Sierra Leone Terapkan Jam Malam Usai Diserang Kelompok Bersenjata

Dilansir The Guardian, pemerintah mengatakan penyerang yang mencoba masuk ke gudang senjata di barak tentara utama telah berhasil dipukul mundur, tapi meminta warga untuk tetap berada dalam rumah.

“Masyarakat yakin bahwa pemerintah dan pasukan keamanan negara kita memegang kendali. Untuk memungkinkan pasukan keamanan melanjutkan proses penangkapan para tersangka, jam malam nasional diberlakukan segera di seluruh negeri," kata Menteri Informasi Chernor Bah.

Presiden Julius Maada Bio juga memberikan jaminan bahwa Freetown telah kembali tenang.

“Pada dini hari tadi, terjadi pelanggaran keamanan di barak militer di Wilberforce di Freetown, ketika beberapa orang tak dikenal menyerang gudang senjata militer. Namun, mereka berhasil dihalau oleh pasukan keamanan kami yang gagah berani dan ketenangan pun kembali pulih," katanya.

Bio menuturkan, pemerintah akan selalu melindungi perdamaian dan keamanan negara dari kekuatan yang ingin mengganggu stabilitas dalam demokrasi.

Bah mengatakan bahwa pusat penahanan utama, termasuk Pademba Road Prison juga diserang oleh kelompok bersenjata, yang membuat para narapidana bebas.

“Pasukan keamanan terpaksa mengambil tindakan taktis. Penjara-penjara pun diserbu,” kata Bah, dilansir Reuters. 

Belum jelas berapa banyak tahanan yang keluar dari fasilitas penahanan yang dirancang untuk menahan 324 narapidana. Tetapi, penjara itu menampung lebih dari 2 ribu tahanan pada 2019.

Video yang beredar di media sosial menunjukkan beberapa orang melarikan diri dari area penjara, sementara suara tembakan terdengar.

Sierra Leone berada dalam ketegangan sejak Bio terpilih kembali pada Juni dengan perolehan lebih dari 56 suara, nyaris menghindari pemungutan suara putaran kedua.

Hasil pemilihan itu ditentang oleh oposisi utama dan dipertanyakan oleh mitra internasional, termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Partai oposisi utama Kongres Seluruh Rakyat (APC) mempermasalahkan hasil pemilihan presiden, legislatif dan lokal pada 24 Juni dan memboikot semua tingkat pemerintahan.

APC dan pemerintah menandatangani perjanjian pada Oktober setelah pembicaraan yang dimediasi oleh Uni Afrika dan Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (ECOWAS).

APC kemudian mengakhiri boikotnya dan mulai berpartisipasi dalam pemerintahan, setelah diakhirinya penahanan dan kasus-kasus pengadilan yang menurut mereka bermotif politik.

Pada Agustus 2022, negara itu mengalami protes anti-pemerintah yang berlangsung dengan kekerasan, menyebabkan setidaknya 21 warga sipil dan enam petugas polisi tewas. Negara itu juga pernah mengalami perang saudara dari tahun 1991-2002, menewaskan lebih dari 50 ribu orang dan ratusan orang cacat.