Singapura Hukum Mati Perempuan, Pertama Kali dalam 19 Tahun

Singapura kembali melanjutkan hukuman gantung pada Maret 2022. Jika Djamani dieksekusi sesuai rencana, menurut Transformative Justice Collective (TJC), maka Singapura akan mengeksekusi 15 orang karena pelanggaran narkoba. Rata-rata satu hukuman mati setiap bulannya.

Dilansir Associated Press, siapa pun warga negara dan orang asing yang memperdagangkan lebih dari 500 gram ganja dan 15 gram heroin akan menghadapi hukuman mati di Singapura.

Djamani diketahui terbukti bersalah karena memperdagangkan diamorphine (heroin) sebanyak 30 gram.

Singapura sejauh ini dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki beberapa undang-undang paling keras di dunia. Singapura kerap mendapat kritik internasional dalam beberapa tahun terakhir, khususnya atas eksekusi para tahanan karena pelanggaran narkoba.

Pada Rabu, Singapura menggantung Mohd Aziz bin Hussain, pria Melayu Singapura yang dinyatakan bersalah pada 2018 atas perdagangan heroin sekitar 50 gram.

Menurut The Guardian, pemerintah Singapura mempertahankan hukuman mati sebagai pencegah yang efektif terhadap kejahatan terkait narkoba. Ini juga untuk menjaga keamanan negara yang didukung luas oleh masyarakat.

"Tidak ada bukti bahwa hukuman mati memiliki efek jera yang unik atau berdampak pada penggunaan dan ketersediaan narkoba," kata Chiara Sangiorgio, pakar hukuman mati di Amnesty International.

"Ketika negara-negara di seluruh dunia menghapus hukuman mati dan merangkul reformasi kebijakan narkoba, otoritas Singapura tidak melakukan keduanya," tambahnya.

Saridewi Djamani telah melakukan banding dan mengajukan bukti baru dalam bentuk laporan medis dari dokter Rajesh Jacob. Tujuannya adalah laporan medis itu sebagai bukti bahwa keadaan pikirannya terganggu saat membuat pernyataan di persidangan sebelumnya.

Dilansir media Singapura Wake Up, pada Juni 2022, hakim memutuskan Saridewi menderita ringan hingga sedang selama periode usai penangkapan dan persidangan. Namun itu tidak mengubah bukti yang mempengaruhi temuan atau putusan sebelumnya atas hukuman mati.

PBB dan kelompok hak asasi manusia telah mendesak Singapura menghentikan hukuman mati terkait narkoba.

TJC mencatat hasil wawancara Menteri Hukum Singapura K. Shanmugam, yang mengakui kebijakan keras Singapura tidak mengarah pada penangkapan gembong narkoba.

"Alih-alih mengganggu kartel narkoba, pemerintah Singapura dengan sengaja mempertahankan undang-undang narkoba yang, dalam praktiknya, beroperasi untuk menghukum pengedar dan kurir tingkat rendah, yang biasanya direkrut dari kelompok-kelompok yang terpinggirkan dengan kerentanan yang saling bersinggungan," kata TJC.