Studi: Pasukan Belanda Gunakan Kekerasan Ekstrem di Indonesia
Jakarta, IDN Times - Pasukan Belanda menggunakan “kekerasan ekstrem”, yang seringkali dengan sengaja, selama perang kemerdekaan Indonesia tahun 1940-an. Selain itu, para pemimpin militer dan politisi di Belanda sebagian besar mengabaikan ekses tersebut.
Pernyataan tersebut merupakan hasil dari sebuah proyek penelitian jangka panjang yang diterbitkan pada Kamis (17/2/2022), sebagaimana dikutip dari ABC News.
Penyelidikan tersebut dilakukan selama empat setengah tahun oleh para ahli dari tiga lembaga penelitian sejarah. Hasilnya bertentangan dengan pandangan lama pemerintah Belanda yang menyatakan pasukannya terlibat dalam kekerasan ekstrem hanya secara sporadis ketika memerangi pasukan pro-kemerdekaan di Indonesia.
“(Sumber mereka berkonsultasi) menunjukkan bahwa penggunaan kekerasan ekstrem oleh angkatan bersenjata Belanda tidak hanya meluas, tetapi juga sering disengaja. Itu dimaafkan di setiap tingkatan: politik, militer dan hukum,” menurut penelitian itu.
Para peneliti mengatakan tidak mungkin untuk memberikan jumlah pasti kejahatan dan korban.
1. Permintaan maaf Belanda
Pada 2013, pemerintah Belanda telah meminta maaf atas sejumlah kekejaman yang dilakukan pasukannya di masa lalu. Mulai tahun 1945 ketika Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya dari penjajahan Belanda, hingga tahun 1949 ketika Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia.
Pada kunjungan kenegaraan pada 2020 ke Indonesia, Raja Belanda Willem-Alexander secara resmi meminta maaf atas agresi negaranya di masa lalu.
Lalu, sebagai tanggapan atas temuan studi ini, pada Kamis (17/2/2022), Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mengatakan temuan penyelidikan adalah alasan baginya mengulangi permintaan maaf tersebut.
“Saya ingin menyampaikan permintaan maaf yang sedalam-dalamnya atas nama pemerintah Belanda kepada rakyat Indonesia hari ini,” kata Rutte.
“Permintaan maaf juga harus diberikan kepada semua orang di negara kita yang harus hidup dengan konsekuensi perang kolonial di Indonesia, seringkali sampai hari ini,” tambahnya.
Berbagai kasus di pengadilan yang diprakarsai oleh kerabat dan penyintas kekejaman militer Belanda memberikan tekanan pada pemerintah dalam beberapa tahun terakhir untuk menilai kembali tindakan militer selama konflik kemerdekaan.