Siapa Hassan Diab? PM Lebanon yang Memilih Mundur Usai Ledakan Hebat

11 Agu 2020, 15:20 WIB

Hassan Diab yang memilih mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri Lebanon (Potongan video Academy for Cultural Diplomacy)

Jakarta, IDN Times - Di tengah krisis yang semakin membelit Lebanon setelah terjadi ledakan yang dipicu ribuan ton amonium nitrat, Perdana Menteri Hassan Diab memutuskan mundur dari kursi jabatannya, Senin malam, 10 Agustus 2020.

Dalam pernyataannya yang disiarkan secara luas di stasiun televisi nasional, Hassan menyebut, korupsi yang telah mengakar di Lebanon sebagai hambatan terbesarnya untuk melakukan reformasi di negara tersebut.

"Korupsi di Lebanon jauh lebih besar dari negara itu sendiri dan menjadi sebuah tembok yang sangat tebal serta berduri, yang akan memisahkan kita dari perubahan. Tembok yang dibentengi oleh sebuah kelas yang rela menggunakan berbagai cara kotor untuk memperoleh keuntungan," ungkap Hassan yang dikutip dari stasiun berita BBC, Selasa (11/8/2020).

Salah satu contoh perilaku koruptif yang terjadi di Lebanon tercermin dari ledakan dahsyat yang menghantam Beirut pada 4 Agustus 2020. Ledakan itu diduga kuat dipicu oleh 2.750 ton amonium nitrat yang disimpan di sebuah gudang di dekat pelabuhan.

Berdasarkan dokumen yang diperoleh stasiun berita Al Jazeera, otoritas di pelabuhan telah bolak-balik mengirim surat kepada pemerintah dan meminta petunjuk apa yang harus mereka lakukan dengan zat yang bisa meledak itu. Namun, surat tersebut tidak direspons.

"Mereka semua tahu bahwa kita (pemerintah) membawa ancaman besar bagi rakyat, tapi tak melakukan apapun," kata dia lagi.

Hassan diketahui belum lama memimpin Lebanon. Ia terpilih pada Desember 2019 lalu dan menggantikan Saad Hariri yang mundur pada Oktober 2019.

Bagaimana perjalanan karier Hassan yang sebelumnya adalah akademisi, hingga bisa terpilih jadi kepala pemerintahan di Lebanon?

1. Hassan Diab seorang teknokrat yang ditunjuk menjadi menteri pendidikan

Hassan Diab mengumumkan pengunduran diri sebagai Perdana Menteri Lebanon (Tangkapan layar dari video BBC)

Hassan Diab adalah seorang akademisi sebelum ia masuk ke Pemerintahan Lebanon. Ia meraih gelar doktor di bidang teknik komputer dari Universitas Bath, Inggris.

Ia kemudian menjadi pengajar di Fakultas Teknik dan Arsitektur di American University of Beirut sejak 1985. Usianya ketika itu baru 26 tahun. Kemudian, sejak 2006 lalu, Hassan ditunjuk sebagai wakil presiden untuk program eksternal regional (REP) di AUB.

Perdana Menteri Najib Mikati kemudian menunjuk Hassan sebagai menteri pendidikan pada Juni 2011 hingga Februari 2014. Setelah itu, ia kembali ke kampus untuk mengajar di AUB.

Stasiun berita BBC mengutip sebuah biografi yang menyebut, Hassan menjadi satu dari sedikit orang di Lebanon yang bisa menjabat sebagai menteri walaupun tidak ikut bergabung di partai politik. Ia menjadi menteri pendidikan pertama di Lebanon yang memiliki rekam jejak profesional di dunia pendidikan.

2. Hassan Diab dinominasikan menjadi PM oleh faksi Hizbullah di Lebanon

Hassan Diab yang memilih mundur dari posisi Perdana Menteri Lebanon (www.aa.com.tr)

Hassan terpilih menjadi perdana menteri usai dinominasikan oleh dua kelompok berbeda di parlemen, yakni faksi Muslim Syiah terbesar di Lebanon, Hizbullah, dan Gerakan Patriotik Pembebasan Kristen (FPM) yang dipimpin oleh Presiden Michel Aoun. Kedua kelompok itu menjadi pemegang suara mayoritas di parlemen yang diduduki oleh 128 anggota.

Sayangnya, untuk bisa membentuk pemerintahan yang berimbang, Hassan butuh dukungan dari kelompok lainnya yakni Future Movement yang beraliran Muslim Sunni. Kelompok itu dipimpin oleh eks PM Saad Hariri.

Stasiun berita BBC pada 2019 lalu melaporkan, Future Movement tidak menominasikan siapapun untuk menjadi PM. Bahkan, mereka sudah menyampaikan tidak ingin bergabung dalam pemerintahan yang baru. Eks PM Saad sempat ingin menominasikan dirinya untuk kali ketiga menjadi pemimpin, namun belakangan ia memilih mundur.

"Sudah jelas walaupun saya berkomitmen untuk membentuk sebuah pemerintahan dengan orang yang ahli di dalamnya, tetapi posisi lainnya tidak berubah," kata Saad.

Pernyataan Saad itu merujuk kepada tuntutan pimpinan kelompok Hizbullah, Hassan Nasrallah, yang menginginkan di dalam kabinet ada menteri-menteri yang dipilih dari partai politik. Sementara, Saad menginginkan agar kabinet diisi oleh orang-orang independen dan memiliki kualifikasi yang mumpuni.

3. Dunia internasional enggan menolong Lebanon keluar dari krisis ekonomi karena ada Hizbullah

Ilustrasi krisis ekonomi (IDN Times/Arief Rahmat)

Terpilihnya PM Hassan akhir tahun lalu seolah diharapkan bisa meredam tuntutan warga Lebanon yang menginginkan adanya pemerintahan baru. Pemerintahan sebelumnya kerap dikritik penuh dengan korupsi.

Harapan terhadap Hassan termasuk cukup tinggi lantaran ia dinilai termasuk individu yang memiliki integritas. Harian Financial Times melaporkan, Lebanon termasuk salah satu negara yang paling banyak memiliki utang di dunia.

Lembaga pemeringkat telah berulang kali menurunkan peringkat obligasi Lebanon lebih jauh pada 2019. Hal itu disebabkan kekhawatiran mereka akan gagal bayar hingga mencapai angka US$88 miliar.

Mantan PM Saad telah meminta pertolongan dari negara-negara mitranya dan bahkan mengajak IMF untuk berbicara. Tetapi, negara-negara barat sudah kadung frustasi dengan lambatnya kemajuan dari rezim pemerintahan Saad untuk mencairkan paket pinjaman lunak senilai US$11 miliar.

Saad ketika itu berjanji proyek infrastruktur akan rampung sebelum pemilu pada Mei 2018. Namun, kenyataannya proyek itu masih mangkrak. Sementara, negara-negara Teluk dan AS enggan mengulurkan tangan kepada Lebanon, karena di sana ada kelompok Hizbullah yang oleh Washington DC dimasukkan dalam daftar kelompok teroris.