Jakarta, IDN Times - Perdana Menteri Ethiopia, Abiy Ahmed, pada Selasa (14/6/2022) mengumumkan bahwa pemerintah telah membentuk komite yang bertugas melakukan pembicaraan damai dengan Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF).
Pembentukan komite ini menjadi langkah penting menuju negosiasi perdamaian, setelah pertempuran yang berlangsung hampir dua tahun dan menghilangkan dugaan adanya diskusi rahasia pemerintah Ethiopia dengan TPLF.
Melansir Reuters, komite ini akan dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri Demeke Mekonnen, dan akan diberi waktu 10 hingga 15 hari untuk memutuskan rincian negosiasi yang akan dibahas dengan pihak Tigray.
Merespons komite yang dibentuk pemerintah, Ketua TPLF Debretsion Gebremichael menyampaikan bahwa pihaknya siap untuk melakukan negosiasi perdamaian, dan akan mengirim perwakilan untuk melakukan pembicaraan.
Gebremichael menegaskan bahwa pihaknya hanya akan melakukan negosiasi yang kredibel, tidak memihak, dan berprinsip. Semua kesepakatan rahasia atau menawar prinsip-prinsip dengan bujukan materi akan ditolak.
Desalegn Chane, seorang anggota parlemen Ethiopia, menyampaikan negosiasi ini harus melibatkan pasukan Amhara dan pasukan negara tetangga, Eritrea, yang ikut bertempur membantu militer Ethiopia.
Pembahasan perdamaian kemungkinan akan mengalami perselisihan mengenai wilayah Tigray barat, yang diperebutkan oleh Amhara dan TPLF. Gettachew Reda, juru bicara TPLF, dalam pernyataannya pekan lalu membantah klaim bahwa TPLF tidak lagi mengklaim wilayah Tigray barat, dikutip dari VOA News.
Melansir Africa News, konflik yang melibatkan TPLF dan pasukan Ethiopia ini meletus pada November 2020, setelah pemerintah mengirim pasukannya ke Tigray untuk menggulingkan TPLF, yang dikerahkan sebagai tanggapan atas serangan TPLF terhadap kamp militer.
Pertempuran yang bermula di Tigray ini meluas hingga ke wilayah Afar dan Amhara. Pasukan Eritrea dan Ethiopia telah menarik diri dari sebagian besar Tigray. Pemerintah Abiy telah mengumumkan gencatan senjata sepihak pada Maret lalu, yang membuka jalan bagi bantuan kemanusiaan untuk masuk ke wilayah Tigray.
Konflik ini telah menyebabkan ratusan ribu orang tewas, memaksa 2 juta orang mengungsi, dan membuat lebih dari sembilan juta orang membutuhkan bantuan makanan untuk hidup.
Ketegangan antara TPLF dengan pemerintah Ethiopia mulai terjadi setelah penunjukan Abiy pada 2018, yang membuat kekuasaan TPLF berkurang, yang hanya menjadi di Tigray. TPLF telah mendominasi politik nasional selama hampir tiga dekade.
Penyelidikan yang dilakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa atas pelanggaran kemanusiaan dalam pertikaian di Ethiopia menemukan bahwa semua pihak yang terlibat konflik telah melakukan pelanggaran.
Laporan mengenai adanya pelanggaran, termasuk pembantaian dan pemerkosaan terhadap warga sipil di Amhara dan Afar yang telah dirilis, tapi untuk di Tigray belum dilaporkan.
Pemerintah Ethiopia menanggapi dengan menyebut laporan pelanggaran kemanusian itu telah dibesar-besarkan.
Adanya laporan tentang pembunuhan massal terhadap warga sipil, kekerasan seksual, dan tuduhan pembersihan etnis membuat Ethiopia ditangguhkan dari perjanjian perdagangan besar, yang memberi akses preferensial ke pasar AS. Penangguhan itu menurut pemerintah Ethiopia dapat merugikan sekitar satu juta pekerja.