Suriah Tetapkan Bahasa Kurdi Jadi Bahasa Nasional di Tengah Konflik

Selain pengakuan bahasa, dekret Presiden al-Sharaa juga memulihkan kewarganegaraan bagi warga Kurdi. Keputusan ini membalikkan dampak sensus kontroversial tahun 1962 yang mencabut status kewarganegaraan 20 persen populasi Kurdi di negara tersebut.

Pemerintah menegaskan bahwa warga Kurdi adalah bagian penting dan tak terpisahkan dari rakyat Suriah. Pengakuan ini bertujuan untuk mengakhiri puluhan tahun marginalisasi di bawah pemerintahan sebelumnya.

"Warga Kurdi Suriah adalah bagian penting dan tak terpisahkan dari rakyat Suriah, dan identitas budaya serta bahasa mereka adalah bagian yang tak terpisahkan dari identitas nasional Suriah yang beragam dan bersatu," bunyi dekret tersebut, dilansir The Straits Times.

Dilansir The New Aran, Presiden al-Sharaa juga menetapkan Tahun Baru Kurdi atau Nowruz, yang jatuh pada tanggal 21 Maret, sebagai hari libur resmi negara. Sebelumnya, perayaan budaya ini sering kali dibatasi atau dilarang, termasuk pelarangan penerbitan dan penyiaran dalam bahasa Kurdi.

Pengumuman dekret ini muncul berbarengan dengan eskalasi militer antara tentara pemerintah Suriah dan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin Kurdi. Tentara Suriah baru saja mengusir pasukan Kurdi dari lingkungan di Aleppo dan mengerahkan pasukan tambahan ke Deir Hafer di sebelah timur.

Merespons situasi tersebut, Pemimpin SDF Mazloum Abdi mengumumkan penarikan pasukannya ke wilayah timur Sungai Efrat. Keputusan ini diambil untuk menghindari pertempuran lebih lanjut setelah adanya seruan dari negara-negara sahabat dan mediator internasional.

Situasi di lapangan berdampak buruk bagi warga sipil, di mana sekitar 4 ribu orang terpaksa melarikan diri dari area konflik karena ultimatum militer. Warga dilaporkan menggunakan jalur belakang pertanian dan jembatan reyot untuk menyeberangi sungai demi menyelamatkan diri.

"SDF menghalangi kami untuk pergi, itulah sebabnya kami menggunakan jalan belakang pertanian dan kemudian menyeberangi jembatan," ungkap Abu Mohammad, seorang warga berusia 60 tahun yang mengungsi, dilansir France 24.

Meskipun dekret ini terlihat positif, sejumlah tokoh Kurdi menanggapi langkah tersebut dengan skeptis. Tokoh senior Kurdi, Salih Muslim, mencurigai kebijakan ini sebagai taktik untuk memecah belah persatuan Kurdi dan menghindari tuntutan utama mereka mengenai sistem desentralisasi federal.

Ketegangan ini sendiri dipicu oleh mandeknya kesepakatan bulan Maret untuk mengintegrasikan administrasi otonom Kurdi ke dalam negara Suriah. Kurdi menginginkan otonomi yang lebih luas, sementara pemerintah pusat di Damaskus menolak konsep federalisme tersebut.

Para pengamat menilai, meskipun dekret ini memutus tradisi pengucilan era Assad, penerapannya di lapangan masih diragukan karena tingginya tingkat kecurigaan. Pemerintah pusat dinilai menggunakan tekanan militer untuk memaksakan kehendak ketika negosiasi politik mengalami kebuntuan.