Sudan Capai Kesepakatan Damai dengan Kelompok Pemberontak

Melansir dari Reuters, Minggu (28/3/2021), Ketua Dewan Kedaulatan Sudan, Jenderal Abdel-Fattah al-Burhan  dan pimpinan SPLM-N, Abdelaziz al-Hilu bertemu di ibukota Sudan Selatan, Juba pada Minggu (28/3) untuk menandatangani sebuah deklarasi yang dinamakan ‘Deklarasi Prinsip’.

Pada deklarasi itu, kedua belah pihak setuju untuk pembentukan negara federal sipil dan demokratis, dimana kebebasan beragama semua orang dijamin serta identitas budaya, etnis dan agama dipisah dari negara.

Diketahui, SPLM-N beroperasi di provinsi Nil Biru dan Kordofan Selatan, wilayah yang dihuni oleh minoritas Kristen dan pengikut keyakinan lain yang mengeluhkan adanya diskriminasi selama kekuasaan 30 tahun Presiden Bashir yang menerapkan pemahaman garis keras terhadap hukum islam.

PM Abdalla Hambok sebenarnya telah membuat kesepakatan awal dengan pimpinan SPLM-N, al-Hilu, September tahun lalu. Isi kesepakatan itu juga sama, yakni paling utama adalah pemisahan agama dari negara. Namun, sepertinya implementasi kesepakatan tersebut belum terlaksana. Dengan adanya deklarasi ini mungkin akan membuka jalan menuju finalisasi dari semua perundingan yang telah dilakukan.

Sekjen SPLM-N, Aman Amum dalam wawancaranya dengan Reuters, mengatakan bahwa setelah deklarasi ini, kini kedua belah pihak akan memulai untuk merundingkan masalah lain seperti pembagian kekuasaan dan nasib para pejuang.

Setelah penandatanganan kesepakatan antara pemerintah transisi Sudan dengan kelompok pemberontak yang tergabung dalam aliansi SRF dan juga SPLM-N, kini tersisa satu kelompok  yang belum mencapai kesepakatan damai dengan pemerintah. Kelompok tersebut adalah Gerakan Pembebasan Sudan (SLM) yang dipimpin oleh Abdelwahid Mohamed al-Nour.

Tahun lalu, saat kesepakatan antara pemerintah dengan aliansi SRF terjadi, ratusan pendukung SLM sempat unjuk rasa menolak kesepakatan tersebut. Mereka menggarisbawahi bagaimana kesepakatan itu tidak membawa keadilan bagi korban perang.

Dilansir dari OCHA, pimpinan SLM, al-Nour mengatakan bahwa kesepakatan yang terjadi hanyalah tentang pembagian kekuasaan dan tidak mengatasi akar penyebab konflik di Sudan. Ia sempat mengusulkan untuk diadakannya perundingan di dalam negeri dan semua pemangku kepentingan harus hadir, namun tidak memberikan rincian lebih lanjut termasuk syarat apa yang diinginkan.

Sejak Presiden Omar al-Bashir yang telah berkuasa selama 30 tahun lengser pada tahun 2019, Sudan dipimpin oleh pemerintah transisi. Dalam agendanya, pemerintah transisi akan memimpin Sudan sampai dengan diadakannya pemilihan umum. Rencananya pemilu di Sudan akan berlangsung pada akhir 2022.

Sebelum itu terlaksana, penting bagi semua pihak yang bertikai untuk membuat kesepahaman agar konflik di negara itu dapat berakhir dan stabilitas keamanan juga terjaga.

Meskipun saat ini masih ada satu kempok yang belum ikut dalam kesepakatan, Volker Perthes, perwakilan khusus PBB untuk Sudan menyambut baik perkembangan yang terjadi dengan menyebut “sebuah kemajuan yang penting menuju perdamaian yang komprehensif di Sudan,” seperti yang dikutip dari Al Jazeera.

Selain capaian kesepakatan damai dengan kelompok pemberontak yang kini tengah menunjukan kemajuan yang sangat pesat, Sudan juga berhasil mencapai kesepakatan dengan AS. Kesepakatan itu adalah penghapusan Sudan dari daftar 'negara sponsor teroris' yang dibuat oleh AS sejak tahun 1993. Langkah ini sangat berguna bagi Sudan untuk mengatasi krisis ekonomi karena masuknya Sudan dalam daftar itu telah menyulitkan mereka untuk akses pinjaman luar negeri.