Setelah Usir 7 Staf, Kini Ethiopia Tahan 16 Pegawai PBB

10 Nov 2021, 13:07 WIB

Dokumentasi - Anggota Pasukan Khusus Amhara kembali ke pangkalan Militer Divisi 5 Mekanis Dansha setelah bertempur melawan Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF), di Danasha, wilayah Amhara dekat perbatasan dengan Tigray, Ethiopia (9/11/2020). ANTARA/REUTERS/Tiksa Negeri/aa. (REUTERS/TIKSA NEGERI)

Jakarta, IDN Times – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan bahwa 16 stafnya telah ditahan di Ibu Kota Ethiopia, Addis Ababa. PBB juga melaporkan bahwa enam staf lainnya telah dibebaskan.

Juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan, PBB bekerja secara efektif untuk memastikan pemerintah Ethiopia menjamin pembebasan staf yang masih dalam tahanan.

“Sejauh yang saya tahu, tidak ada penjelasan yang diberikan kepada kami tentang mengapa anggota staf ini ditahan,” kata dia, Selasa (9/11/2021), sambil menambahkan bahwa pejabat keamanan PBB telah mengunjungi staf yang ditahan dan semua warga Ethiopia yang bekerja untuk berbagai badan PBB, demikian dikutip dari Al Jazeera.

Tidak ada komentar langsung dari pemerintah Ethiopia terkait penahanan tersebut.

1. Staf PBB ditangkap di bawah situasi darurat nasional

Lambang PBB di Markas Besar PBB, New York. (Instagram.com/unitednations)

Ketegangan Ethiopia dengan PBB terjadi sejak Addis Ababa memerangi pemberontak Tigray. PBB mengkritik pendekatan Ethiopia yang mendorong ratusan ribu orang ke dalam kondisi kelaparan.

Pada akhir September, Ethiopia bahkan mengusir tujuh pejabat senior PBB karena dituding campur tangan dalam urusan internalnya.

Juru Bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Ned Price menyebut, penahanan staf PBB sebagai tindakan yang mengkhawatirkan.

"Kami dengan jelas mengutuk pengusiran pejabat PBB sebelumnya dari Ethiopia, dan kami juga akan mengutuk penangkapan anggota staf PBB berdasarkan etnis," kata Price kepada wartawan, Selasa.

Berdasarkan keterangan koresponden Al Jazeera untuk Ethiopia, Mohammaed Adow, penangkapan staf PBB tidak lepas dari keadaan darurat nasional yang telah diterapkan sejak beberapa bulan lalu.

“Mereka adalah staf lokal yang ditangkap dalam operasi keamanan di Addis Ababa. Operasi keamanan dimulai setelah keadaan darurat diumumkan oleh kabinet Ethiopia. Banyak orang telah ditangkap di seluruh ibu kota, termasuk para pekerja PBB,” beber dia.

2. Pemerintah umumkan darurat nasional untuk hadapi pemberontak Tigray

Ilustrasi pasukan militer Tigray. (Twitter.com/SudanMotion)

Di bawah kondisi darurat nasional, pengacara etnis Tigrayan mengecam pemerintah karena menahan siapa saja yang dicurigai mendukung pemberontak tanpa surat perintah. Di sisi lain, pihak berwenang Ethiopia berdalih bahwa mereka hanya menargetkan pendukung pemberontak Tigray.

“Pelecehan dan penahanan pasukan keamanan pemerintah Ethiopia atas dasar etnis sama sekali tidak dapat diterima,” tutur Price.

Perdana Menteri Abiy Ahmed mengirim pasukan ke Tigray pada November 2020 untuk menggulingkan Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF), mantan partai penguasa regional yang mendominasi politik nasional sebelum Abiy berkuasa pada 2018.

TPLF dan sekutunya, Tentara Pembebasan Oromo (OLA) mengklaim telah merebut sejumlah kota. Mereka berjanji untuk segera menaklukkan Addis Ababa.

Hal yang menarik adalah pemerintah menyebut klaim kelompok pemberontak sebagai ungkapan berlebihan. Tetapi, di sisi lain, mereka meminta warga Addis Ababa untuk bersiap mempertahankan negara dari pemberontak.

Washington berharap semua pihak menahan diri agar ketegangan saat ini tidak bergulir menjadi perang sipil.

“Kami menyerukan semua pihak untuk menghentikan kegiatan seperti itu dan menghormati hak asasi manusia dan supremasi hukum,” ujar Price.

3. PBB khawatir konflik memperburuk situasi kemanusiaan di Ethiopia

Pengungsi Ethiopia yang melarikan diri dari perseteruan yang sedang terjadi di daerah Tigray, menunggu untuk mendapatkan makanan di kamp Um-Rakoba, di perbatasan Sudan-Ethiopia, di negara bagian Al-Qadarif, Sudan, Senin (23/11/2020). ANTARA FOTO/REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah/foc/cfo/aa.

Koordinator bantuan darurat PBB, Martin Griffiths, menyerukan perdamaian setelah mengunjungi ibu kota regional Tigray pekan lalu. Kala itu ia juga bertemu dengan pemimpin TPLF.

“Saya memohon semua pihak untuk mengindahkan seruan Sekjen PBB untuk segera mengakhiri permusuhan tanpa prasyarat,” kata Griffiths.

Kekhawatiran PBB saat ini adalah konflik menghambat distribusi bantuan kemanusiaan. Pasalnya, aksi pembajakan dan penghalangan terhadap distribusi bantuan kemanusiaan mulai terjadi di Ethiopia.

Beberapa negara telah mendesak warganya untuk meninggalkan Ethiopia. Kedutaan AS juga memerintahkan staf yang tidak esensial untuk pergi dan PBB telah menangguhkan misi yang tidak penting di Addis Ababa.

Inggris turut menyarankan warganya untuk meninggalkan Ethiopia, dengan alasan situasi keamanan yang memburuk.