Spanyol Ajukan Hukum Larangan Dukung Rezim Francisco Franco

22 Jul 2021, 19:13 WIB

Ilustrasi bendera Spanyol. (instagram.com/mi_unica_bandera)

Madrid, IDN Times - Pemerintah Spanyol telah mengajukan hukum yang melarang perayaan masa pemerintahan diktator militer Francisco Franco. Bahkan pemerintahan sosialis saat ini juga akan melarang adanya penghargaan pada polisi dan tentara yang menjabat pada masa kediktatoran tersebut.

Pasalnya Francisco Franco berhasil naik tahta setelah memenangkan Perang Sipil Spanyol di tahun 1930an melawan Republikan. Bahkan peristiwa perang saudara tersebut diketahui sebagai insiden paling berdarah dalam sejarah Spanyol.

1. Pemerintah sayap kiri ajukan proposal lawan glorifikasi rezim Francisco Franco

Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez. (instagram.com/sanchezcastejon)

Perdana Menteri Pedro Sanchez pada hari Selasa (20/07/2021) telah mengajukan proposal undang-undang baru yang melarang adanya perayaan kebangkitan militer pada tahun 1930an. Pasalnya peristiwa tersebut menjadi awal mula kepemimpinan diktator militer Francisco Franco selama empat dekade lamanya.

Proposal yang dijuluki dengan Hukum Ingatan Demokrasi tersebut juga akan memblokir organisasi yang terbukti menghargai para polisi dan tentara pada masa Franco. Sementara itu, proposal ini sudah disetujui oleh koalisi pemerintahan sayap kiri yang dipimpin PM Pedro Sanchez dari Partai Sosialis (PSOE) dan sekutunya Partai Unidas Podemos, dilansir dari La Prensa Latina.

2. Sebagai penghormatan pada seluruh korban kejahatan masa diktator militer

Sejumlah pemimpin kudeta menentang Pemerintah Republik Spanyol di tahun 1936. (twitter.com/historia_SXX)

Dikutip dari Euronews, koalisi dari partai sayap kiri tengah berupaya untuk menghukum siapapun yang masih mendukung kepemimpinan Franco di Spanyol dan menindas martabat korban dalam peristiwa kudeta 1936 dan Perang Sipil. Proposal ini juga sebagai momentum dari pemerintah dalam rangka menghilangkan perpecahan selama kepemimpinan rezim diktator.

Pemerintah Spanyol juga ingin membenarkan cap buruk korban kejahatan rezim Franco dan menyingkirkan ektremis sayap kanan, meski mendapat kecaman dari partai sayap kanan Vox. Selain itu, nantinya siapapun yang membela dan mendukung Franco akan dikenai hukuman denda hingga €150 ribu atau Rp2,5 miliar.

Bahkan menurut Menteri Presidensial, Félix Bolaños mengatakan jika ini merupakan hukum pertama yang mengecam kudeta dan melawan kediktatoran. Pasalnya masa kediktatoran pada abad ke 20 merupakan masa terkelam dalam sejarah modern Spanyol.

3. Pemerintah sosialis ingin hapuskan bayangan masa kelam rezim Franco

Mantan Perdana Menteri Spanyol Francisco Franco saat memimpin kudeta militer di tahun 1936. (twitter.com/Mexteki)

Sejak terpilih pada 2018 lalu, pemerintah sayap kiri telah berupaya untuk menghilangkan bayang-bayang masa diktator Franco dalam sejarah Spanyol. Bahkan pada 2019 lalu, pemerintah sudah melakukan pemindahan kuburan Franco dari Valle de los Caídos ke pemakaman umum tak jauh dari makam istrinya.

Selain itu, uang denda dari undang-undang baru tersebut akan digunakan untuk membantu mencari jejak sejumlah korban yang hilang dan diduga telah meninggal pada era diktator. Sejumlah korban diketahui dikuburkan pada makam tak bertanda atau pemakaman biasa yang hingga kini masih dalam pencarian.

Dilaporkan dari The Independent, lebih dari 500 ribu orang tewas pada pemberontakan nasionalis yang dipimpin Francisco Franco melawan Republikan Spanyol. Franco berhasil memenangkan Perang Sipil Spanyol dan berkuasa dari 1 April 1939 hingga kematiannya pada tahun 1975. Namun pada masa kepemimpinannya yang penuh penekanan dan kekerasan menyebabkan lebih 110 ribu orang tewas.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.