Siapa yang Lebih Baik bagi ASEAN, Trump atau Biden?

Menurut kedua analis, jika Presiden Trump terpilih lagi, dia tidak akan mengubah kebijakan baik secara domestik maupun internasional. 

“Kecuali Biden menang secara telak di mayoritas negara bagian, suara populer maupun suara elektoral, Trump secara legal dapat menantang hasilnya, yang ini memicu ketidakpastian politik  dan berpotensi melahirkan protes dengan kekerasan selama beberapa bulan. Kekacauan politik akan merusak citra AS di dunia dan menguatkan narasi bahwa kekuatan AS sebagai negara adidaya menurun.”

Menurut analis, “Jika Biden mengambilalih kekuasaan pada Januari 2021, pemerintahannya akan lebih bisa diprediksi dan lebih konsisten ketimbang Trump, dengan lebih sedikit pengunduran diri di pejabat tingkat tinggi dan lebih sedikit posisi yang kosong. Begitu pun, Biden tetap akan menghadapi tantangan besar, termasuk bagaimana mengendalikan pandemik COVID-19, dan krisis ekonomi yang terburuk sejak Depresi Besar tahun 1930.”

Selanjutnya, “Di bawah Biden, kebijakan luar negeri AS tidak akan balik sepenuhnya seperti di era Obama, meskipun administasi Biden mungkin akan memberikan perhatian lebih kepada hubungan AS dengan sekutunya dan organisasi internasional, hal yang tidak dilakukan Trump. Posisi AS yang menarik garis keras berkaitan dengan Tiongkok tidak akan berubah banyak di era Biden. Atmosfer hubungan Tiongkok-AS bisa membaik, sedikit, dan taktik yang digunakan Washington terhadap rivalnya mungkin berubah."

Storey  dan Cook menuliskan, “Masa depan hubungan AS-Tiongkok di bawah Trump atau Biden akan sangat mempengaruhi  lingkungan keamanan di Asia Tenggara anggota ASEAN. Siapa pun yang menang, negara di kawasan ini akan berada di tengah rivalitas kedua negara adidaya, terutama terkait sengketa Laut China Selatan yang tensinya meningkat terus.”

Pekan terakhir sebelum Pemilu, Trump memang mengutus Menteri Luar Negeri Michael Richard “Mike” Pompeo berkunjung ke beberapa negara, termasuk Indonesia dan Vietnam (29-30 Oktober 2020).

Begitu pun, sebagaimana pembukaan artikelnya, Trump sedikit sekali menggelar pertemuan bilateral dengan kepala pemerintahan negara di Asia Tenggara. “Selama 11 bulan, Trump tidak ketemu sama sekali dengan pemimpin dari Asia Tenggara. Sejak Maret 2019, Trump hanya bertemu dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, di bulan September 2019 di New York.”

Selain itu, “meskipun Gedung Putih tidak lagi mempublikasikan catatan telpon antara Presiden dengan pemimpin dunia, nampak bahwa Trump jarang menelpon kepala pemerintahan di Asia Tenggara pula.  Pada bulan April 2020, Trump bicara lewat telpon dengan Presiden Filipina Rodrigo Duterte tentang COVID-19 dan upaya memperkuat kerjasama keamanan AS-Filipina.”

Untungnya, dalam pandangan kedua analis, “ekonomi Asia Tenggara, selama ini tidak menjadi fokus kebijakan ekonomi unilateral pemerintahan Trump. Meskipun, delapan dari 10 ekonomi negara Asia Tenggara mencatatkan surplus ekonomi dengan AS termasuk Vietnam di posisi tertinggi dalam suprlusnya.“

Selain itu, “Tidak seperti Korea Selatan, Kanada dan Meksiko, administrasi Trump belum mundur dari satu-satunya kesepakatan perdagangan bebas AS di Asteng, yaitu antara AS-Singapura. Kecuali Filipina, pemerintahan di Asteng menunjukkan respons negatif berkaitan dengan agenda Trump untuk kesepakatan perdagangan bilateral. Belum ada kelanjutan atas  pembicaraan awal antara AS-Filipina yang dilakukan dua tahun lalu.”

Ekonomi ASEAN terdampak oleh aksi Trump dalam perdagangan dan investasi.  Keputusan Trump menarik diri dari kesepakatan Kemitraan Trans-Pasifik tidak didukung oleh partisipasi dari empat negara Asteng di negosiasi megaproyek regional ini.

“Brunei, Malaysia, Singapura dan Vietnam bertahan dengan kesepakatan sesudah AS menarik diri dari TPP dan malah meneken Kemitraan menyeluruh dan Progresif untuk Trans Pasifik (CPTPP) pada Maret 2018. Lebih dari 2,5 tahun kemudian, Malaysia dan Brunei belum meratifikasi CPTPP.”

Pemerintahan Trump juga membendung pengangkatan hakim baru untuk lembaga naik-banding di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan sikap ini mengganggu proses penyelesaian sengketa dagang. Begitu pun, negara di Asteng tidak sering mengajukan protes lewat mekanisme WTO. Brunei, Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam belum pernah ajukan protes ke WTO, sementara Malaysia dan Singapura pernah masukkan protes, masing-masing satu kali dalam 25 tahun terakhir.

Pemerintahan Trump juga lebih agresif berkaitan dengan kebijakan ekonomi Tiongkok, yang dianggap tidak adil oleh AS. “Tanggapan dari Tiongkok atas sanksi hukuman yang diterapkan Trump akan berdampak kepada ekonomi Asteng.  Dalam laporan soal Asteng yang dibuat ISEAS tahun 2020, nampak bahwa 64 persen yang disurvei berharap bahwa sikap ‘gedor pintu’ yang dilakukan Trump buruk bagi kawasan.”

Di bidang pertahanan, hubungan AS dengan negara Asteng di masa Trump, meningkat.  “Di bawah kebijakan bebas dan terbuka Indo-Pasifik (FOIP), administrasi Trump mempromosikan jejaring regional yang diciptakan dari aliansi bilateral, kemitraan dan kesepakatan multilateral, Pemerintah AS juga mengejar peningkatan penjualan senjata ke kawasan ini seraya membujuk mereka untuk menghentikan pembelian alat pertahanan dari Rusia dan Tiongkok,” demikian Storey dan Cook.

Sejak Trump berkuasa, hubungan pertahanan AS-Thailand dinormalisasi, sementara relasi keamanan dengan Vietnam, Singapura dan Indonesia dikonsolidasikan. “Berkaitan dengan sikap Presiden Duterte yang pro-Tiongkok dan mengarah ke anti-AS, aliansi AS-Filipina dalam suasana yang kurang baik, sungguhpun para pejabat keamanan negara berhasil dalam menjaga hubungan dengan AS. Paling signifikan, pada bulan Juni 2020, administrasi pemerintahan Duterte membekukan keputusan yang dibuat Februari 2020,

Sengketa Laut China Selatan menjadi fokus utama kebijakan Trump di Asteng. “Sejak 2017 pemerintahan AS makin kritis atas kebijakan Tiongkok yang tegas berkaitan dengan  SLCS dan melabeli klaim Beijing dan aktivitas di sana melanggar hukum. Militer AS secara substansial meningkatkan frekuensi kehadiran misinya, di kawasan LCS. Antara Mei 2017 dan Agustus 2020, Angkatan Laut AS melakukan 24 kali Operasi Navigasi Kebebasan (FONOPs) di Pulau Paracel dan Spartly yang masuk wilayah SLCS.  Bandingkan dengan enam kali operasi yang sama selama pemerintahan Obama.”

Kedua peneliti ISEAS juga memaparkan, “Sikap administrasi Trump yang lebih galak terkait LCS, sebenarnya diterima baik di kalangan Asteng, terutama karena itu mendukung kedaulatan wilayah mereka di zona ekonomi eksklusif. Meskipun demikian, ada kekhawatiran bahwa konfrontasi militer AS-Tiongkok di kawasan dapat mendorong krisis yang tidak diinginkan di kawasan.

Dalam survei opini di kalangan elit di regional Asteng, yang digelar pada Januari 2020, Institut ISEAS-Yusof Ishak mendapati bahwa 49,7 persen sedikit saja, atau gak percaya bahwa AS akan, “melakukan hal yang benar”, secara internasional. Sementara, 77 persen percaya bahwa hubungan AS dengan Asteng menurun sejak Trump berkuasa. Sebanyak tiga perlima responden setuju bahwa pergantian kepemimpinan di AS akan menaikkan kepercayaan mereka terhadap AS.

Kalau Trump terpilih lagi, praktis situasinya bakal sama, bahkan bisa memburuk berkaitan dengan rivalitasnya dengan Tiongkok yang main keras selama pandemik COVID-19.

Meskipun program partai politik bukanlah indikasi kongkrit dari kebijakan luar negeri kandidatnya, ilmuwan ISEAS ini menilai bahwa kepemimpinan Biden mungkin akan menjalankan kebijakan luar negeri sebagai berikut:

• AS akan bersikap tegas ke Tiongkok soal  pencurian hak cipta dan spionase siber terhadap industrinya;
• Negara sekutu menjadi tonggak keamanan nasional AS, dan akan diperbaiki dan direvitalisasi untuk menghadapi tantangan baru;
• Nilai-nilai demokrasi akan menjadi jantung kebijakan luar negeri (dan persekusi Rohingya di “Burma” akan dikutuk keras);
• AS akan menganggarkan dana lebih untuk diplomasi dan kesehatan masyarakat, seraya menjaga kekuatan tentaranya. Mengingat pogram parpol terlalu pendek, sulit mendapatkan secara spesifik implikasinya bagi Asteng.

Baik Trump maupun Biden, siapa pun yang menang Pilpres 2020, AS nampaknya akan bersikap sama, bipartisan, terhadap Tiongkok yang dipersepsikan sebagai ancaman terhadap keamanan nasional AS.

Dalam sebuah wawancara di program “60 Minutes” yang ditayangkan stasiun TV CBS, Biden mengatakan, “musuh AS adalah Rusia, Tiongkok adalah pesaing.”

“Kita tidak berharap ada pergeseran sikap besar-besaran terhadap Tiongkok, setidaknya hubungan tidak akan kembali seperti semula (sebelum Trump), yang ini bisa dipandang sebagai kegagalan AS mengubah Tiongkok jadi negara yang lebih demokratis dan mendukung aturan internasional yang berlaku. Jadi, hal-hal yang masalah dalam hubungan AS-Tiongkok, seperti Taiwan, Xinjiang, Hongkong, praktik perdagangan yang tidak adil, operasi membangun pengaruh, spionase dan lainnya, tidak akan ketemu solusinya, dan bisa saja justru memburuk,” tulis Storey dan Cook.

Dalam kampanyenya, Biden berjanji akan mendukung perjanjian multilateral untuk mengembalikan kepemimpinan global AS.  Sebagai pendukung Obama, Biden akan melanjutkan keikutsertaan AS di Kesepakatan Paris untuk perubahan iklim. 

ParisAgreement diketok tahun 2015 sebagai bagian dari perjuangan dunia menurunkan emisi karbon. Trump menarik AS dari kesepakatan itu, sebagaimana sikap dia menarik diri dari mendukung WHO tangani pandemik COVID-19.

Biden mengatakan akan kembali mendukung WHO, “pada hari pertama memimpin.”

Dari sini bisa dilihat bahwa kepemimpinan Biden akan membawa AS lebih mendukung rencana global untuk distribusi yang merata atas vaksin, tidak akan menghalangi pengangkatan hakim di WTO, dan akan bekerjasama lebih erat dengan Uni Eropa, Jepang dan negara lainnya untuk mereformasi WTO dan berbagi kepedulian soal Tiongkok.

Jika Biden menang pilpres 2020, negara di Asteng minimal berharap perubahan dalam tiga hal berkaitan dengan pendekatan dan kebijakan AS.

• Pendekatan yang tidak transaksional dalam hubungan bilateral
• AS diwakili oleh pejabat senior dan makin banyak berpartisipasi di forum yang dipimpin ASEAN termasuk East Asia Summit
• Beberapa negara di kawasan ini berharap  AS bergabung dengan CPTPP, meskipun prospeknya kurang baik.  Merujuk ke platform Partai Demokrat, AS, “tidak akan menegosiasikan kesepakatan dagang yang baru sebelum investasi di daya saing warga AS di dalam negeri.”

Menurut Storey dan Cook, negara di Asteng kurang antusias terhadap pemerintahan Biden jika memberlakukan retorika keras dalam mempromosikan demokrasi dan hak asasi manusia, sebagaimana selalu dijalankan kepemimpinan presiden dari Partai Demokrat.  Apalagi jika Biden mengangkat sosok dengan kepedulian tinggi terhadap HAM sebagai menteri luar negeri.