Jakarta, IDN Times - Slovenia resmi melarang dua menteri kabinet Israel, Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich, untuk masuki negaranya mulai Kamis (17/7/2025). Slovenia menjadi negara Uni Eropa pertama yang memberlakukan sanksi semacam ini.
Slovenia menuduh kedua menteri kerap melontarkan hasutan terkait genosida dan kekerasan. Mereka juga dituduh mendukung pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Palestina, dilansir dari Al Jazeera.
Menteri Luar Negeri Slovenia, Tanja Fajon, menyebut keputusan ini sebagai terobosan di Uni Eropa. Slovenia memilih bertindak sendiri setelah para menteri luar negeri UE gagal mencapai kesepakatan bersama untuk tindakan serupa.
Fajon menjelaskan, sikap ini diambil untuk memberikan tekanan kepada pemerintah Israel.
"Pemerintah hari ini telah memutuskan untuk menyatakan Menteri Keamanan Nasional dan Menteri Keuangan Israel sebagai sosok yang tidak diinginkan di Republik Slovenia (persona non grata). Ini adalah bentuk tekanan terhadap pemerintah Israel untuk mengubah situasi mengerikan di Gaza dan menyudahi penderitaan warga sipil," kata Fajon, dilansir Anadolu Agency.
Kebijakan ini sejalan dengan sikap Slovenia yang sebelumnya telah mengakui Negara Palestina pada 2024. Presiden Natasa Pirc Musar bahkan menyebut situasi di Gaza sebagai genosida di hadapan parlemen Eropa.
Itamar Ben-Gvir adalah Menteri Keamanan Nasional, sedangkan Bezalel Smotrich menjabat sebagai Menteri Keuangan Israel. Keduanya merupakan figur penting dari faksi sayap kanan dalam koalisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Smotrich, yang juga seorang pemukim Tepi Barat, pernah menyerukan agar sebuah kota Palestina dihancurkan. Ia juga secara aktif mendukung perluasan pemukiman ilegal dan aneksasi sebagian wilayah Tepi Barat.
Ben-Gvir memiliki riwayat vonis dari pengadilan Israel atas kasus hasutan bernada rasisme. Ia juga dikenal sebagai pengagum Baruch Goldstein, seorang ekstremis yang membantai 29 warga Palestina pada 1994.
Keberadaan mereka berdua dalam kabinet dianggap krusial bagi kelangsungan politik koalisi Netanyahu saat ini. Keduanya kerap menyarankan kebijakan yang menuai kritik internasional.
Slovenia bukan negara pertama di dunia yang mengambil sikap ini. Sebelumnya, Inggris, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Norwegia sudah lebih dulu menjatuhkan sanksi serupa terhadap kedua menteri, dilansir Strait Times.
Keputusan ini menambah tekanan diplomatik dan hukum yang dihadapi para pejabat Israel. Saat ini, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan Mahkamah Internasional (ICJ) juga sedang memproses kasus genosida di Gaza.
Pemerintah Israel secara konsisten menolak semua tuduhan pelanggaran hukum internasional. Pihak Israel menyatakan bahwa operasi militernya adalah tindakan membela diri yang sah dan telah sesuai dengan hukum internasional.