Survei: Dukungan Pembentukan Konstitusi Aborigin Terus Menurun

25 Sep 2023, 22:31 WIB

Warga Australia berunjuk rasa untuk mendukung Aborigin dalam referendum pada Oktober mendatang. (twitter.com/@thomasmayo23)

Jakarta, IDN Times – Dukungan terhadap referendum untuk mengakui masyarakat adat Aborigin secara konstitusional semakin menurun. Proposal yang akan ditentukan pada 14 Oktober mendatang itu disebut-sebut akan gagal menurut jajak pendapat yang terbit pada Senin (25/9/2023).

Jajak pendapat yang dilakukan Australian Financial Review (AFR)/Freshwater menunjukkan bahwa dukungan terhadap Aborigin turun menjadi 33 persen, menurun 15 poin sejak Mei lalu. Suara yang menyatakan “tidak” sejauh ini juga telah mencapai 50 persen.

Survey yang dilakukan oleh surat kabar The Australian juga menunjukkan ada penurunan signifikan atas dukungan terhadap Aborigin Australia. Penolakan terhadap referendum meningkat tiga poin menjadi 56 persen.

“Dukungan turun menjadi 36 persen dari 38 persen dalam jajak pendapat sebelumnya pada 3 September,” kutip Reuters.

1. Pro dan kontra referendum

Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)

Usulan referendum untuk masyarakat Aborigin telah menuai pro dan kontra di masyarakat Australia. Mereka yang mendukung melihat bahwa referendum akan membawa kemajuan bagi Aborigin, namun di sisi lain mereka yang menolak justru menganggap hal itu akan memecah belah bangsa.

Penolakan terhadap referendum disebut menciptakan gangguan pada dua isu utama, yakni biaya hidup dan biaya perumahan.

“Jika kita bisa melakukan tiga hal saja yakni akuntabilitas, pekerjaan dan pendidikan, maka kita akan menyelesaikan sebagian besar masalah yang kita hadapi,” kata aktivis yang menolak, Warren Mundine.

2. Diadakan pada 14 Oktober

Warga Australia berunjuk rasa untuk mendukung Aborigin dalam referendum pada Oktober mendatang. (twitter.com/@thomasmayo23)

Proposal untuk pembentukan konstitusi khusus ini telah diajukan sebelummnya dan kemudian akan diadakan referendum pada 14 Oktober mendatang. Jika disetujui, tindakan tersebut akan memasukkan masyarakat Aborigin ke dalam konstitusi negara.

Langkah itu juga akan membuat dibentuknya badan penasehat untuk memberikan masukan kepada masyarakat Aborigin dan Penduduk Pribumi Selat Torres mengenai kebijakan yang berdampak pada mereka.

Untuk mengubah konstitusi, referendum yang didukung oleh pemerintahan Partai Buruh pimpinan Perdana Menteri Anthony Albanese, akan membutuhkan mayoritas nasional dan mayoritas di setidaknya empat dari enam negara bagian Australia.

3. Referendum terlambat

Bendera Aborigin (pixabay.com/Clker-Free-Vector-Images)

Dilansir The Financial Times, banyak yang berpendapat bahwa pemungutan suara atau Voice sangat terlambat dilakukan di Australia. Sebagai perbandingan, Selandia Baru telah mencantumkan hak-hak penduduk pribumi Maori sejak 1840 dan di Kanada telah dilakukan sejak 1970.

Australia jauh lebih lambat dalam melakukan perubahan berarti terhadap masyarakat First Nations sejak pada 1967. Saat itu, referendum berhasil mengakui komunitas Aborigin sebagai warga negara untuk pertama kalinya.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.