan pertemuan di ibu kota Ghana, Accra pada 30 Mei 2021, untuk membahas kudeta Mali. Dalam pertemuan itu Goita hadir.

Setelah pertemuan itu Menteri Luar Negeri Ghana Shirley Ayorkor Botchway menyampaikan penangguhan Mali "dari ECOWAS berlaku segera hingga batas waktu akhir Februari 2022", ketika para pemimpin sementara negara itu "seharusnya menyerahkan kepada pemerintah yang dipilih secara demokratis".

Hasil pertemuan itu tidak meminta Goita untuk mundur dari posisi presiden sementara, dia setelah kudeta Agustus 2020, menjabat sebagai wakil presiden dan setelah Ndaw dipaksa mundur dia ditetapkan menjadi presiden pada 28 Mei 2021. ECOWAS meminta agar kepala pemerintahan transisi, wakil presiden, dan perdana menteri dalam keadaan apa pun tidak boleh menjadi kandidat dalam pemilihan presiden yang direncanakan. “Tanggal 27 Februari 2022 yang sudah diumumkan untuk pemilihan presiden harus benar-benar dipertahankan."

Kudeta yang dilakukan militer telah membuat PBB, Uni Eropa, AS, dan Prancis mengutuk perebutan kekuasaan tersebut. Presiden Prancis Emmanuel Macron telah merespon kudeta tersebut, dalam pernyataan yang rilis pada 30 Mei 2021, dia menyampaikan "tidak bisa tinggal di sisi negara di mana tidak ada lagi legitimasi demokrasi atau transisi". Macron memperingatkan bahwa Prancis akan menarik pasukannya dari Mali jika negara itu bergerak menuju “Islamisme radikal” di bawah kepemimpinan Goita. Saat ini di wilayah di bawah Operasi Barkhane, yang mencakup lima negara di Sahel, Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania, dan Niger, terdapat 5.100 pasukan Prancis.

Melansir dari DW, setelah kudeta Agustus 2020, UA juga menangguhkan Mali dan pada saat itu menjatuhkan sanksi, tapi setelah pemerintahan transisi sipil yang dipimpin diumumkan keanggotaan Mali dipulihkan. Sanksi yang dijatuhkan adalah perbatasan untuk aliran keuangan dan perdagangan komersial, tetapi mengizinkan kebutuhan dasar seperti obat-obatan dan bahan bakar untuk tetap masuk. Sanksi itu jelas membuat Mali terpuruk negara itu adalah salah satu negara termiskin di dunia.

Mengutip dari Reuters, kudeta Mali telah membuat negara tetanga dan pihak internasional mengkhawatirkan keamanan di negara tersebut, dengan pemberontakan terbaru di Mali yang bisa membahayakan komitmen untuk mengadakan pemilihan presiden pada Februari 2022, dan merusak pertempuran regional melawan kelompok bersenjata, beberapa di antaranya berbasis di gurun utara Mali.