Survei: Mayoritas Muslim AS Ingin Penjualan Senjata Api Diperketat

14 Jun 2022, 18:18 WIB

ilustrasi pistol (IDN Times/Mardya Shakti)

Jakarta, IDN Times - Sebagian besar muslim Amerika Serikat (AS) percaya undang-undang pengendalian senjata harus lebih diperketat. Itu diungkap dalam sebuah laporan baru yang dirilis Institute for Social Policy and Understanding (ISPU) pada 10 Juni 2022.

Menurut jajak pendapat, 65 persen responden muslim percaya undang-undang pengendalian senjata perlu lebih ketat. Angka itu sedikit lebih tinggi dari 64 persen orang Yahudi dan Katolik yang disurvei.

Sementara itu, sebanyak 54 orang protestan setuju, Evangelikal kulit putih 30 persen, dan sebanyak 57 persen untuk masyarakat secara umum yang terlepas dari identitas agama.

Jika dibagi dalam hal warna kulit, mayoritas warga muslim berkulit putih cenderung lebih setuju terhadap pengetatan itu dibanding orang kulit putih secara umum. Begitu pula dengan muslim kulit hitam.

1. Banyak anak yang kerap jadi korban penggunaan senjata

Ilustrasi penyerangan (IDN Times/Arief Rahmat)

Dilansir Midlle East Eye, laporan tersebut dirilis hanya beberapa minggu setelah insiden penembakan massal di Sekolah Dasar Robb di Uvalde, Texas. Sebanyak 21 orang yang kebanyakan anak-anak tewas dalam penembakan tersebut.

Menurut data dari Washington Post, lebih dari 311 ribu anak di Amerika telah mengalami kekerasan senjata di sekolah sejak penembakan 1999 di Columbine High School. Pada periode yang sama, 185 tewas dan 369 terluka.

“Sayangnya semua warga AS terkena dampak kekerasan senjata, secara langsung atau tidak langsung. Ketika pemerintah bekerja untuk menemukan solusi yang efektif, opini publik sangat penting untuk dipahami,” kata Meira Neggaz, direktur eksekutif ISPU.

Neggaz juga menambahkan bahwa penelitian yang dirilis tersebut berfokus pada Muslim AS, dibanding kelompok agama lain. Menurutnya, sebagian besar warga AS prihatin atas undang-undang senjata saat ini.

2. Kasus penggunaan senjata sangat mendesak untuk diselesaikan

ilustrasi pistol (IDN Times/Mardya Shakti)

Penggunaan senjata api di AS dipandang sebagai kasus yang urgensitasnya tinggi. ISPU menyarankan agar masyarakat serta pemerintah memahami dan memecahkan tantangan yang mendesak tersebut.

Penembakan di sekolah dasar Texas, dan satunya lagi di supermarket New York yang menewaskan 10 orang kulit hitam, telah menambah tekanan pada politisi untuk mengambil tindakan.

3. Pemerintah berupaya memperketat aturan

Ilustrasi bendera Amerika Serikat (pixabay.com/Michael Luenen)

Pada Minggu, sekelompok senator mencapai kesepakatan tentang kerangka kerja untuk undang-undang pengendalian senjata yang bisa menjadi yang paling signifikan disahkan di tingkat federal dalam beberapa dekade.

Inti dari kesepakatan Senat adalah untuk menyediakan sumber daya yang substansial bagi negara bagian untuk menerapkan undang-undang "red flag", yang memungkinkan individu seperti polisi atau anggota keluarga mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menjauhkan senjata api dari orang-orang yang dianggap berisiko bagi diri mereka sendiri atau orang lain.

Pemimpin mayoritas Senat, Chuck Schumer, mengatakan pada Senin bahwa dia akan membawa RUU itu ke pemungutan suara di DPR segera setelah ditulis.

"Saya akan meletakkan RUU ini di lantai sesegera mungkin, setelah teks kesepakatan akhir diselesaikan sehingga Senat dapat bertindak cepat untuk membuat reformasi keamanan senjata menjadi kenyataan," kata Schumer kepada senat.

"Kesepakatan kemarin tidak mecakup semua yang diinginkan Demokrat, tetapi tetap merupakan reformasi paling signifikan terhadap undang-undang keamanan senjata yang telah kita lihat dalam beberapa dekade," ujarnya.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.