Sushila Karki Ditunjuk Jadi PM Perempuan Pertama Nepal

Sebelumnya, puluhan ribu warga dengan mayoritas berusia di bawah 30 tahun turun ke jalan. Mereka menentang larangan media sosial dan isu korupsi serta nepotisme elite politik.

Aksi protes berubah menjadi tragedi setelah polisi menggunakan peluru tajam. Sedikitnya 21 orang tewas dan menjadikannya hari paling berdarah dalam sejarah demonstrasi Nepal.

Amarah massa pun meluas hingga gedung parlemen dan rumah-rumah pejabat, termasuk milik Oli, dibakar. Oli yang dievakuasi oleh militer akhirnya mengumumkan pengunduran dirinya pada Selasa (9/9/2025) sore.

Para demonstran yang awalnya tidak memiliki struktur atau pemimpin jelas, akhirnya diminta Presiden dan Panglima Militer untuk menunjuk wakil dalam negosiasi pembentukan pemerintahan baru.

Pada Rabu, mereka sepakat mengusulkan Sushila Karki sebagai perdana menteri interim dan mendesak agar parlemen dibubarkan. Karki sendiri sempat menyebut penembakan terhadap demonstran sebagai sebuah pembantaian yang membuatnya kian populer di mata generasi muda.

Ia juga mendapat dukungan dari Balendra Shah, wali kota muda Kathmandu yang juga mantan rapper dan figur yang sangat disegani di kalangan Gen Z.

Awalnya, partai-partai mapan menolak pembubaran parlemen. Namun pada Jumat malam, Panglima Militer Ashok Raj Sigdel memperingatkan akan memberlakukan keadaan darurat bila tidak ada solusi politik.

Akhirnya, para pemimpin partai sepakat membubarkan parlemen dan menunjuk Karki sebagai perdana menteri sementara hingga pemilu baru digelar. Ia akan memimpin sebuah “council of ministers” meski detail susunannya belum diumumkan.

Karki, yang pernah menjadi ketua mahkamah agung perempuan pertama pada 2016, terkenal dengan putusan-putusan berani dalam kasus korupsi pejabat tinggi.

Banyak aktivis Gen Z kini mendesak Karki untuk segera membuka penyelidikan kasus korupsi Oli dan para menterinya, serta mengusut kematian para demonstran.

“Ini bukan berarti semuanya langsung membaik,” kata Dheeraj Joshi (25), salah satu wakil Gen Z.

“Awalnya akan ada proses mengidentifikasi siapa yang paling melemahkan negara. Tapi begitu akar korupsi dicabut, jalan akan terbuka untuk masa depan yang lebih baik,” lanjutnya.