Sudan Capai Kesepakatan Damai dengan Kelompok Pemberontak
Juba, IDN Times – Setelah tahun lalu Sudan sukses melaksanakan kesepakatan damai dengan beberapa kelompok pemberontak yang tergabung dalam aliansi Front Revolusi Sudan (SRF), pada hari Minggu (28/3), Sudan kembali capai kesepakatan damai dengan salah satu kelompok pemberontak berpengaruh yakni SPLM-N.
SPLM-N atau Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan-Utara yang dipimpin oleh Abdelaziz al-Hilu sebelumnya tidak ikut dalam kesepakatan perdamaian tahun lalu. Dalam agendanya, mereka menginginkan adanya pemisahan unsur agama dari negara dan juga pembubaran milisi mantan Presiden Omar al-Bashir yang lengser pada tahun 2019.
Pencapaian kesepakatan damai ini, dinilai penting bagi pemerintah transisi Sudan yang dipimpin oleh PM Abdalla Hamdok, dimana SPLM-N adalah salah satu faksi kunci untuk Sudan agar dapat mengakhiri konflik 17 tahun yang menyebabkan ratusan ribu orang tewas dan jutaan orang lainnya terlantar.
1.Pemisahan antara agama dan negara
Melansir dari Reuters, Minggu (28/3/2021), Ketua Dewan Kedaulatan Sudan, Jenderal Abdel-Fattah al-Burhan dan pimpinan SPLM-N, Abdelaziz al-Hilu bertemu di ibukota Sudan Selatan, Juba pada Minggu (28/3) untuk menandatangani sebuah deklarasi yang dinamakan ‘Deklarasi Prinsip’.
Pada deklarasi itu, kedua belah pihak setuju untuk pembentukan negara federal sipil dan demokratis, dimana kebebasan beragama semua orang dijamin serta identitas budaya, etnis dan agama dipisah dari negara.
Diketahui, SPLM-N beroperasi di provinsi Nil Biru dan Kordofan Selatan, wilayah yang dihuni oleh minoritas Kristen dan pengikut keyakinan lain yang mengeluhkan adanya diskriminasi selama kekuasaan 30 tahun Presiden Bashir yang menerapkan pemahaman garis keras terhadap hukum islam.
PM Abdalla Hambok sebenarnya telah membuat kesepakatan awal dengan pimpinan SPLM-N, al-Hilu, September tahun lalu. Isi kesepakatan itu juga sama, yakni paling utama adalah pemisahan agama dari negara. Namun, sepertinya implementasi kesepakatan tersebut belum terlaksana. Dengan adanya deklarasi ini mungkin akan membuka jalan menuju finalisasi dari semua perundingan yang telah dilakukan.
Sekjen SPLM-N, Aman Amum dalam wawancaranya dengan Reuters, mengatakan bahwa setelah deklarasi ini, kini kedua belah pihak akan memulai untuk merundingkan masalah lain seperti pembagian kekuasaan dan nasib para pejuang.