Jakarta, IDN Times - Pemerintah Skotlandia pada Selasa (28/6/2022), mengumumkan rencana untuk mengadakan referendum kedua kemerdekaan pada 19 Oktober 2023. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Pertama Nicola Sturgeon, yang memperkenalkan RUU referendum di parlemen Skotlandia.
Dalam referendum sebelumnya pada 2014 hasilnya menunjukkan ada 55 persen pemilih menentang kemerdekaan berbanding 45 persen yang ingin merdeka.
Melansir Reuters, Sturgeon memberitahu kepada anggota parlemen Skotlandia bahwa dia akan menulis surat kepada Perdana Menteri Boris Johnson untuk meminta izin mengadakan referendum konsultatif. Dia yakin referendum harus berlangsung demokratis.
"Masalah kemerdekaan tidak dapat ditekan. Itu harus diselesaikan secara demokratis. Dan itu harus melalui proses yang tidak tercela dan mendapat kepercayaan. Apa yang tidak ingin saya lakukan, apa yang tidak akan pernah saya lakukan, adalah membiarkan demokrasi Skotlandia menjadi tawanan Boris Johnson atau perdana menteri lainnya," kata Sturgeon.
Johnson telah menolak mengeluarkan perintah "Bagian 30", sebuah izin kepada parlemen Skotlandia untuk mengadakan referendum, dan pada hari Selasa, ketika berada di KTT G7 di Jerman, menegaskan prioritas utama saat ini adalah ekonomi.
"Kami tentu berpikir bahwa rencana kami untuk ekonomi yang lebih kuat bekerja lebih baik ketika Inggris Raya bersama daripada ketika tidak bersama," kata Johnson, dikutip dari France 24.
Partai Nasional Skotlandia (SNP), yang dipimpin oleh Sturgeon telah menyerukan kembali referendum setelah Brexit karena sebagian besar warga Skotlandia menentang keputusan keluar dari Uni Eropa. Tekanan untuk diadakan referendum semakin berkembang setelah partai-partai pro-kemerdekaan, termasuk SNP memenangkan mayoritas suara pemilu parlemen pada tahun lalu.
Pemimpin Skotlandia ini memahami bahwa referendum tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan London, untuk itu dia telah mengajukan proses referendum ke Mahkamah Agung Inggris Raya. Belum ada keterangan kapan referendum akan dibahas pengadilan.
Jika pengadilan tinggi itu memutuskan pemerintah Skotlandia tidak dapat mengadakan pemungutan suara tanpa persetujuan London. Sturgeon menyampaikan bahwa SNP akan menggunakan pemilihan umum Inggris Raya berikutnya sebagai sebagai cara untuk melakukan referendum.
Melansir The Guardian, langkah untuk melaksanakan referendum akan mendapat pertentangan dari oposisi pemerintah Skotlandia, yaitu Partai Konservatif dan Partai Buruh Skotlandia.
Douglas Ross, seorang politisi yang memimpin Partai Konservatif Skotlandia, menuduh rencana Sturgeon hanya akan memicu perpecahan pada saat krisis ekonomi sedang dihadapi.
"Nicola Sturgeon telah menunjukkan lagi hari ini bahwa obsesi egois SNP dengan referendum lain yang memecah belah selalu menjadi prioritas utama mereka. Dia akan menggunakan waktu dan sumber daya pemerintah untuk melanjutkan rencananya untuk memecah negara, tepat ketika kita perlu bersatu dan bekerja sebagai satu kesatuan," kata Sturgeon.
Anas Sarwar, pemimpin Partai Buruh Skotlandia, menyampaikan tindakan Sturgeon membuatnya melanggar janji dalam pemilu parlemen tahun lalu untuk memprioritaskan pemulihan Skotlandia dari dampak virus corona dan menuduh Sturgeon memanfaatkan isu kemerdekaan untuk membuat SNP dapat mengambil peran dalam pemilu umum Inggris Raya selanjutnya.
“Nicola yang mengatakan dia ingin menarik kita melewati pandemik telah hilang, dan Nicola Sturgeon partisan, yang ingin memecah negara kita kembali mengejar referendum yang dua pertiga orang Skotlandia saat ini tidak inginkan,” kata Sarwar.