Spanyol Pulangkan Anak Terlantar Maroko yang Lari ke Ceuta

18 Agu 2021, 12:40 WIB

Anak-anak Maroko yang dipulangkan dari Ceuta. (twitter.com/_infoLibre)

Madrid, IDN Times - Pemerintah Spanyol pada Jumat (13/8/2021) melaksanakan proses pemulangan anak-anak asal Maroko yang melarikan diri ke Ceuta. Keputusan deportasi migran anak ini lantaran adanya persetujuan antara Madrid dan Rabat seiring upaya perbaikan hubungan diplomatik kedua negara.

Pada bulan Mei lalu, sebanyak 10 ribu warga Maroko masuk ke wilayah otonom terluar Spanyol, Ceuta setelah tidak adanya penjagaan dari pihak Maroko. Bahkan ratusan migran yang masuk di antaranya merupakan anak-anak di bawah umur.

1. Memulangkan anak-anak Maroko dengan secara bertahap

Pemerintah Spanyol pada Jumat (13/8/2021) dan Sabtu (14/8/2021) sudah mulai memulangkan sekitar 800 migran anak-anak yang masuk ke Ceuta sejak Mei lalu. Anak terlantar asal Maroko itu dipulangkan menggunakan mobil van yang terbagi dalam 15 kelompok dan sudah diberangkatkan dari kompleks olahraga yang diubah menjadi pusat penampungan sementara.

Pemulangan anak-anak dan remaja Maroko ini sesuai dengan surat permintaan dari Mendagri Fernando Grande-Marlaska kepada Jaksa khusus Anak, Eduardo Esteban setelah adanya persetujuan dengan Pemerintah Maroko. Namun pemulangan ini tidak disertai dengan dukungan dari Kantor Kejaksaan, meskipun sebenarnya diharuskan sesuai Hukum Imigrasi.

Namun dalam pemerintahan, Grande-Marlaska mendapatkan kritikan dari Menteri HAM, Ione Belarra yang memperingatkan bahwa prosedur ini bisa menghasilkan konsekuensi serius. Hal ini dikarenakan ia tidak mematuhi prosedur yang berlaku dan semua tanggung jawab serta resikonya diberikan kepadanya, dilansir dari laman El Diario.

2. Mendagri Spanyol sebut tidak melanggar hukum internasional

Menanggapi pemulangan anak-anak terlantar kembali ke Maroko, Mendagri Fernando Grande-Marlaska menolak jika pihaknya sudah melanggar hukum internasional. Menurut keterangannya dalam stasiun radio Cardena SER, Marlaska mengatakan para pencari suaka menginginkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing.

Di samping itu, Grande-Marlaska juga berkata pengembalian anak-anak dari Ceuta, Spanyol bukanlah pengusiran. Bahkan ia mengatakan anak-anak yang dalam kondisi rawan tidak akan dipulangkan dan semua kepentingan anak-anak akan dijamin oleh Spanyol.

Pemulangan migran anak-anak kembali ke Maroko ini disebut berlawanan dengan aturan hukum di Spanyol. Pasalnya negara Semenanjung Iberia itu memiliki aturan hukum untuk merawat migran anak-anak sampai keluarganya mampu merawatnya atau sudah mencapai usia 18 tahun, dikutip dari Euronews.

3. Organisasi HAM tolak aksi Spanyol memulangkan anak terlantar

Dilaporkan dari Al Jazeera, sejumlah organisasi HAM mengecam tindakan Spanyol untuk mengusir ratusan anak-anak terlantar ke Maroko. Bahkan organisasi itu menyerukan Spanyol untuk menghentikan lantaran proses deportasi ini disebut ilegal dan melanggar hukum internasional.

Seorang juru bicara Amnesty International, Angel Gonzalo mengatakan deportasi anak di bawah umur dan pencari suaka sudah dimulai pada Jumat dan dilanjutkan pada Sabtu keesokan harinya. Gonzalo juga berkata, "Kami menuliskan kepada Mendagri Spanyol agar menghentikan proses pengusiran sesegera mungkin dan meminta tranparansi terkait aksinya."

Sementara organisasi Save The Children mendesak otoritas Spanyol untuk melakukan penilaian terkait kebutuhan setiap anak dan tidak mendeportasi secara massal. Pasalnya menurut data yang didapat, seperempat dari migran anak yang diwawancarai di Ceuta telah mendapat kekerasan di negaranya.

Pada Mei lalu, sekitar 800 anak di bawah umur asal Maroko masuk bersamaan dengan masuknya ribuan migran Maroko lainnya ketika insiden krisis migrasi. Hal ini dilatarbelakangi perseteruan antara Maroko dan Spanyol terkait pemberian layanan kesehatan kepada Brahim Ghali secara diam-diam, dilansir dari Reuters.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.