Siprus Tangguhkan Permohonan Suaka Pengungsi dari Suriah

Dilansir Reuters, penangguhan pemrosesan permohonan suaka berarti para pencari suaka akan ditempatkan di dua kamp penerimaan yang menawarkan makanan dan tempat tinggal serta pintu keluar yang diatur, tanpa adanya manfaat lain. Pencari suaka yang meninggalkan fasilitas secara otomatis akan kehilangan segala jenis manfaat dan tidak akan diizinkan bekerja.

“Ini adalah tindakan darurat, ini adalah keputusan yang sulit untuk melindungi kepentingan Siprus,” kata Presiden Siprus Nikos Christodoulides kepada wartawan.

Christodoulides dan Presiden Komisi UE Ursula von der Leyen telah membahas kemungkinan menawarkan paket bantuan ekonomi yang diperkuat untuk Lebanon. Keduanya akan bersama-sama mengunjungi Lebanon setelah kunjungan persiapan oleh para pejabat komisi.

Pemimpin Siprus itu juga mengatakan bantuan keuangan apa pun harus dikaitkan dengan seberapa efektif tindakan memantau garis pantai dan mencegah keberangkatan kapal.

Dilansir Associated Press, Christodoulides meminta Lebanon menghentikan keberangkatan kapal-kapal bermuatan migran dari pantainya. Negara itu menghadapi peningkatan kedatangan migran sebesar 27 kali lipat sepanjang tahun ini dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Negara itu adalah negara bagian paling timur di blok Eropa dan paling dekat dengan Timur Tengah, sekitar 160 km sebelah barat pantai Lebanon atau Suriah.

Data Kementerian Dalam Negeri Siprus menunjukkan sekitar 2.140 orang tiba dengan perahu, antara 1 Januari dan 4 April tahun ini, sebagian besar adalah warga negara Suriah yang berangkat dari Lebanon. Sebaliknya, hanya 78 orang yang tiba dengan perahu ke negara kepulauan tersebut pada periode yang sama tahun lalu.

Lebanon diperkirakan menampung sekitar 805 ribu pengungsi Suriah yang terdaftar di Perserikatan Bangsa-Bangsa, dimana 90 persen di antaranya hidup dalam kemiskinan. Pejabat negara tersebut memperkirakan jumlah yang jauh lebih tinggi, berkisar antara 1,5 hingga 2 juta.

Lebanon dan Siprus sudah memiliki kesepakatan bilateral, yang dapat memulangkan migran yang datang, tapi sulit dilakukan karena Lebanon menghadapi tekanan dalam negeri.

Pemerintah Siprus mengatakan penangguhan tersebut sebagian disebabkan oleh upaya yang sedang dilakukan untuk membuat UE menetapkan kembali beberapa wilayah Suriah yang dilanda perang sebagai zona aman untuk memungkinkan repatriasi.

Menteri Dalam Negeri Siprus Constantinos Ioannou telah berkunjung ke Denmark, Ceko, dan Yunani untuk menggalang dukungan agar menyatakan Suriah aman, sehingga anggota blok dapat memulangkan imigran ke wilayah yang aman.

Menteri itu juga menyampaikan bersama rekan-rekannya dari Ceko dan Denmark akan menyusun dokumen resmi bagi eksekutif UE agar diskusi formal mengenai gagasan zona aman dapat diterapkan.

Selain itu, ia juga mengatakan meminta mitranya dari Ceko untuk menyetujui pengiriman misi pencarian fakta bersama ke Suriah untuk menentukan wilayah aman. Namun, badan-badan PBB, kelompok hak asasi manusia, dan pemerintah Barat berpendapat bahwa negara yang dilanda perang saudara itu masih belum aman.