Jakarta, IDN Times - Mayoritas warga Amerika Serikat (AS) tidak setuju dengan keputusan Presiden Donald Trump meluncurkan serangan militer ke Iran. Jajak pendapat terbaru pada Minggu (1/3/2026), menunjukkan hanya sebagian kecil publik yang menyetujui operasi bersenjata tersebut.
Serangan gabungan AS dan Israel telah menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Pemerintah AS menganggap Iran sebagai ancaman eksistensial karena dituding berniat membangun senjata nuklir.
Survei Reuters/Ipsos yang digelar tepat setelah serangan mencatat hanya 27 persen responden yang mendukung aksi militer tersebut. Sebaliknya, sebanyak 43 persen warga menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap langkah Trump. Sementara itu, 29 persen responden lainnya mengaku tidak yakin dengan eskalasi konflik ini.
Tingkat dukungan cukup kontras jika dibedah berdasarkan afiliasi politik para responden. Sekitar 55 persen simpatisan Partai Republik menyetujui serangan, berbanding terbalik dengan 74 persen penolakan dari kubu Demokrat. Namun, 42 persen pendukung Republik mengaku akan menarik dukungan jika ada tentara AS yang terluka atau tewas.
Kekhawatiran warga terhadap dampak ekonomi dari perang juga menjadi faktor penentu rendahnya persetujuan publik. Survei mencatat 45 persen responden akan menarik dukungan jika harga minyak atau gas melonjak di pasar domestik. Kekhawatiran ini cukup beralasan karena konflik telah mengancam jalur perdagangan laut dan membuat perusahaan menangguhkan pengiriman barang.
Jajak pendapat Reuters ini melibatkan 1.282 orang dewasa dengan ambang batas kesalahan sebesar tiga poin persentase. Sentimen ini diperkirakan akan memengaruhi strategi kampanye pemerintah menjelang pemilu sela pada November mendatang.
"Saya memikirkan para prajurit Amerika gagah berani yang gugur hari ini. Mereka seharusnya masih bersama kita, ini adalah perang pilihannya," kata Senator Chris Van Hollen, dilansir Al Jazeera.
Ketidakpercayaan terhadap kebijakan luar negeri Trump sudah terlihat bahkan sebelum operasi militer dimulai. Jajak pendapat AP-NORC yang dilakukan sepekan sebelum serangan menunjukkan hanya 27 persen warga yang percaya Trump bisa membuat keputusan militer yang tepat. Bahkan, sebanyak 56 persen responden mengaku sama sekali tidak percaya atau hanya percaya sedikit pada sang presiden dalam urusan militer asing.
Publik AS juga menilai Trump terlalu mudah menggunakan kekuatan militer untuk menyelesaikan masalah internasional. Survei Reuters menemukan 56 persen responden menganggap Trump terlalu gegabah memakai opsi bersenjata. Mayoritas pandangan negatif ini didominasi oleh 87 persen pendukung Demokrat dan 60 persen pemilih independen.
Secara umum, opini publik lebih mengutamakan pendekatan diplomatik dibandingkan kekuatan bersenjata untuk menangani konflik. Jajak pendapat CBS News mencatat 38 persen warga memilih jalur diplomasi dan 22 persen menyetujui sanksi ekonomi untuk menghadapi kepemimpinan Iran. Sebaliknya, hanya 18 persen responden yang mendukung penggulingan rezim melalui kekuatan militer.
Meskipun menolak jalur peperangan, warga AS pada dasarnya tetap mewaspadai program nuklir Iran. Survei AP-NORC mengungkap 48 persen warga sangat khawatir dengan program nuklir yang dianggap sebagai ancaman langsung bagi AS.
"Warga Amerika, dengan selisih yang sangat besar, tidak ingin terlibat dalam konflik berkelanjutan di Timur Tengah," ujar Doug Bandow, peneliti senior Cato Institute, dilansir Al Jazeera.
Konflik ini telah memakan ratusan korban jiwa di berbagai wilayah negara Timur Tengah. Setidaknya 201 orang dilaporkan tewas di Iran akibat gempuran militer yang dipimpin oleh AS dan Israel tersebut. Selain itu, sembilan korban tewas tercatat berada di Israel dan tiga korban tewas di Uni Emirat Arab.
Ketegangan militer turut memberikan dampak buruk pada sektor ekonomi dan stabilitas rantai logistik internasional. Berbagai perusahaan ekspedisi terpaksa mengambil langkah aman dengan menghentikan pengiriman barang yang melewati jalur perdagangan area konflik.
Pemerintah AS juga tampaknya tidak berniat menghentikan operasi militer dalam waktu dekat meski banyak menuai kritik. Para pengamat menilai bahwa durasi konflik yang panjang akan semakin meningkatkan kemarahan dan penolakan dari warga sipil.
"Kemungkinan akan ada lebih banyak korban sebelum ini berakhir," tutur Presiden Trump.