Damaskus, IDN Times - Pemerintah Suriah, pada hari Sabtu (26/01) menyatakan siap menormalisasikan hubungan dan kerjasama kemanan bersama Turki menurut Perjanjian/Pakta Keamanan Adana tahun 1998.
Namun, semua ini akan dapat berjalan jika Turki menarik mundur seluruh pasukannya dari Suriah dan menghentikan dukungan terhadap pasukan Pemberontak Suriah, seperti yang dilansir dari Reuters.
Dikutip dari VOA, Kementerian Luar Negeri Suriah menegaskan bahwa Suriah siap berkomitmen dalam Perjanjian Adana 1998, dimana perjanjian/pakta keamanan ini membuat Suriah tidak lagi menerima dan memberi perlindungan kepada anggota Partai Pekerja Kurdi (PKK) yang dilarang di Turki.
Pemerintah Suriah dan Turki yang menandatangani pakta keamanan ini pada tahun 1998 memiliki tujuan untuk berkerjasama menghadapi segala jenis aksi terorisme dikedua wilayah, termasuk menghentikan ekspansi militan Kurdi yang berada di perbatasan Turki-Suriah.
"Suriah tetap berkomitmen untuk perjanjian ini dan seluruh perjanjian yang berkaitan dengan perang melawan teror dalam segala bentuknya oleh kedua negara (Suriah-Turki)", ujar Kementerian Luar Negeri Suriah.
Turki mulai terlibat langsung dalam Konflik Suriah ketika pasukannya begerak ke Suriah secara terang-terangan pada tahun 2016 lalu. Militer Turki pada saat itu melaksanakan operasi militer untuk menghentikan aktivitas militan Kurdi dan ISIS di perbatasan Suriah-Turki yang sebagian besarnya merupakan wilayah Kurdi. Namun, dalam pelaksanaannya Turki mengirim pasukan bersama alutsista yang cukup banyak dan memberi bantuan kepada Pemberontak Suriah (SDF) sehingga dapat terhindar dari ancaman pasukan Pemerintah Suriah yang berada di Selatan.
Usulan Vladimir Putin kepada Erdogan agar Turki dan Suriah kembali ke Perjanjian Adana 1998 untuk membantu meningkatkan keamanan perbatasan dan regional, secara khusus di wilayah Kurdi, dikhawatirkan Diplomat Barat merupakan sebuah cara untuk melawan kebijakan baru AS yang melindungi pasukan Kurdi, dilansir dari Reuters. Presiden Donald Trump yang segera menarik pasukannya dari Suriah menyatakan akan membuat zona aman selagi tidak ada kehadiran pasukan AS untuk melindungi pasukan/militan Kurdi yang menjadi sekutu utama AS dalam perlawanannya melawan ISIS.
Meskipun begitu, menurut Rusia perjanjian ini akan berjalan dengan sangat baik jika Pemerintah Turki benar-benar menghentikan pemberian bantuannya kepada pemberontak dan menarik pasukannya dari Suriah.
Perang Saudara Suriah yang berkecamuk sejak tahun 2011 menyebabkan banyak kehancuran dan timbulnya gerakan separatis seperti berdirinya negara Kurdi yang memisahkan diri dari Suriah. Ketika konflik membara pada tahun 2011, pasukan Pemerintah Suriah yang menjaga wilayah Kurdi ditarik keluar untuk membantu pertempuran melawan pasukan pemberontak di dekat Damaskus dan sekitarnya, hal ini menyebabkan Pemerintahan dan Keamanan di wilayah Kurdi jatuh ketangan milisi dan akhirnya pada tahun 2012 mereka menciptakan negara baru yang bebas dari pengaruh Suriah.
Terbentuknya negara Kurdi di perbatasan Turki-Suriah dianggap sebagai ancaman keamanan nasional Turki karena menurut pandangannya pasukan/milisi Kurdi (YPG) memiliki afliasi dengan kelompok yang dianggap sebagai teroris yaitu, Partai Pekerja Kurdi (PKK).
Pemerintah Turki melihat aksinya yang masuk ke Suriah untuk mengantisipasi ekspansi dan aksi teror Kurdi tidak sama sekali melanggar Perjanjian Adana karena perjanjian itu memberikan mereka hak untuk terlibat di Suriah. Sekarang, baik Turki dan Suriah akan terus berkomunikasi bagaimana kelanjutan Perjanjian Adana dan pembentukan wilayah perbatasan yang aman antara Suriah-Turki tepat setelah seluruh pasukan AS ditarik pulang.